HomeNalar PolitikIndonesia Darurat Kesehatan Mental?

Indonesia Darurat Kesehatan Mental?

Kecil Besar

Makin seringnya kasus hukum yang melibatkan faktor mental dan kejiwaan yang menjadi konsumsi pemberitaan, seharusnya menyadarkan semua lapisan masyarakat bahwa ada persoalan kesehatan mental dan kejiwaan yang perlu ditangani secara serius.


PinterPolitik.com

“A lot of people are living with mental illness around them. Either you love one or you are one.” –  Mark Ruffalo, aktor

[dropcap]D[/dropcap]i tengah euforia peringatan Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada tanggal 12 November 2017, ada cerita memilukan datang dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Seorang ibu tega menghabisi nyawa anaknya yang baru berusia 5 tahun secara sadis, yaitu dengan semprotan obat nyamuk hanya karena sang anak sering ngompol. Kejadian yang tidak lazim ini membuat banyak pihak menduga ibu tersebut mengalami gangguan kesehatan mental dan kejiwaan. 

Perbincangan tentang kesehatan mental pun mencuat kembali ke permukaan di tengah silang sengkarut kerugian yang diderita oleh BPJS – tentu bukan topik bahasan di tulisan ini. Yang jelas, peristiwa ini menunjukkan bahwa kejadian yang berhubungan dengan gangguan kesehatan mental dan kejiwaan semakin sering terjadi belakangan ini.

Adapun gangguan kesehatan mental punya lingkup yang luas, bukan hanya bagi mereka yang sering disebut sebagai ‘sakit jiwa’, tetapi juga terhadap mereka yang mengalami depresi, kecemasan, hingga ketergantungan pada alkohol dan obat-obatan tertentu.

Kita tentu ingat hebohnya aksi seorang wanita yang berbelanja tanpa busana di sebuah apotek beberapa waktu lalu dan sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Belum lagi kasus-kasus bunuh diri atau bahkan fakta bahwa masih banyak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang ditangani dengan cara dipasung. Mungkin tidak banyak yang tahu kisah tentang seorang pria ODGJ bernama Rusman di Mojokerto, Jawa Timur yang dipasung selama 25 tahun di tengah hutan. 

Secara global, saat ini Indonesia bahkan ada di urutan ke-4 dalam daftar negara-negara dengan tingkat depresi paling tinggi di dunia dan di urutan ke-6 dalam hal gangguan kesehatan mental dan kejiwaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional, perlu kiranya untuk mendalami seberapa parah persoalan kesehatan mental dan kejiwaan di Indonesia.

Fenomena yang Meningkat

Faktanya, berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dan data rutin dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, jumlah orang yang mengalami gangguan kesehatan mental terus mengalami peningkatan di Indonesia.

Menurut data tersebut, sekitar 14 juta orang (6 persen) yang berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan kesehatan mental emosional berupa gejala depresi dan kecemasan. Jumlah ini ada di kisaran 3 persen dari 450 juta penderita gangguan kesehatan mental di seluruh dunia berdasarkan data WHO.

Baca juga :  Nadiem dan Senjata Karet UU Tipikor?

Sementara itu, prevalensi gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia di Indonesia juga jumlahnya mencapai 400.000 orang. Dari jumlah tersebut, 14,3 persen di antaranya atau 57.000 orang pernah atau sedang dipasung. Pada Maret 2016, pemerintah juga sempat mempublikasikan data bahwa ada sekitar 18.800 ODGJ yang masih dipasung di Indonesia. 

Indonesia Darurat Kesehatan Mental?

Hal yang memprihatinkan adalah jumlah penderita gangguan kesehatan mental di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Beberapa daerah yang mengalami hal tersebut misalnya Jakarta dan Yogyakarta. 

Di Jakarta, peningkatan jumlah penghuni panti-panti sosial yang dikelola oleh pemerintah daerah jumlahnya mencapai 174 persen di tahun 2017. Dari kapasitas panti yang hanya 1.700 orang, kini jumlah penghuninya sudah mencapai angka 3.000 orang.

Yang cukup memprihatinkan adalah 75 persen dari penderita gangguan kesehatan mental tersebut adalah para pendatang yang masuk ke ibukota. Artinya, jika masalah ekonomi dianggap sebagai salah satu penyebabnya, boleh jadi banyak pendatang yang tidak bisa bertahan dengan kerasnya persaingan dan persoalan ekonomi di ibukota, kemudian mengalami gangguan kesehatan mental dan akhirnya menjadi penghuni panti-panti sosial.

Indonesia Darurat Kesehatan Mental?

Lalu, apakah negara tidak memperhatikan persoalan ini? Faktanya, Indonesia sebenarnya telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Undang-Undang ini menjadi cita-cita begitu banyak aktivis kesehatan mental yang berjuang siang malam demi perhatian negara yang lebih pada penderita gangguan kesehatan mental.

Namun, pelaksanaan Undang-Undang tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Buktinya hingga saat ini, persoalan gangguan kesehatan mental masih manjadi salah satu topik bahasan utama dan menjadi kritik terhadap pemerintah.

Bahkan, Human Rights Watch masih menyebut ‘pemasungan’ sebagai cara yang dipilih oleh orang-orang Indonesia untuk menghadapi orang dengan ganggun kesehatan mental dan jiwa. Di beberapa daerah di Indonesia bagian timur juga masih sering ditemukan orang yang dipasung bahkan hingga bertahun-tahun lamanya. 

