HomeNalar PolitikIndonesia Akan Kalah Dari Vietnam?

Indonesia Akan Kalah Dari Vietnam?

Seri Pemikiran Kishore Mahbubani #8

Kecil Besar

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok memang tengah memasuki babak baru pasca dunia dilanda Covid-19. Dua negara yang disebut sebagai arus utama ekonomi dunia dalam 10 tahun terakhir ini memang menjadi “korban” utama dari virus tersebut dengan jumlah korban yang signifikan. Namun, pertarungan sesungguhnya adalah terkait perebutan basis-basis produksi baru, sebagai akibat dari kemungkinan perpindahan sentra industri milik perusahaan-perusahaan asal AS keluar dari Tiongkok. Di sinilah pertarungan yang sesungguhnya akan terjadi antara Indonesia dengan koleganya di ASEAN: Vietnam.


PinterPolitik.com

“From their strategic location at the Straits of Malacca, early Malay-Indonesian seafarers dominated both the China trade and the Indian Ocean trade”.

::Kishore Mahbubani, akademisi dan mantan diplomat Singapura::

Tensi perang dagang dan narasi saling tuduh terkait dari mana sebetulnya virus Covid-19 berasal memang berujung pada mengekskalasinya ketegangan militer antara AS dan Tiongkok, terutama di Laut China Selatan. Baik AS dan Tiongkok disebut-sebut sudah siap jika perang terbuka pada akhirnya benar-benar akan terjadi.

Fakta ketegangan ekonomi-politik ini melahirkan spekulasi akan adanya pergeseran pusat produksi dari Tiongkok ke negara-negara di sekitarnya yang secara komparatif biaya produksi industrinya tak berbeda jauh dari Tiongkok. Hal inilah yang membuat nama Indonesia ikut diperbincangkan ketika spekulasi bermunculan terkait keinginan banyak brand ternama asal AS yang selama ini menggantungkan produksinya lewat pabrik-pabrik di Tiongkok, untuk memindahkan basis produksinya ke Asia Tenggara.

Tak heran, pemerintah Indonesia menjadi begitu “berbunga-bunga” dengan menyiapkan segala kemudahan, mulai dari produk hukum, hingga wilayah yang sekiranya bisa menjadi sentra industri baru.

Namun, Indonesia tak sendirian dalam upaya memperebutkan perpindahan pusat produksi. Salah satu negara yang kini ikut dalam upaya tersebut adalah Vietnam. Negara ini bahkan bisa dibilang telah ada satu langkah di depan Indonesia dari sisi kemudahan untuk berinvestasi.

Perdebatan terkait hal ini muncul dalam salah satu webinar yang diadakan oleh Indonesia Economic Forum yang salah satunya dihadiri oleh akademisi dan mantan diplomat Singapura, Kishore Mahbubani.

Mahbubani menyebutkan bahwa perubahan konstelasi dan pilihan akan ke mana rantai produksi itu bergeser bergantung pada seberapa mampu negara-negara di Asia Tenggara ini memaknai idiom: “The enemy of my enemy is my friend” – musuh dari musuhku adalah temanku.

Lalu, faktor apa saja yang akan menjadi “pemanis” persaingan katakanlah antara Indonesia dan Vietnam? Mungkinkah Indonesia memenangkan pertarungan ini?

Ketika Perang Dagang Berakhir

Jika berpatokan pada data pertumbuhan ekonomi, Vietnam adalah yang paling tinggi di dunia dalam hal kecepatan pertumbuhan ekonominya. Data Bank Dunia pada tahun 2019 lalu memberikan angka 7,31 persen untuk pertumbuhan ekonomi negara yang dulu sempat menjadi pertarungan proxy AS dan Uni Soviet di era Perang Dingin ini.

Baca juga :  Xi Jinping, the King of Games?

Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan Tiongkok yang ada di angka 6,0 persen di urutan kedua, lalu ada Mesir dengan 5,6 persen di urutan ketiga dan Indonesia dengan 5,0 persen di urutan keempat. Dari sisi ini jelas Vietnam unggul atas Indonesia.

World Economic Forum dalam sebuah ulasannya juga menyebutkan bahwa pencapaian Vietnam menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang masif tidaklah dicapai begitu saja. Ada proses panjang sejak reformasi Đổi Mới terjadi pada tahun 1986 yang mengubah Vietnam dari negara yang sangat miskin pasca Perang Vietnam berakhir di tahun 1970-an, menjadi salah satu negara dengan geliat ekonomi paling tinggi di dunia.

Đổi Mới menandai perubahan Vietnam menjadi sebuah negara socialist-oriented market economy – negara berorientasi sosial ekonomi kapitalis. Menurut Brookings Institution, setidaknya ada 3 faktor utama mengapa Vietnam dianggap mampu unggul, yakni kemampuannya merangkul pasar bebas dengan luar biasa, adanya deregulasi dan upaya pembuatan aturan yang memudahkan investasi serta menurunkan biaya produksi, dan yang terakhir investasi yang besar di bidang sumber daya manusia dan investasi publik.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, 3 hal ini masih perlu mendapatkan catatan banyak. Pemerintah Indonesia memang terlihat berupaya merangkul pasar bebas. Namun,tumpang tindih aturan masih terus terjadi, sehingga mempersulit orang untuk berbisnis – hal yang mungkin tengah diupayakan solusinya lewat Omnibus Law.

