Partai berlambang beringin ini, belakangan sering jadi pemberitaan karena banyaknya kisruh internal yang terjadi. Rumor yang beredar, Golkar kini juga sedang digoyang lagi. Apa pasal?
pinterpolitik.com
[dropcap size=big]B[/dropcap]elum lama ribut soal membelotnya dukungan salah satu wakil ketua umum Golkar, Titiek Soeharto ke pasangan calon gubernur Jakarta, Anies-Sandi. Kini partai tertua di Indonesia ini, kembali dikabarkan tengah digoyang. Salah satu yang paling santer, adalah kabar akan diadakannya kembali Musyawarah Luar Biasa (Munaslub). Isu ini terus digelindingkan beberapa pihak, baik dari dalam maupun luar partai.
Bagi sebagian orang, kabar angin untuk melaksanakan Munaslub tersebut diduga akibat adanya kader Golkar yang terjerat kasus mega korupsi e-KTP. Namun usut punya usut, menurut seorang sumber dari dalam partai, upaya penggoyangan Golkar ini ternyata tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah korupsi tersebut.
Menurut sang sumber, niat untuk menggoyangkan Golkar sebenarnya karena pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, 15 Februari lalu, Golkar berhasil menggolkan calon yang diusungnya di sejumlah wilayah. Partai yang didirikan oleh mantan Presiden Soeharto ini, berhasil menempatkan calon-calonnya naik sebagai kepala daerah.
Di Pilkada 2017 ini, calon yang diusung Golkar berhasil mendapatkan simpati yang besar dari rakyat. Sehingga partai ini menjadi yang teratas, karena berhasil mencatatkan kemenangan di sejumlah daerah. Presentase kemenangan Partai ini bahkan mencapai 57 persen. “Ada yang mulai tidak nyaman dengan kemenangan Golkar di Pilkada serentak,” tegasnya di Jakarta, Kamis (23/3).
Agar upaya penggembosan partai berjalan lancar, mereka pun mulai memanas-manasi kader-kader partai yang masih menyimpan sakit hati dengan kepemimpinan Setya Novanto. Barisan sakit hati ini sengaja digunakan oknum tersebut, untuk mulai merecoki partai dari dalam. Termasuk dengan menggaungkan isu Munaslub yang berembus kencang belakangan ini.
Golkar, kata sunber tersebut, sebenarnya sangat menghormati proses hukum yang tengah berlangsung dalam kasus e-KTP. Baik kasus yang masih diusut oleh KPK maupun yang sudah mulai berjalan di Pengadilan. “Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Tetapi kalau harus menggulirkan Munaslub, saat Golkar mulai dipercaya oleh rakyat, itu tidak etis. Ini yang kami sayangkan,” tandasnya. (Suara Pembaruan)
