HomeNalar PolitikHak Angket Bakal Kandas?

Hak Angket Bakal Kandas?

Kisruh status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kembali aktif sebagai gubernur DKI Jakarta masih terus bergulir. Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri dituding telah melanggar hukum atas kebijakannya mengaktifkan kembali Ahok.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Empat fraksi di DPR pun mengusulkan untuk membentuk panitia khusus (Pansus) Hak Angket yang kemudian dikenal sebagai “Ahok Gate” , keempat fraksi tersebut berasal dari fraksi PKS, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Demokrat, dan fraksi PAN.

Mereka menilai pengaktifan kembali tersebut cacat yuridis, jika mengacu pada Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya menyatakan kalau kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara.

Walau Ahok sudah didakwa dengan pasal 156 dan 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun atau 4 tahun, namun sidangnya masih bergulir dan hakim belum ketuk palu. Itulah yang menjadi alasan Tjahjo Kumolo untuk kembali mengaktifkan Ahok setelah masa cutinya habis.

Tuntutan keempat fraksi DPR tersebut pun sepertinya tidak akan bergulir seperti yang diinginkan. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, Dadang Rusdiana, meski inisiatif itu sudah ditandatangani oleh 93 anggota fraksi,   namun upaya itu tetap akan kandas di tengah jalan, karena mayoritas fraksi pendukung pemerintah masih mempunyai hubungan yang solid.

Di sisi lain, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku tidak sepaham dengan anggota fraksinya di DPR mengenai pengajuan hak angket tersebut dan menyatakan keberatannya. Meski begitu, ia tetap mempersilakan anggotanya bila ada yang ingin menandatangani,  sebab hak angket merupakan hak spontanitas setiap anggota dewan.

Melihat tidak ada dukungan yang signifikan dan jumlah fraksi partai pendukung pemerintah di DPR lebih banyak serta lebih solid, membuat para pengusung pembentukan Pansus Hak Angket “Ahok Gate” mulai ragu kalau misinya memberhentikan sementara Ahok bisa sukses.

Baca juga :  PAN, Prabowo Kasih Jatah Lebih?

Hak angket memang hak setiap anggota dewan untuk mempertanyakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang “kurang dipahami”. Namun ada baiknya, sebelum isunya digulirkan ke pubik, dibicarakan terlebih dahulu dengan seluruh anggota dewan, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. (Berbagai sumber/A15)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Anomali PSI: Gagal Karena Kuasa Jeffrie Geovanie?

Kegagalan PSI untuk lolos ke parlemen pusat dalam dua gelaran Pemilu berturut-turut memang menimbulkan pertanyaan besar.

Puan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Berbeda dari Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani belakangan tunjukkan gestur yang lebih lembut kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapa demikian?

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

The Tale of Two Sons

Jokowi dan SBY bisa dibilang jadi presiden-presiden yang berhasil melakukan regenerasi politik dan sukses mendorong anak-anak mereka untuk terlibat di dunia politik.

Lolos “Seleksi Alam”, PKS-PKB Seteru Abadi?

Berkaca pada hasil Pileg 2024, PKB dan PKS agaknya akan menjadi dua entitas politik yang akan terlibat dalam persaingan ceruk suara pemilih Islam ke depan. Terlebih di saat PAN seakan telah melepaskan diri dari karakter Islam dan PPP harus “terdegradasi” dari kancah legislatif nasional.

Jokowi Makin Tak Terbendung?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan meminta jatah menteri dari pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah Jokowi makin tak terbendung?

Elon Musk dan Dimulainya Era Feudalisme Teknologi 

Perusahaan teknologi raksasa seperti Apple dan Starlink semakin memiliki keterikatan dengan dinamika politik. Jika pola ini terjaga, akan seperti apa pengaruhnya terhadap dunia politik di masa depan? 

Prabowonomics: Jurus ‘Lompatan Katak’?

Program makan siang dan susu gratis ala Prabowo merupakan jenis school feeding program. Mungkinkah ini jadi kunci penting Prabowonomics?

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...