HomeHeadlineGibran Panen Investasi Gerindra di Bali?

Gibran Panen Investasi Gerindra di Bali?

Kecil Besar

Dengarkan Artikel Ini :

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Kampanye calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di Bali kiranya merupakan bagian dari bentuk investasi panjang Partai Gerindra sebagai upaya untuk merebut Bali yang dikenal sebagai “kandang banteng”. Mengapa demikian?


PinterPolitik.com

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Bali pada Selasa 9 Januari lalu.

Selama di Pulau Dewata, Gibran melakukan sejumlah kegiatan. Di antaranya adalah menghadiri acara konser relawan bertajuk “Pesta Rakyat Gemoy dan Santuy” yang diisi band ternama Indonesia, Dewa 19.

Dalam konser yang dipadati penonton itu, Gibran menitipkan pesan kepada pendukungnya agar tidak meributkan fitnah atau nyinyiran yang muncul, cukup membalas dengan senyuman.

Saat di Bali, Gibran juga meminta untuk para relawan dan simpatisan bekerja keras demi memenangkan dirinya dan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang.

prabowo gibran awas kena comeback

Sebelumnya, kedatangan Gibran di Bali disambut oleh spanduk bernada sindiran yang terpasang di beberapa titik di Denpasar.

Hal itu tampaknya sesuatu yang wajar ketika bertandang ke “kandang” lawan. Seperti yang diketahui, Bali selama ini identik dengan salah satu daerah dengan pendukung PDIP yang militan.

Atas dasar itu, banyak pihak yang kemudian menyangsikan kampanye Gibran di Bali akan berdampak signifikan pada tingkat elektoralnya.

Hal itu karena kecondongan loyalitas masyarakat Bali lebih besar kepada partai politik, yakni PDIP dibandingkan kepada tokoh tertentu.

Contohnya, dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu, PDIP berhasil mendominasi perolehan suara di Bali dengan 54,3 persen suara.

Meski begitu, TKN Prabowo-Gibran tetap menargetkan kemenangan di Pulau Dewata di atas 50 persen untuk pasangan Prabowo-Gibran.

Demi merealisasikan target itu, tak mengherankan jika Gibran “menumpang” popularitas band Dewa 19 untuk menarik massa. 

Lalu, kembali ke postulat di atas bagaimana sebenarnya pengaruh manuver Gibran di Bali?

Gibran Berdiplomasi?

Dengan menghadirkan band ternama seperti Dewa 19 dalam acara yang bertajuk “Pesta Rakyat Gemoy dan Santuy” kiranya menjadi salah satu strategi kampanye Gibran untuk merebut suara di Pulau Dewata.

Erving Goffmann dalam bukunya yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life terdapat sebuah penekanan terhadap istilah impression management yang secara garis besar menjelaskan tentang suatu pembentukan persepsi yang dilakukan oleh seseorang dengan strategi yang cenderung lebih halus, sehingga objek yang didekati merasa nyaman.

Baca juga :  Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Dengan menyajikan kampanye yang diisi oleh band Dewa 19 kiranya itu menjadi sebuah strategi Gibran untuk mendekati dan secara tidak langsung membujuk masyarakat Bali untuk datang ke kampanye itu.

Hal itu dikarenakan Dewa 19 mempunyai basis penggemar yang cukup besar di seluruh Indonesia. Dengan begitu, Gibran tampaknya juga berharap para penggemar Dewa 19 di Bali untuk memilihnya di Pilpres 2024 nanti.

Dalam dunia politik yang terus berkembang, politisi telah mencari cara kreatif untuk mendekati pemilih. Dan membawa kelompok musik atau band terkenal menjadi salah satu implementasi strategi tersebut.

Pendekatan ini bukan hanya sekadar hiburan semata, melainkan juga merupakan bentuk diplomasi modern yang bertujuan untuk memperluas jangkauan pesan politik dan menarik perhatian generasi yang lebih muda.

Joseph S. Nye dalam tulisannya yang berjudul Soft Power: The Means to Success in World Politics memperkenalkan konsep soft power sebagai alternatif bagi penggunaan hard power (militer dan ekonomi) untuk mencapai tujuan-tujuan politik.

Nye menjelaskan soft power adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain melalui daya tarik dan pembentukan opini.

Diplomasi publik menjadi salah satu instrumen utama dalam menjalankan konsep soft power.

