HomeHeadlineImin-Khofifah-Yenny Penentu Pilpres 2024?

Imin-Khofifah-Yenny Penentu Pilpres 2024?

Kecil Besar

Dengarkan artikel ini :

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Suara Nahdlatul Ulama (NU) seakan terbelah saat belakangan tiga tokoh prominen mereka di panggung depan atau front stage politik nasional telah menentukan sikap di Pilpres 2024. Kendati Ketum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya telah menegaskan netralitas organisasinya, tetap saja NU tampak dapat menjadi penentu hasil akhir Pilpres 2024 dengan tiga pasang kandidat.


PinterPolitik.com

Atmosfer berbeda sedikit terasa di acara Harlah ke-78 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) hari ini saat Khofifah Indar Parawansa memberikan pernyataan terkait Muhaimin Iskandar (Cak Imin) plus gestur khusus kepada Yenny Wahid. Tentu yang terkait dengan Pilpres 2024.

Sebagaimana diketahui, kendati sesama tokoh NU berasal atau berakar dari partai yang sama, yakni PKB, ketiganya berbeda haluan dukungan. Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan, Khofifah memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sementara Yenny berada di barisan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Di acara tersebut, Khofifah menyinggung kembali soal ke-Nu-an dirinya yang sempat diragukan Cak Imin dan menjadi percakapan masyarakat.

Khofifah menyebut dirinya tidak bisa menilai secara personal. Namun, Khofifah sempat mengutip pernyataan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekretaris Jenderal NU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul soal ke-NU-an dirinya.

Selain itu, Khofifah juga memberikan gestur khusus dengan tak secara khusus menyapa Yenny Wahid, namun memberikan penghormatan kepada sang Ibunda Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yenny pun tampak hanya melempar senyum ketika nama ibunya disebut oleh Khofifah.

Terlepas dari dinamika tersebut, tokoh prominen NU memang cukup banyak yang telah memberikan dukungannya ke tiga pasang kandidat di Pilpres 2024.

cak imin jualan gus dur

Di kubu nomor urut 1, selain Cak Imin yang menjadi cawapres Anies, terdapat nama mantan Ketum PBNU K.H. Said Aqil Siradj dan Maksum Faqih yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban.

Sementara tokoh penyokong Prabowo-Gibran selain Khofifah, terdapat sejumlah nama tokoh karismatik NU lain, di antaranya Habib Muhammad Luthfi bin Yahya dan Irfan Yusuf Hasyim (Cucu K.H. Hasyim Asyari).

Di kubu nomor urut 3, selain Yenny, terdapat nama Mahfud MD yang menjadi cawapres Ganjar serta Arwani Thomafi yang merupakan putra K.H. Arwani Thoifur.

Baca juga :  The One-Man Band

Keberpihakan ketiganya dinilai akan memecah suara NU secara organisasi dan akan menjadi sangat menarik jika nantinya Pilpres 2024 berlangsung dua putaran.

Lalu, seperti apa proyeksi persaingan di antara ketiga tokoh, yakni Cak Imin, Khofifah, dan Yenny dan distribusi suara kader dan warga NU nantinya di Pilpres 2024?

Lomba Siapa Paling NU?

Sebelum menyelami lebih dalam ke arah mana kecondongan suara kader dan warga NU dengan perbedaan sejumlah tokoh karismatik dan elite mereka seperti Cak Imin, Khofifah, maupun Yenny, memahami jumlah suara warga NU kiranya dapat menjadi pintu masuk yang tepat.

Secara keseluruhan, Gus Yahya sempat menyebut bahwa mereka yang mengaku NU kemungkinan berjumlah separuh dari jumlah populasi Muslim di Indonesia.

Dalam hal ini, mereka yang mengafiliasikan diri atau pengikut NU terbagi dalam dua kategori.

Pertama, yang disebut sebagai NU Struktural, yakni pengikut NU yang mempunyai afiliasi ke-NU-an karena terlibat dan menjadi bagian dari struktur NU secara organisasi. 

