HomeNalar PolitikHabis Kesabaran, Cak Imin Gertak Prabowo?

Habis Kesabaran, Cak Imin Gertak Prabowo?

Kecil Besar

Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tampaknya mulai kehilangan kesabaran terhadap Prabowo Subianto. Setelah hampir satu tahun berkoalisi, Cak Imin dinilai tidak mendapat kepastian soal posisi cawapres. Apakah Cak Imin akan meninggalkan Prabowo Subianto dan berlabuh ke PDIP?


PinterPolitik.com

Manuver Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang beberapa kali bertemu tokoh dari PDIP menuai pertanyaan akan arah politik PKB.

Pasalnya, PKB sudah memutuskan untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra dan mengusung Prabowo Subianto menjadi bakal calon presiden (bacapres).

PKB pun kerap melontarkan kode-kode untuk Prabowo agar segera memberi kepastian terutama soal posisi sebagai calon wakil presiden (cawapres) kepada sang ketum dalam kontestasi elektoral 2024 nanti.

Namun, Cak Imin menegaskan jika pertemuan yang dia lakukan dengan beberapa tokoh PDIP itu sudah dikomunikasikan dengan Prabowo selaku mitra koalisi.

Selain itu, Cak Imin juga tetap menegaskan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dibangun bersama Partai Gerindra tetap solid.

cak imin makin pede cawapres

Meskipun begitu, Cak Imin juga tidak menutup kemungkinan akan berpindah haluan ke PDIP jika nantinya tidak ada kejelasan dalam KKIR.

Bahkan, Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid menganggap jika berkoalisi dengan PDIP, mereka akan lebih cepat mendapatkan kepastian dibandingkan dengan Prabowo yang sudah berjalan 11 bulan tapi tak kunjung dapat kepastian.

Jazilul beranggapan itu bisa terjadi karena hubungan PDIP dan PKB sudah terjalin cukup lama dan cukup sering untuk berkoalisi sehingga sudah mengenal satu sama lain.

Dalam acara PKB di Medan pada Rabu (2/8/2023), Jazilul juga sempat mengeluarkan pernyataan “lu 11 gua 12, lu gak jelas gua lepas”.

Pernyataan Jazilul dan manuver yang dilakukan Cak Imin tampaknya adalah bentuk dari hilangnya kesabaran PKB atas ketidakjelasan arah koalisinya bersama Partai Gerindra.

Lantas, benarkah Cak Imin telah kehilangan kesabaran atau justru ini adalah bagian dari taktik Cak Imin?

Hanya Sebuah Gertakan?

Dalam dunia politik apa yang dilakukan PKB kepada Partai Gerindra bisa dikatakan sebagai teknik gertakan atau bluffing. Teknik ini adalah hal yang lumrah terjadi karena merupakan bagian dari strategi politik.

Michael Laver dalam tulisannya yang berjudul How To Be Sophisticated, Lie, Cheat, Bluff, and Win at Politics menjelaskan bagaimana teknik bluffing atau menggertak.

Baca juga :  Menyikap Tubir Milbus

Teknik ini bertujuan untuk memancing respons dari lawan sehingga lawan bergerak. Jika teknik seperti ini ingin berhasil, maka pihak yang melakukan bluffing atau gertakan sebaiknya tidak menunjukkan niatnya secara terang-terangan pada lawan.

Keberhasilan teknik political bluffing ini dapat dilihat dari munculnya pergerakan lawan yang buruk sehingga menguntungkan pihak yang melakukan bluffing.

Sementara, Kevin Rounding dan Jill A Jacobson dalam publikasinya yang berjudul The Psychology of Bluffing menjelaskan bahwa bluffing adalah bentuk umum dan konsekuensial dari perilaku kompetitif diantara individu dan kelompok.

Bluffing ini dapat menjadi keahlian yang menguntungkan dalam lingkungan yang beragam dan kompetitif seperti politik. Tujuan dari bluffing itu sendiri adalah mencapai daya tawar tertinggi.

Namun biasanya, seiring waktu, posisi, dan kondisi sebenarnya sosok bluffer atau penggertak akan terungkap, seperti yang terjadi dalam permainan poker.

Selain itu, orang yang digertak dapat selalu melakukan call the bluff untuk menguak gerak-gerik maupun “kekuatan palsu” si penggertak.

Dalam konteks dinamika koalisi antara PKB dan Partai Gerindra, manuver yang dilakukan Cak Imin kiranya adalah sebuah teknik bluffing atau gertakan kepada Prabowo Subianto untuk segera menunjuk dirinya sebagai cawapres.

