HomeNalar PolitikIni Rahasia Konflik IDI vs Menkes Budi?

Ini Rahasia Konflik IDI vs Menkes Budi?

Masuknya Omnibus Law Kesehatan sebagai regulasi prioritas DPR di 2023 menguak kembali tensi di antara Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Sebelumnya, IDI juga sempat berseteru dengan Menkes Terawan saat pandemi Covid-19. Lalu, mengapa konflik itu bisa terjadi?


PinterPolitik.com 

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan atau Omnibus Law Kesehatan yang ditetapkan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 oleh DPR RI memantik tanggapan keras dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).

Menurut sumber dari Badan Legislasi (Baleg) DPR, RUU itu merupakan “titipan” Kementerian Kesehatan (Kesehatan). Itu sekaligus menjawab aksi-reaksi IDI yang secara aktif selalu ditanggapi oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Menaungi setidaknya 14 regulasi seputar sistem kesehatan nasional, IDI sendiri berfokus pada gelagat menghialngkan peran organisasi profesi dalam Omnibus Law Kesehatan.

Pasca mendengar kabar RUU itu masuk Prolegnas 2023, Ketua Umum (Ketum) PB IDI Adib Khumaidi belakangan begitu tajam mengemukakan tanggapan kritisnya.

Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), pembentukan lembaga pendidikan kedokteran, izin dokter spesialis, hingga izin dokter asing menjadi beberapa poin yang menjadi concern IDI.

Secara umum, Menkes Budi merespons kekhawatiran IDI dengan menekankan perlu adanya penyederhanaan sejumlah poin di atas. Urgensinya, pandemi Covid-19 lalu membuat Kemenkes menyadari pentingnya meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

image 57

Mengenai penarikan kewenangan berbagai izin poin di atas ke pemerintah, Menkes Budi secara tersirat mengatakan itu tak lain dilakukan demi efisiensi, efektivitas, dan mendorong kompetisi SDM kesehatan di tanah air.

Sementara itu, Adib mengendus adanya liberalisasi jasa kesehatan yang berpotensi menghilangkan hak warga negara sendiri. Bagi IDI, permasalahan mendasar tenaga kesehatan Indonesia seperti kesejahteraan semestinya lebih dahulu diperbaiki oleh pemerintah.

Adib dan IDI secara tegas menyoroti dua regulasi krusial berkaitan dengan organisasi profesi yang berpotensi dihilangkan, meski selama ini telah berjalan dengan baik. Dua regulasi itu, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Sebelumnya, Omnibus Law Kesehatan telah mendapat penolakan melalui unjuk rasa di depan gedung Parlemen pada 28 November 2022 lalu. Sejak momen tersebut, IDI seolah konsisten satu barisan bersama Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Jika ditelusuri, intrik IDI dan pemerintah – khususnya Kemenkes – dalam diskursus Omnibus Law Kesehatan merupakan puncak tensi kedua lembaga itu dalam tujuh tahun terakhir.

Baca juga :  Operasi Bawah Tanah Singkirkan PDIP dari Ketua DPR?

Sebelumnya, program layanan dokter primer pada 2016, penujukan Terawan Agus Putranto sebagai Menkes (2019), hingga kisruh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menjadi subjek “keributan”.

Lantas, mengapa perseteruan yang semestinya tak terjadi di antara IDI dan Kemenkes terus berkobar? Mungkinkah Omnibus Law Kesehatan menjadi senjata pamungkas pemerintah untuk meredam IDI?

Ditakdirkan Berseteru?

Secara konstitusi, IDI merupakan satu-satunya organisasi profesi kedokteran yang sah di Indonesia.

image 58

Ihwal itulah yang membuat organisasi ini turut memainkan peran penting sebagai kelompok prioritas dalam pemberi referensi kebijakan pemerintah pada aspek kesehatan.

Theodore Marmor dan David Thomas dalam publikasinya Doctors, Politics and Pay Disputes: ‘Pressure Group Politics’ Revisited mengatakan organisasi ataupun asosiasi profesi kedokteran berperan sebagai kelompok penekan (pressure group) terhadap pemerintah mengenai berbagai elemen kebijakan terkait kesehatan di suatu negara.

