Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Polemik Febrie Adriansyah kiranya tidak berhenti di ruang hukum. Substansinya menjalar ke Trunojoyo, jantung Mabes Polri, dan menghidupkan kembali satu pertanyaan yang selalu sensitif di setiap rezim: siapa yang akan memegang komando kepolisian. Mengapa itu bisa terjadi?
Isu pergantian Kapolri membuka ruang interpretasi atas peluang para jenderal bintang tiga. Yang menarik bukan sekadar deretan nama, melainkan kriteria yang seakan sedang dibangun atau terkonstruksi di sekitarnya.
Mengacu pada ruh zaman detik ini, kiranya tak sulit untuk menarik tiga prasyarat ke meja analisis, yakni profesionalisme, loyalitas tunggal, dan nihilnya afiliasi pada faksi tertentu.
Di atas ketiganya, satu variabel dinilai menjadi nilai plus, yakni kedekatan emosional dan ideologis dengan RI-1. Termasuk di dalamnya, syarat yang jarang diucapkan terbuka namun terasa nyata, tidak terhubung dengan “House of” mana pun, seperti jejaring entitas atau tokoh politik tertentu yang mungkin identik dengan era sebelumnya.
Pola ini khas rezim yang baru mengonsolidasi kekuasaa, eksekutif yang dominan ingin memastikan aparat koersif tidak menjadi kepanjangan tangan patronase lama.
Konteksnya jelas. Polri di bawah komando Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai memerlukan percepatan transformasi total, rekalibrasi sosial, politik, pemerintahan, dan birokrasi agar selaras dengan tempo program pemerintah serta dinamika politik.
Wacana reformasi yang mengemuka melalui komite percepatan sebelumnya tampak menegaskan bahwa pembenahan institusi ini telah menjadi agenda tingkat nasional.
Di titik inilah pertanyaan suksesi berhenti menjadi urusan internal korps dan berubah menjadi keputusan politik.
Semanggi dan Cawang
Mengacu pada kriteria itu, dua nama menonjol dari dua kawasan yang berbeda, Semanggi dan Cawang. Menariknya, keduanya berasal dari angkatan yang sama dan berlatar belakang yang sama.
Dari Semanggi, ada Koisaris Jenderal Pol. Asep Edi Suheri, Kapolda Metro Jaya. Lulusan Akpol 1994 kelahiran Tasikmalaya ini menapaki karier panjang di reserse hingga Wakabareskrim sebelum memimpin ibu kota.
Kenaikan pangkatnya menjadi bintang tiga, yang menjadikan Kapolda Metro Jaya setara dengan Pangdam Jaya dilakukan atas arahan Presiden, sebuah sinyal politik yang sulit diabaikan. Tentu selain relevansi peningkatan tipe Polda Metro Jaya menjadi A+.
Sebagai putra purnawirawan TNI AD, Letkol Inf. (Anm.) A. Sukmana, ia turut membawa nuansa kedekatan kultural dengan dunia militer.
Peluangnya bertumpu pada rekam jejak reserse yang kuat dan posisinya sebagai simbol percepatan transformasi Polri di panggung paling terlihat, Jakarta.
Dari Cawang, ada Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, Kepala BNN. Sesama alumni Akpol 1994 dan sesama spesialis reserse, ia tercatat sebagai jenderal bintang tiga termuda sekaligus lulusan angkatannya yang pertama menembus pangkat tersebut.
Jejak kariernya, Wakapolda Metro Jaya, Kapolda Banten, dan kini pucuk BNN memperlihatkan kepercayaan yang konsisten.
Namun posisinya menyimpan paradoks secara administratif, ia memimpin lembaga di luar struktur inti Polri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Jarak dari faksi-faksi internal korps dapat dibaca sebagai keunggulan, sejalan dengan syarat “nihil afiliasi”, sekaligus tantangan, karena ia sedang tidak berada di jalur karier arus utama kepolisian.