Diplomasi publik telah menjadi elemen kunci dalam kampanye politik modern, di mana politisi berusaha membangun hubungan positif dengan pemilih dan masyarakat.

Diplomasi publik adalah suatu bentuk diplomasi yang fokus pada hubungan dan interaksi langsung antara pemerintah atau organisasi dengan masyarakat umum.

Konsep ini menekankan pentingnya membangun pemahaman, kepercayaan, dan dukungan dari masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan politik atau diplomatik.

Menghadirkan band papan atas seperti Dewa 19 dalam kampanye politik tampaknya juga merupakan salah satu contoh nyata penerapan “diplomasi” oleh Gibran.

Dengan membangun koneksi emosional, menarik pemilih muda, merangkul budaya populer, dan memanfaatkan media sosial, Gibran kiranya dapat menciptakan kampanye yang lebih dinamis, inklusif, dan merangsang partisipasi publik.

Strategi Gibran ini kiranya membuktikan bahwa dalam era informasi dan keterhubungan, diplomasi publik bukan hanya menjadi alat, tetapi juga menjadi pilar penting dalam upaya memenangkan hati dan suara pemilih.

Baca juga :  Gibran "Ban Serep" yang Ngarep?

Lalu, pertanyaan berikutnya yang kiranya penting untuk dijawab adalah mengapa Bali seolah menjadi fokus yang tampak cukup penting di mata Prabowo-Gibran?

infografis gibran tenang saja pak prabowo

Bentuk Investasi Gerindra?

Dengan banyaknya spanduk yang bernada sindiran ketika Gibran tiba di Bali, ditambah Bali adalah daerah dengan basis pendukung PDIP yang kuat. Maka, tak heran kiranya Gibran memerlukan gebrakan untuk memulihkan citranya.

Petras Orzekauskas dan Ingrida Smaiziane dalam Public image and reputation management: Retrospective and actualities mengemukakan dua tipe pencitraan politik yang lazim dilakukan politikus.

Kedua tipe tersebut dibedakan berdasarkan jangka waktu atau periodenya, yakni citra jangka panjang dan jangka pendek.

Citra jangka panjang dapat dibentuk secara berkelanjutan dan bersumber dari reputasi serta kampanye yang sudah dibangun selama bertahun-tahun.

Sementara itu, citra jangka pendek dibentuk untuk kepentingan elektoral yang spesifik. Umumnya, citra dengan jangka waktu tersebut dibentuk dalam waktu yang singkat dan hanya demi memenangkan pemilu.

Kendati ada pembedaan tipe tersebut, politikus kiranya dapat menikmati citra jangka pendek melalui citra jangka panjang yang telah lebih dahulu dibangun.

Dalam konteks kampanye Gibran di Bali, dengan banyaknya pendukung dan relawan yang hadir, menggambarkan jika citra Gibran adalah sebuah citra jangka pendek yang merupakan sebuah dampak dari citra jangka panjang yang telah di bangun Partai Gerindra di Bali.

Hal ini dikarenakan, mesin politik Gerindra di Pulau Dewata tampaknya telah bekerja secara maksimal dalam beberapa waktu terakhir untuk memenangkan Prabowo-Gibran, bahkan kiranya sebelum kedatangan Gibran ke Bali.

Sejak Pemilu 2014, Partai Gerindra selalu menjadi 4 besar partai dengan perolehan suara terbanyak di Bali. Selain itu, Gerindra juga berhasil menempatkan kadernya I Made Kasta sebagai Wakil Bupati Klungkung dua periode sejak 2013. 

Selain itu, hal tersebut bisa dilihat dari pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani yang mengatakan dukungan terhadap Prabowo-Gibran semakin massif.

Wakil Ketua TKN itu juga mengungkapkan, saat ini, banyak orang di Bali yang terang-terangan mendukung Prabowo tapi juga ada yang secara sembunyi-sembunyi.

Well, menarik untuk ditunggu sejauh mana keberhasilan berbagai strategi Prabowo-Gibran untuk merebut Bali dari PDIP. (S83)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

Anies “Alat” PKS Kuasai Jakarta?

Diusulkannya nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta oleh PKS memunculkan spekulasi jika calon presiden (capres) nomor urut satu ini hanya menjadi “alat” untuk PKS mendominasi Jakarta. Benarkah demikian?

Pemilu 2024, Netralitas Jokowi “Diusik” PBB? 

Dalam sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, anggota komite Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Lalu, apa yang bisa dimaknai dari hal itu?