Teknik ini tampaknya terbukti jitu untuk membawa Cak Imin dalam posisi yang menguntungkan sekaligus memancing Prabowo memberikan respons terhadap apa yang dilakukan Cak Imin.

Mantan Danjen Kopassus itu kemudian merespons pernyataan Cak Imin dengan meminta untuk Ketum PKB itu tidak kemana-mana.

Keberhasilan teknik bluffing ini tak lepas dari kecerdikan Cak Imin yang tidak menunjukkan secara terang-terangan maksud dari tujuannya, yakni posisi cawapres.

Bluffing yang dilakukan Cak Imin ini adalah bagian dari konsekuensi persaingan Prabowo dan Ganjar dalam bursa bacapres yang selalu menempatkan keduanya bergantian dalam posisi teratas survei elektabilitas.

Prabowo tampaknya juga sadar tidak mau kehilangan mitra koalisi strategisnya dan kemudian berpaling pada rival politiknya. Ini kiranya akan jelas merugikan Prabowo.

Lalu, apa tujuan yang sebenarnya hendak dicapai Cak Imin setelah melakukan political bluffing terhadap Prabowo?

benarkah cak imin mustahil cawapres

Demi Naikkan Daya Tawar?

Teknik political bluffing yang dilakukan Cak Imin juga bisa dikatakan sebagai manajemen impresi. Erving Goffman yang merupakan seorang sosiolog asal Kanada dalam bukunya The Presentation of Self in Everyday Life menjelaskan tentang impression management atau manajemen impresi.

Baca juga :  Adu Nasib Rusdi-Sandi

Manajemen impresi adalah proses pengelolaan kesan yang dilakukan individu ketika berinteraksi. Secara singkat, ketika seseorang berhadapan dengan orang lain, maka dirinya akan memiliki motif untuk mencoba mengontrol dan mempertahankan kesan tertentu.

Dalam konteks Cak Imin, dirinya tampaknya coba menunjukkan eksistensinya sebagai kandidat kuat cawapres yang pantas mendampingi Prabowo dengan memainkan strategi manajemen impresi.

Hal itu dilakukan dengan seakan mendesak Prabowo untuk segera mengumumkan namanya sebagai cawapres sesuai dengan konsesus koalisi PKB dan Gerindra.

Selain itu, strategi itu digunakan Cak Imin kiranya bertujuan untuk menaikkan daya tawar di depan Prabowo.

Jean Baudrillard dalam tulisannya yang berjudul For a Critique of The Political Economy of The Sign menjelaskan sebuah nilai intrinsik-simbolis dapat membuat harga “barang dagangan” (komoditas) dari sebuah obyek meningkat.

Manuver politik Cak Imin kepada Prabowo adalah sebuah intristik-simbolis yang boleh jadi mempunyai tujuan untuk menaikkan daya tawar Cak Imin agar menjadi cawapres dari KKIR.

Hal itu kemudian diperkuat dengan tawaran yang datang kepada dirinya dan PKB untuk bergabung dengan koalisi yang dibangun PIDP dengan tawaran yang juga diakui lebih menarik.

Selain itu, keberanian Cak Imin untuk menaikkan daya tawar bukan tanpa alasan. Kini dirinya semakin matang dalam berpolitik hingga mempunyai basis pendukungnya sendiri yang sebagian besar adalah kaum Nahdliyin.

Gertakan yang dilakukan Cak Imin semacam ini sejatinya bukan yang pertama dilakukan olehnya. Pada pilpres sebelumnya, Cak Imin juga pernah melakukan hal serupa dengan mendeklarasikan diri sebagai cawapres Jokowi.

Saat itu, Cak Imin bahkan sesumbar jika bukan dirinya yang menjadi cawapres maka Jokowi bisa kalah dalam Pilpres 2019.

Namun, saat itu kekuatan politik Cak Imin belum sekuat sekarang. Dalam Pilpres 2024 kali ini, namanya cukup diperhitungkan sebagai nama yang cocok untuk menjadi cawapres.

Dengan begitu, Prabowo tampaknya akan mempertimbangkan untuk segera meresmikan Cak Imin sebagai cawapresnya.

Menarik untuk ditunggu sejauh mana keberhasilan strategi gertakan Cak Imin kepada Prabowo terhadap kenaikan daya tawar dirinya sebagai cawapres. (S83)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

Anies “Alat” PKS Kuasai Jakarta?

Diusulkannya nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta oleh PKS memunculkan spekulasi jika calon presiden (capres) nomor urut satu ini hanya menjadi “alat” untuk PKS mendominasi Jakarta. Benarkah demikian?

Pemilu 2024, Netralitas Jokowi “Diusik” PBB? 

Dalam sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, anggota komite Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Lalu, apa yang bisa dimaknai dari hal itu?