Di sinilah perbandingannya menjadi tajam. Semanggi menawarkan visibilitas dan kedekatan dengan pusat kekuasaan. Sementara, Cawang menawarkan jarak dari faksi sekaligus kanal langsung ke Istana.
Keduanya reserse, keduanya angkatan 1994, sehingga memilih di antara mereka sesungguhnya bukan memilih antar-individu, melainkan memilih sinyal apa yang hendak dikirimkan.
Yang Sesungguhnya Diuji
Membaca kompetisi ini dari permukaan akan melewatkan intinya. Pertanyaan sebenarnya bukanlah Cawang atau Semanggi, melainkan apakah kriteria yang dipakai untuk memilih itu sendiri saling menopang, atau justru saling menarik ke arah berlawanan.
Profesionalisme menunjuk pada merit institusional, kompetensi, rekam jejak, dan kematangan. Sementara itu, “loyalitas tunggal” dan “kedekatan dengan RI-1” menunjuk pada seleksi personal.
Keduanya tidak otomatis sejalan. Institusi yang kuat dibangun di atas aturan yang melampaui figur; sedangkan pemilihan berbasis kedekatan, betapapun rasional secara politik, berisiko mempersonalisasi lembaga yang justru ingin “diprofesionalkan”.
Kapolri ideal kiranya adalah sosok yang mendamaikan tegangan itu, yakni cukup kredibel secara institusional untuk dihormati korps, sekaligus cukup dipercaya secara politik untuk diberi mandat percepatan.
Fakta bahwa kedua nama yang dikatakan terkuat sama-sama berlatar reserse dan seangkatan menandai satu hal penting, yang sedang menegaskan diri bukanlah seorang tokoh, melainkan sebuah generasi dan sebuah mazhab.
Bila transformasi Polri benar-benar berjalan, ia akan berwajah angkatan 1994 dan berkultur reserse, dengan segala kekuatan investigatifnya sekaligus risiko dominasi satu rumpun keahlian atas yang lain.
Telaah Max Weber menawarkan lensa yang jernih sekaligus menuntun. Weber mengingatkan bahwa negara adalah entitas pemegang mandat penggunaan kekuatan secara sah, dan bahwa otoritas yang paling kokoh justru lahir ketika legitimasi rasional-legal, kepatuhan pada aturan dan prosedur, berpadu dengan kepercayaan personal yang tulus antara pemimpin dan aparatnya.
Dari sudut pandang ini, kedekatan dengan RI-1 tak perlu dibaca sebagai lawan dari profesionalisme, dapat menjadi jembatan yang memperkuatnya, sepanjang kepercayaan itu dialirkan melalui institusi dan bukan menggantikannya.
Dengan begitu, pesan di balik syarat “bebas afiliasi House of tertentu” sesungguhnya bernada membangun, yang dicari bukanlah kesetiaan kepada seorang pribadi, melainkan kesetiaan pada jabatan dan negara, sebuah loyalitas yang, dalam kerangka Weber, paling matang ketika ia berjalan searah dengan norma-norma profesional.
Di sinilah letak peluang terbaik bagi Trunojoyo, melahirkan Kapolri yang dipercaya secara politik justru karena ia teguh secara institusional, sehingga kedekatan dan profesionalisme berhenti menjadi pilihan yang saling meniadakan dan menjelma menjadi dua sisi dari legitimasi yang sama.
Maka gonjang-ganjing Trunojoyo hari ini lebih dari sekadar bursa nama. Hal itu agaknya adalah ujian apakah percepatan transformasi akan dijalankan melalui desain institusional atau melalui pilihan loyalitas.
Cawang dan Semanggi sejatinya hanyalah dua pintu menuju pertanyaan yang sama, dan jawabannya akan menentukan bukan sekadar siapa yang memimpin Polri, tetapi Polri seperti apa yang akan dipimpin. (J61)