Merujuk pada pernyataan Marmor dan Thomas di atas, serta fakta sebelumnya bahwa IDI adalah satu-satunya organisasi profesi kedokteran di Indonesia, dapat dikatakan bahwa IDI tampak memang memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam konstruksi sistem kesehatan nasional, termasuk membentuk kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal tersebut dapat tercermin melalui outcome kebijakan seputar profesi dokter serta tenaga kesehatan, obat dan farmasi, hingga fasilitas kesehatan.

Sebagai kelompok penekan, IDI memenuhi syarat mutlak mumpuni ketika harus dihadapkan pada kebijakan yang merugikan profesinya. Setidaknya itu tercermin dalam tensi IDI dengan pemerintah selama tujuh tahun ke belakang.

Selain layanan dokter primer, penunjukan Terawan sebagai Menkes, dan kisruh KKI, rancangan regulasi mengenai pendidikan kedokteran juga menjadi bola panas. Menkes Budi bahkan mempertanyakan kuatnya posisi IDI dalam merekomendasikan pendirian fakultas kedokteran.

Paling tidak, sebelum  Omnibus Law Kesehatan disahkan, IDI memiliki kekuatan tawar atau bargaining power yang besar, mengingat posisi dokter yang sangat vital di negara dengan rasio dokter yang rendah seperti Indonesia.

Kemudian, David Hyde dalam The American Medical Association: Power, Purpose, and Politics in Organized Medicine mengemukakan bahwa seorang dokter yang secara aktif memainkan peran dalam ranah medical politics atau politik medis, dapat memperoleh kekuatan serta pengaruh pada visi profesi kedokteran, aspek profitabel, status profesi dokter di mata publik, hingga signifikansi peran dalam sistem kesehatan nasional.

Lebih lanjut, Hyne juga menyebutkan tiga konsekuensi produktif terkait medical politics pada suatu organisasi profesi kedokteran, yaitu posisi monopoli atau monopoly position, sumber daya finansial atau financial resources, dan kekuatan politik atau political strength.

Momentum kekuatan IDI sendiri kemudian tampak muncul ketika Covid-19 terkonfirmasi di Indonesia.

Baca juga :  Dirangkul Prabowo, Akhir "Menyedihkan" Megawati?

Kegagapan pemerintah termasuk Menkes Terawan saat itu, menjadi celah eksploitasi “empuk” bagi IDI untuk membombardir “rival” mereka dengan berbagai tekanan serta kritik.

Akan tetapi, pasca pandemi mulai mereda dan kritik terhadap pemerintah turut meredup, Kemenkes yang telah diampu Budi seolah mulai merespons “tekanan” dan sejumlah power yang dimiliki IDI.

Omnibus Law Kesehatan yang disebut-sebut merupakan inisiasi Menkes Budi dan jajarannya agaknya menguak titik balik dan konflik laten selama ini. Ihwal yang seolah ingin diakhiri sang menteri sekaligus mereduksi peran aktif IDI.

Lalu, bagaimana proyeksi hubungan konfliktual di antara IDI dan pemerintah ke depannya, terutama ketika Omnibus Law Kesehatan benar-benar disahkan?

image 59

Menkes Budi Menang?

Melihat gestur yang ada, Menkes Budi agaknya tak ingin terus memperpanjang relasi konfliktual di antara Kemenkes dan IDI.

Meskipun meninggalkan kesan mereduksi atau bahkan menghilangkan peran IDI, usulan Omnibus Law Kesehatan mungkin saja menjadi satu-satunya solusi yang dilihat Menkes Budi.

Dalam mewujudkan hal itu, Menkes Budi tampaknya mengaktualisasikan Thirty-Six Stratagems, yakni 36 strategi Tiongkok kuno yang digunakan dalam politik, perang, dan interaksi sipil. 

Dalam Bab 4, terdapat strategi yang disebut fǔ dǐ chōu xīn, yang bermakna harfiah, yakni “keluarkan kayu bakar dari tungku memasak”.

Secara pemaknaan, strategi itu merupakan upaya mengeluarkan aset utama musuh dari akuisisinya. Inilah inti dari pendekatan secara tidak langsung.

Alih-alih menyerang pasukan tempur musuh secara langsung, cara paling ideal untuk menghadapi rival yang kuat ialah wajib melemahkannya dengan meruntuhkan pondasinya plus menyerang sumberdayanya.

Dengan mengakomodir 14 regulasi mengenai kesehatan sekaligus mengurangi peran organisasi profesi, terutama IDI dalam sistem kesehatan nasional, Menkes Budi boleh jadi ingin “melemahkan” pondasi dan sumber daya yang dimiliki organisasi pimpinan Adib.