Dan yang terakhir, soal investasi di bidang sumber daya manusia sepertinya masih perlu ditingkatkan, mengingat beberapa sumber menyebutkan bahwa jumlah lulusan insinyur alias sarjana teknik misalnya, terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Padahal, sarjana teknik adalah salah satu penggerak arah ekonomi negara. Indonesia disebutkan butuh 80 ribu insinyur setiap tahunnya, namun bahkan belum mampu untuk mencapai setengah dari jumlah tersebut.

Konteks ketertinggalan Indonesia dari Vietnam ini sebetulnya masih bisa “diakali”. Kishore Mahbubani misalnya, menegaskan bahwa untuk memahami mana yang lebih adidaya di antara AS dan Tiongkok, idiom lama: “The enemy of my enemy is my friend”, bisa menjadi penentu.

Jika Indonesia mampu lebih memanfaatkan kedekatannya dengan AS dan cenderung “memusuhi” Tiongkok, maka bukan tidak mungkin negara tersebut berpotensi memindahkan pusat-pusat produksinya ke negara ini.

Baca juga :  Dahsyatnya “Buahlil Fever”

Poin lain yang juga disinggung adalah terkait konflik di Laut China Selatan. Setidaknya saat ini ada empat negara Asia Tenggara yang bersitegang dengan Tiongkok terkait kasus ini, yakni Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam dan Malaysia. Belakangan, Indonesia juga mulai “memunculkan” ketegangan dengan Tiongkok di wilayah Laut Natuna Utara.

Oleh karena itu, jika targetnya adalah menjadi tempat bagi industri perusahaan asal AS, Indonesia perlu menempatkan diri sebagai “musuh” Tiongkok.

Namun, tantangan terbesarnya adalah dalam konteks hubungan kerja sama yang telah terjalin. Tiongkok sendiri lewat mega proyek Belt and Road-nya sudah mengalirkan investasi ke banyak negara di Asia dan Afrika. Indonesia sebagai salah satu negara yang kecipratan tentu mendapatkan banyak keuntungan dari hubungan tersebut. Artinya, memilih untuk menjadi “musuh” adalah hal yang cukup sulit untuk dilakukan.

Mungkinkah Indonesia Menang?

Pertarungan dengan Vietnam mungkin akan menjadi hal signifikan bagi strategi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menarik perusahaan-perusahaan AS membuka pabriknya di Indonesia.

Jokowi sendiri telah meresmikan Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah, yang oleh beberapa pihak dianggap salah satunya untuk menarik investor yang terdampak Perang Dagang AS-Tiongkok. Area seluas 4 ribu hektar milik PT Perkebunan Nusantara III adalah lahannya. Jokowi sendiri meminta agar 450 hektar di antaranya sudah siap untuk dibangun pada awal tahun 2021 mendatang.

Ini memang menunjukkan keseriusan pemerintah menyiapkan infrastruktur penunjang sentra produksi tersebut.

Pekerjaan rumah lainnya adalah dari sisi faktor yang menentukan biaya produksi, salah satunya upah pekerja. Vietnam diperkirakan memiliki biaya pekerja yang lebih murah 20 persen dibandingkan di Tiongkok. Sementara sudah menjadi rahasia umum bahwa Tiongkok menjadi rumah produksi bagi banyak industri dari Barat karena alasan cost produksi yang murah.

Adapun Indonesia memang juga memiliki upah pekerja yang lebih rendah dibandingkan Tiongkok. Namun, faktor jaminan kemudahan melakukan bisnis akan menjadi pertimbangan lain yang membuat kita tertinggal dari Vietnam.

Pada akhirnya, tantangan Presiden Jokowi memang adalah menjadikan Indonesia semenarik mungkin bagi investor asing ini. Jika benar perang akan pecah antara AS dan Tiongkok, Indonesia setidaknya bisa menjadi tujuan investasi yang menjanjikan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

Pertamax dan Kelas yang Terlupakan

Negara menyebut mereka tulang punggung ekonomi, semakin lama mereka semakin hilang. Mereka tidak memiliki jaminan seperti kelas bawah dan mereka tidak punya akses sebesar kelas atas. Tetapi, mereka dipilih untuk menanggung semuannya.

“Sell Indonesia” dan Spirit 1928

Narasi "Sell Indonesia" menyapu pasar global, tapi di dalam negeri justru lahir persatuan. Apa yang sebenarnya sedang bangkit? 

Adu Nasib Rusdi-Sandi

Dua pengusaha besar, dua jalan politik berbeda. Rusdi Kirana berakar kuat di PKB hingga menjadi elite nasional, sementara Sandiaga Uno gagal mengangkat PPP dari keterpurukan. Mengapa modal, popularitas, dan jaringan tak cukup menyelamatkan partai yang rapuh?

More Stories

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Iron Cage Menteri PU

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap pengalaman mengejutkan: ia "dipelonco" birokrasinya sendiri. Draft keputusan disodorkan sore hari saat ia kelelahan, pejabat "untouchable" mengabaikan instruksi, bahkan ASN muda pun berani menghina program prioritas presiden. Di kementerian dengan anggaran Rp118,5 triliun, “rayap” tidak takut pada menterinya.