Negara Tak Serius?

Wajar jika banyak pihak yang mempertanyakan pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Faktanya, walaupun telah ada Undang-Undang yang mengatur, dikutip dari BBC Indonesia, saat ini hanya 30 persen dari 9.000 puskemas di seluruh Indonesia yang memiliki program layanan kesehatan jiwa. Selain itu, hanya ada 249 dari total 445 rumah sakit umum di Indonesia yang bisa melayani segala macam perawatan kesehatan jiwa. 

Artinya, dari sisi fasilitas pelayanan kesehatan mental dan jiwa masih sangat jauh dari yang diharapkan. Selain itu, tenaga kesehatan jiwa pun masih sangat minim. Saat ini hanya ada 600 hingga 800 psikiater di seluruh Indonesia. Artinya, seorang psikiater terlatih diharuskan menangani 300.000 sampai 400.000 orang. Itu pun sebaran geografisnya sangat timpang. Sebanyak 70 persen dari seluruh psikiater berada di Jawa dan 40 persen dari jumlah itu bekerja di Jakarta.

Baca juga :  BGN and the ‘Nurturing’ Nanik
Indonesia Darurat Kesehatan Mental?
Selama 25 tahun Rusman dipasung di tengah hutan. Di Indonesia praktik pemasungan terhadap penderita gangguan kesehatan mental masih kerap terjadi. (Foto: Jawapos)

Selain menyediakan fasilitas penanganan kesehatan jiwa, dalam taraf yang paling sederhana, peran negara juga bisa ditunjukkan dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi. Faktanya, banyak orang mengalami gangguan kesehatan mental dan kejiwaan bermula dari tekanan ekonomi dan kehidupan yang serba sulit, selain juga tentu saja karena pengaruh biologis, lingkungan dan psikologis. Jangankan depresi atau skizofrenia, orang yang cepat marah pun sebetulnya bisa disebut mengalami gangguan kesehatan mental.

Fakta pelaksanaan Undang-Undang yang belum sesuai harapan tentu menimbulkan pertanyaan, jangan-jangan pemangku kebijakan kita masih terlalu sibuk mengurusi tetek-bengek persoalan pemilu dan lupa bahwa masyarakatnya masih banyak yang mengalami gangguan kesehatan mental bahkan sampai dipasung di hutan selama bertahun-tahun. Ekonomi yang semakin susah sangat mungkin menyebabkan peningkatan jumlah orang yang mengalami gangguan kesehatan mental.

Pada akhirnya, kasus ibu yang membunuh anaknya hanya karena sering ngompol ini harus menjadi catatan tersendiri bagi pemangku kebijakan. Jangan-jangan peliknya persoalan politik dan ekonomi negara ini membuat semakin banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, apalagi jika persoalan-persoalan tersebut sengaja ‘dipelik-pelikkan’ hanya untuk mencapai kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

Dari hasil penelusuran pihak kepolisian memang sang ibu tersebut sedang mengalami persoalan ekonomi. Ia disebut-sebut kehilangan pekerjaan, sementara itu ia masih harus membiayai sekolah sang anak dengan tabungan yang kian menipis. Beban sebagai orangtua tunggal menyebabkan gangguan psikologis yang cukup serius dan karena tidak ada saluran serta penanganan yang baik akhirnya dilampiaskan pada sang anak pula.

Persitiwa ini menjadi satu contoh dari gunung es persoalan kesehatan mental dan kejiwaan masyarakat Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan kejiwaan juga harus menjadi pekerjaan rumah semua pihak, termasuk pemerintah.

Jangan sampai kita memperingati Hari Kesehatan Nasional, tetapi lupa bahwa persoalan kesehatan mental masih menjadi ganjalan yang besar di masyarakat yang makin hari makin saling gesek-gesekan untuk cari makan. Seperti kata pemeran Hulk di awal tulisan ini, mungkin banyak orang di sekitar kita atau bahkan diri kita sendiri hidup dengan gangguan kesehatan mental tersebut. Oleh karena itu, sudah saatnya hal ini ditangani dengan lebih baik lagi. (S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

Pertamax dan Kelas yang Terlupakan

Negara menyebut mereka tulang punggung ekonomi, semakin lama mereka semakin hilang. Mereka tidak memiliki jaminan seperti kelas bawah dan mereka tidak punya akses sebesar kelas atas. Tetapi, mereka dipilih untuk menanggung semuannya.

“Sell Indonesia” dan Spirit 1928

Narasi "Sell Indonesia" menyapu pasar global, tapi di dalam negeri justru lahir persatuan. Apa yang sebenarnya sedang bangkit? 

Adu Nasib Rusdi-Sandi

Dua pengusaha besar, dua jalan politik berbeda. Rusdi Kirana berakar kuat di PKB hingga menjadi elite nasional, sementara Sandiaga Uno gagal mengangkat PPP dari keterpurukan. Mengapa modal, popularitas, dan jaringan tak cukup menyelamatkan partai yang rapuh?

More Stories

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Iron Cage Menteri PU

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap pengalaman mengejutkan: ia "dipelonco" birokrasinya sendiri. Draft keputusan disodorkan sore hari saat ia kelelahan, pejabat "untouchable" mengabaikan instruksi, bahkan ASN muda pun berani menghina program prioritas presiden. Di kementerian dengan anggaran Rp118,5 triliun, “rayap” tidak takut pada menterinya.