Akan tetapi, konsekuensi dari kemungkinan disahkannya regulasi baru itu tampaknya bukan tanpa persoalan baru. “Monopoli” dalam sistem kesehatan nasional bukan tidak mungkin beralih ke Kemenkes tanpa menyisakan ruang bagi organisasi profesi kesehatan lainnya untuk terlibat aktif memengaruhi secara konstruktif kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, jika Omnibus Law Kesehatan nantinya disahkan dan Menkes Budi “menang” dari IDI, akuntabilitas, sinergi, upaya memberikan ruang masukan dan kontribusi organisasi profesi kiranya tetap dibutuhkan. (J61)

spot_imgspot_img

#Trending Article

MK Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran, Tapi Sahkan Prabowo?

Pendapat menarik diungkapkan oleh Denny Indrayana yang menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja hanya mendiskualifikasi Gibran dan tetap mensahkan kemenangan Prabowo sebagai presiden.

Puan Maharani ‘Reborn’?

Puan Maharani dinilai tetap mampu pertahankan posisinya sebagai ketua DPR meski sempat bergulir wacana revisi UU MD3. Inikah Puan 'reborn'?

Puan x Prabowo: Operasi Rahasia Singkirkan Pengaruh Jokowi?

Megawati disebut menugaskan sang putri, Puan Maharani, untuk melakukan lobi dan pendekatan ke kubu Prabowo sebagai pemenang Pemilu.

Tiongkok Kolonisasi Bulan, Indonesia Hancur? 

Tiongkok diduga berniat melakukan penambangan mineral di Bulan melalui perusahaan-perusahaan dirgantara dan antariksanya. Bila hal ini sudah dilakukan, bagaimana dampaknya bagi Indonesia? 

Prabowo-Megawati Bersatu, Golkar Tentukan Nasib Jokowi?

Kendati baru sebatas rencana, probabilitas rekonsiliasi setelah pertemuan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kelak menguat. Hal itu meninggalkan interpretasi bahwa relevansi dan nasib Joko Widodo (Jokowi) pasca kepresidenan kiranya hanya tinggal bergantung satu akar gantung yang ada di Partai "Beringin" Golkar.

Mengapa Peradaban Islam Bisa Runtuh? 

Peradaban Islam sempat menjadi peradaban yang dominan dalam sejarah manusia. Lantas, mengapa Masa Keemasan Peradaban Islam bisa sirna? 

Kenapa PDIP PDKT ke Khofifah?

PDIP berusaha merayu dan mendekat ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Mengapa PDIP memutuskan untuk PDKT ke Khofifah?

Hasto dan Politik Uang UU MD3

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengeluarkan pernyataan menarik soal adanya proses politik yang melibatkan uang dalam revisi Undang-Undang di DPR.

More Stories

Prabowo-Megawati Bersatu, Golkar Tentukan Nasib Jokowi?

Kendati baru sebatas rencana, probabilitas rekonsiliasi setelah pertemuan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kelak menguat. Hal itu meninggalkan interpretasi bahwa relevansi dan nasib Joko Widodo (Jokowi) pasca kepresidenan kiranya hanya tinggal bergantung satu akar gantung yang ada di Partai "Beringin" Golkar.

Budiman Sudjatmiko, Skenario Brilian Prabowo?

Seiring dengan namanya telah beredar di bursa kabinet 2024-2029, Budiman Sudjatmiko agaknya memang memiliki semua prasyarat, terutama untuk menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT). Apalagi, posisi itu dinilai sangat strategis karena Prabowo Subianto kemungkinan akan menempatkan desa sebagai jangkar pemerintahannya kelak.

Dirangkul Prabowo, Akhir “Menyedihkan” Megawati?

Presiden ke-8 RI terpilih Prabowo Subianto diyakini akan merangkul Megawati Soekarnoputri dan PDIP ke pemerintahannya kelak. Meskipun sejumlah elite PDIP masih resisten dengan hasil Pilpres 2024 dan tendensi keberpihakan Presiden Jokowi, beberapa elite PDIP dikabarkan terbuka dan sepakat andai Megawati membawa PDIP merapat ke koalisi Prabowo-Gibran. Namun, hal ini akan jadi perjudian besar bagi Megawati. Mengapa demikian?