Kisruh di ambang dualisme PBNU membuka babak baru perebutan pengaruh di antara elite NU dan menggambarkan pergeseran patronase dari bayang lama ke orbit kekuasaan baru. Tensi ini seakan menandai realignment besar hubungan sosial keagamaan, politik, dan kepentingan ekonomi di Indonesia. Mengapa demikian?
Kisruh di tubuh PBNU mengemuka setelah Pleno Syuriyah pada 9 Desember 2025 menetapkan Zulfa Mustofa sebagai penjabat ketua umum.
Peristiwa itu semakin memperlihatkan bahwa dinamika internal PBNU telah memasuki fase krusial, ketika sejumlah elite nasional hadir dan memberi kesan bahwa pertarungan tersebut bukan sekadar kegiatan organisatoris biasa.
Sebagai catatan penting, mereka yang hadir dalam penetapan Pj. Ketum PBNU Zulfa Mustofa di antaranya: KH Miftakhul Akhyar (Rais Aam PBNU), Muhammad Nuh (Rais Syuriah PBNU). Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) selaku Menteri Sosial & Sekjen PBNU yang dicopot Gus Yahya, Nasaruddin Umar (Menteri Agama & Rais Syuriyah PBNU), serta Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jatim & Ketua Tanfidziyah PBNU).
Posisi para tokoh pemerintah, kepala daerah, dan figur berotoritas dalam struktur keagamaan membuat pleno ini memancarkan pesan politik yang kuat.
Di tengah situasi itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, dengan tegas menolak keabsahan pleno tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan aturan organisasi dan mekanisme tertinggi yang semestinya ditempuh melalui muktamar.
Ketegangan antara dua tafsir legitimasi memperlihatkan teori kontestasi elite bekerja dalam bentuk yang sangat telanjang. PBNU menjadi gelanggang tarik-menarik otoritas, di mana simbol, jaringan, dan klaim legalitas berpadu dalam upaya masing-masing kubu untuk mendefinisikan siapa pemegang kendali organisasi.
Gambaran menjadi semakin kompleks ketika mempertimbangkan posisi tokoh-tokoh senior yang hadir dalam pertemuan Tebuireng tiga hari sebelumnya. Ma’ruf Amin, Said Aqil Siradj, Anwar Manshur, dan Umar Wahid tampil sebagai poros moral yang menunjukkan dukungan kepada Gus Yahya.
Sementara itu, pleno Syuriyah Jakarta memunculkan figur Zulfa Mustofa yang bukan hanya merupakan mantan wakil ketua umum periode sebelumnya, tetapi juga memiliki kedekatan keluarga dengan Ma’ruf Amin sebagai salah seorang tokoh sentral PBNU.
Kejanggalan politik muncul ketika sang paman justru tampak berada di kubu yang berbeda. Fenomena ini mempertegas probabilitas bahwa garis loyalitas di PBNU telah bergeser dari pola kultural tradisional menjadi konfigurasi baru yang ditentukan oleh dinamika kekuasaan nasional yang sedang berubah.
Situasi inilah yang memunculkan pertanyaan tentang apakah pengaruh politik yang sebelumnya dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo sedang mengalami pergeseran atau bahkan memudar?
Reposisi Elite Nahdlatul Ulama
Untuk memahami intensitas konflik, kiranya perlu melihat dan menengok ke salah satu aspek menarik yang disebut-sebut melatarbelakangi tensi yang terjadi. Utamanay, konteks lebih luas mengenai pengelolaan konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU.
Kebijakan tersebut menghadirkan potensi ekonomi yang sangat besar dan menciptakan insentif bagi elite organisasi untuk memperebutkan akses terhadap jejaring bisnis yang mengitarinya.
Di tengah konteks ini beredar interpretasi bahwa perbedaan pilihan investor menjadi titik krusial yang memicu adu kepentingan.
Menurut penuturan salah satu tokoh di lingkungan PBNU yang sebelumnya menyatakan bahwa perpecahan terjadi karena perbedaan pandangan mengenai investor, Gus Yahya digambarkan sebagai pihak yang ingin menata ulang pola kerja sama dan berupaya mengikuti arah pemerintahan Prabowo yang menekankan stabilitas politik dan konsolidasi elite.
Sebaliknya, Gus Ipul disebut ingin mempertahankan investor lama yang telah bekerja sama dengan PBNU sejak masa pemerintahan Jokowi.
