HomeNalar PolitikGerilya Politik Menuju Putaran Kedua

Gerilya Politik Menuju Putaran Kedua

Kecil Besar

Pilkada DKI Jakarta menuju babak putaran kedua. Meskipun akhir penghitungan resmi belum diumumkan oleh KPUD DKI Jakarta, namun dari hasil quick count, pasangan calon yang lolos ke putaran kedua, yaitu pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi.


pinterpolitik.com

DKI JAKARTA – Menuju putaran kedua ini, para pasangan calon dan tim suksesnya gencar melakukan gerilya politik. Koalisi partai pendukung Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni menjadi target utama, karena harus berhenti di putaran pertama akibat menempati posisi buncit dalam pemungutan suara, Kamis (15/2).

Dari kubu pasangan calon nomor urut tiga, Ketua Relawan Anies-Sandi, Boy Bernadi Sadikin, langsung bergerilya ke partai pengusung Agus-Sylvi untuk menggalang kekuatan, partai tersebut adalah PPP, PKB, PAN, dan Partai Demokrat.

Sementara dari kubu pasangan calon dengan nomor urut satu, juga membuka peluang koalisi untuk mendukung Ahok-Djarot. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pasangan Ahok-Djarot sedianya memiliki dukungan yang hampir sama dengan partai pendukung presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Partai yang dulunya mengusung Jokowi-JK ini jadi skala prioritas kami dalam berdialog menyiapkan kerjasama. Ada PAN, PKB, dan PPP juga,” ujar Hasto di Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (15/2). Seperti diketahui, saat pemilihan presiden 2014, Jokowi-JK meraih dukungan dari ketiga partai tersebut.

Untuk Partai Demokrat, jika ditelisik hubungan Partai Demokrat dan PDIP yang kurang baik, sepertinya agak susah untuk PDIP mengajak Partai Demokrat bergabung mendukung Ahok-Djarot. Melihat kedekatan tim Agus-Sylvi dengan pasangan Anies-Sandi, bisa saja dukungan mereka akan beralih ke Anies-Sandi.

Selain itu, ada juga “Faktor X” –nya dalam mencari koalisi di putaran kedua ini. Karena kunci perebutan dukungan dari parpol pun tergantung tiga aktor di balik para cagub, yaitu Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, dan Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua Umum masing-masing partai. (Berbagai sumber/A15)

Baca juga :  Jika Ahok jadi Ketua KPK
spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...