Yang kedua adalah NU kultural, yakni mereka yang menjadikan NU sebagai bagian dari realitas tradisi keagamaan. Ikatan kultur yang menjadikan terdapat keterikatan ke-NU-an dalam kehidupan sosial maupun politik mereka

Jika mengacu pada dikotomi tersebut, maka kita akan melihat adanya opsi-opsi yang mungkin terjadi – bukan opsi linear yang meyakini warga NU mempunyai preferensi politik dengan PBNU secara struktural.

Penyebabnya, kemungkinan karena adanya multiple identity yang akan dihadapkan pada pilihan politik seorang warga NU. 

Penjelasan ini ingin menggambarkan bahwa sebenarnya tidak ada konsep yang tunggal atau linear dalam melihat realitas politik, tapi memiliki dimensi lain, yaitu dimensi multiple identity

Filsuf asal India, Amartya Sen menyebut konsep ini sebagai plural identity atau identitas majemuk, di mana individu dalam sebuah masyarakat yang kompleks tidak hanya mempunyai satu identitas. Dalam dirinya, terdapat kemajemukan identitas yang berlapis dan menyatu dalam dirinya.

Oleh karena itu, dalam retorika siapa yang paling NU yang terkait dinamika proses politik 2024, baik Cak Imin, Khofifah, maupun Yenny kiranya tak serta merta dapat membawa panji NU sebagai kekuatan tunggal dukungan mereka untuk menarik massa.

Baca juga :  Republik Sunyi

Di dalamnya terdapat variabel lain, seperti derajat kedekatan mereka dengan karakteristik pemilih NU yang lebih spesifik, seperti misalnya, kedekatan dengan jejaring kiai dan pondok pesantren NU, loyalis Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, maupun jejaring sosial kemasyarakatan akar rumput NU.

Di titik ini, hipotesis bahwa suara NU adalah penentu suara di Pilpres 2024 kiranya tidak sepenuhnya dapat menemui relevansinya.

ngaku nu bisa jadi pejabat

Khofifah-Yenny Bersatu?

Karena diikuti tiga paslon dan kemungkinan akan berlangsung dua putaran, re-konsolidasi dukungan kiranya akan terjadi di antara Cak Imin, Khofifah, maupun Yenny di Pilpres 2024.

Jika mengacu pada riwayat dan pasang surut relasi di antara ketiganya plus skenario berdasarkan proyeksi elektabilitas, kemungkinan Khofifah dan Yenny akan bersatu nantinya jauh lebih besar dibandingkan pergerakan dukungan poros Cak Imin. Tentu, ketika berbicara mengenai konteks personal.

Namun, sekali lagi, arah dukungan tokoh karismatik NU tak serta merta dapat menjadi penentu hasil akhir Pilpres 2024 saat berkaca pada interpretasi di bagian sebelumnya.

Pertama, simpatisan NU tidak terpolarisasi secara kental dalam konteks kecondongan pilihan politik. Mereka lebih bersifat cair dan tidak mengikuti komando pusat. Artinya, mereka bisa saja dapat dikategorikan sebagai swing voters.

Kedua, dalam konteks one man, one vote dalam sebuah pemilu, yang dapat disebut sebagai suara NU adalah mereka yang tergolong dalam NU struktural dan mereka yang memiliki afiliasi dengan pesantren-pesantren NU.

Alasannya sederhana, karena NU struktural umumnya akan mengikuti komando pemimpin kepengurusan dan para kiai karismatik.

Jika melakukan pendekatan yang tepat, aktor politik tidak harus berlatar belakang NU “tulen” untuk mendapat simpati atau dukungan. Sampel Erick Thohir menjadi salah satunya.

Bagaimanapun, tetap akan sangat menarik untuk melihat dinamika persaingan politik, khususnya, di antara mereka yang kerap terlibat dalam diskursus “siapa yang paling NU”, yakni Cak Imin, Khofifah, serta Yenny Wahid yang kebetulan berada di tiga poros berbeda. (J61)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.