Walaupun penjelasan tersebut kemudian dibantah dengan keras, narasi yang beredar tetap mencerminkan pergeseran relasi antara PBNU, negara, dan kepentingan ekonomi yang melingkupinya.
Dalam kerangka teoretis hubungan negara–masyarakat sipil, konflik ini mencerminkan proses tawar-menawar antara organisasi besar dan pemerintah yang sedang memperluas basis dukungan.
PBNU menjadi aktor penting karena memiliki legitimasi sosial dan kapasitas mobilisasi massa dalam skala yang mungkin tidak tertandingi organisasi lain.
Secara teoretis, ketika pemerintah berganti, jaringan patronase yang mengelilingi organisasi pun mengalami proses realignment. Patron-patron yang dominan pada era Jokowi tidak lagi secara otomatis relevan, sementara aktor yang lebih dekat dengan struktur kekuasaan baru tampil mengambil peran.
Konstelasi inilah yang membuat pleno Syuriyah Jakarta tampak sebagai langkah yang mencoba mempertahankan, atau setidaknya memetakan ulang, lanskap kekuasaan yang sedang berubah.
Pertemuan Tebuireng ,di sisi lain, menunjukkan munculnya kubu yang berupaya menjaga kontinuitas otoritas moral dan kultural agar PBNU tidak terjerembap dalam tarik-menarik politik yang terlalu terang-terangan. Namun fragmentasi elite telah terjadi terlalu dalam untuk ditutup dengan pendekatan kultural semata.
Pertarungan patronase ini agaknya membuka pintu bagi pertanyaan besar, yakni apakah konflik tersebut merupakan tanda bahwa bayang Jokowi mulai tergeser oleh poros kekuasaan baru?
Hilangnya Bayang J?
Selama dua periode pemerintahan Jokowi, PBNU berada dalam posisi strategis sebagai mitra penting negara. Banyak tokoh NU mengisi jabatan kunci di pemerintahan, dan jaringan sosial-keagamaan NU memberikan legitimasi yang kuat bagi kebijakan pemerintah.
Karena itu, konflik internal saat ini memperlihatkan perubahan fundamental dalam cara PBNU berinteraksi dengan pusat kekuasaan.
Ada indikasi bahwa Jokowi tidak lagi menjadi orientasi utama bagi elite PBNU. Jika benar bahwa sebagian aktor mempertahankan jejaring lama yang dekat dengan era Jokowi, sementara Gus Yahya disebut mencoba menata ulang hubungan sesuai arah pemerintahan Prabowo, maka yang sedang terjadi adalah pengalihan gravitasi politik PBNU.
Ketidakhadiran Jokowi dalam dua poros utama konflik PBNU menunjukkan bukan hanya absennya figur, tetapi absennya peran sebagai patron penentu.
Reposisi ini sejalan dengan dinamika politik nasional. Pemerintah Prabowo memiliki agenda besar yang menuntut konsolidasi elite.
Dalam konteks itu, PBNU menjadi entitas strategis yang perlu dipastikan berada dalam orbit yang mendukung arah pembangunan.
Arah kebijakan pemerintah yang menekankan stabilitas politik membuat organisasi sebesar PBNU perlu menyesuaikan diri agar tetap berada di posisi advantaged dalam distribusi patronase negara.
Fragmentasi internal yang kini terbuka lebar juga memberi dampak langsung terhadap peta elektoral menjelang kontestasi politik nasional berikutnya.
PBNU selama ini memiliki peran signifikan dalam membentuk preferensi politik warga, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jika organisasi ini terbelah, kekuatan elektoral yang biasanya solid dapat berubah menjadi terfragmentasi atau bahkan terserap ke arah kandidat atau koalisi yang memperoleh dukungan pemerintah.
Dengan demikian, hipotesa hilangnya bayang Jokowi bukan berarti ia kehilangan pengaruh sepenuhnya, melainkan ketidakmampuannya lagi untuk menjadi pusat gravitasi bagi elite PBNU.
Struktur kekuasaan baru yang berkembang di bawah Prabowo mengubah arah angin politik, dan PBNU berada di tengah pusaran itu, berusaha menegosiasikan posisi terbaiknya sambil menjaga legitimasi internal.
Konflik PBNU hari ini pada dasarnya tampak sebagai gambaran tentang bagaimana sebuah organisasi besar menavigasi perubahan kekuasaan nasional.
Pertanyaannya bukan lagi siapa ketua umum yang sah, tetapi siapa yang mampu membaca arah korelasinya dengan kekuasaan secara tepat. (J61)
