“Tackling the manifold problems in the tri-border area (Indonesia-Malaysia-Philippines) will require some heavy lifting by concerned states.” – Prashanth Parameswaran
Pinterpolitik.com
[dropcap]P[/dropcap]residen Filipina Rodrigo Duterte bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Filipina, Sinyo Harry Sarundajang (SHS) di Kota Davao beberapa hari lalu dengan kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama bilateral di bidang keamanan, kesehatan, dan pendidikan.
SHS juga memuji upaya Duterte untuk mencapai perdamaian di Mindanao – daerah di Filipina yang masih penuh konflik – seiring Indonesia memperbarui komitmennya untuk memberikan bantuan bagi perkembangan itu.
Indonesia dan Filipina memang sudah lama menjalin hubungan kerjasama. Hal itu bisa dilihat ketika pada 21 Juni 1951 secara resmi kedua negara menandatangani perjanjian persahabatan.
Meski begitu, agar kesepakatan soal keamanan maritim ini bisa berjalan dengan baik, maka tiga negara tersebut harus bisa mempertahankan komitmen mereka dan mengesampingkan kepentingan politik. Click To TweetSementara semenjak era Duterte, memang hubungan kedua negara sahabat ini bisa dibilang lebih erat. Isu seperti di Laut China Selatan tidak membuat Indonesia meninggalkan Filipina. Duterte juga menganggap Indonesia sebagai aliansi terdekatnya dan menilainya sebagai mitra strategis di kawasan Asia Tenggara.
Lantas bagaimana hubungan kedua negara ini jika ditinjau dari segi kerjasama keamanan? Apa manfaat kerjasama keduanya untuk membangun stabilitas keamanan di kawasan?
Perbatasan Rentan Keamanan
Wilayah selatan Filipina sudah lama menjadi ladang bagi kelompok teroris. Tentu masyarakat masih ingat ketika kota Marawi diokupasi oleh kelompok teroris dan menyebabkan peperangan antara aparat dengan kelompok militan di sana. Dampak dari konflik yang berakar dari setengah abad lalu itu sangat besar. Amnesty Internasional menyebut jika ditotal dalam kurun waktu tersebut, lebih dari 120 ribu orang tewas dan sekitar 2 juta lainnya mengungsi.
Banyak pihak kemudian khawatir jika pergolakan yang terjadi di Marawi akan merembet ke Indonesia, dilihat dari kedekatan wilayah perbatasan dua negara ini. Lautan Sulawesi dan Sulu adalah wilayah rentan dan sering menjadi lalu lintas kelompok teroris. Pembajakan dan penyanderaan kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar ke Filipina adalah salah satu kasus yang mendapat perhatian publik. Perompakan yang disertai penyanderaan itu dilakukan oleh kelompok teroris jaringan Abu Sayyaf. Peristiwa itu sempat menghebohkan media nasional.
Kelompok militant seperti Laskar Pembebasan Islam Moro (MILF) yang dikomandoi oleh Abu Sayyaf telah lama mendiami kepulauan Sulu dan Mindanao. Dengan lanskap wilayah terbelakang dan hukum yang relatif lemah menyebabkan sulitnya menyelesaikan isu pemberontakan dari akarnya. Meskipun begitu, dalam beberapa waktu tahun terakhir, Filipina mengerek usaha yang cukup signifikan dalam melawan terorisme.
Dengan rentannya wilayah selatan Filipina yang berbatasan dengan Indonesia di bagian selatan, mengharuskan dua negara ini membangun sebuah kerjasama untuk menangkal terorisme.
Mungkin wilayah Selat Malaka, atau Laut China Selatan lebih dikenal oleh banyak orang ketimbang Laut Sulu-Sulawesi. Selat Malaka adalah salah satu wilayah tersibuk sebagai jalur pelayaran internasional dan di sana juga sering terjadi perompakan sehingga mendapatkan porsi besar dalam pemberitaan maupun pengambilan kebijakan oleh negara. Pun begitu dengan Laut China Selatan, poisinya yang sangat strategis menjadikan wilayah itu tak lepas oleh konflik silang sengketa antara negara-negara di sekitarnya, serta turut melibatkan Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) sebagai aktor penentu dalam perseteruan itu.
Sebenarnya Laut Sulu-Sulawesi, yang mencakup perairan sekitar Indonesia, di bagian timur Sabah, Malaysia dan Filipina, turut menjadi kawasan yang mengkhawatirkan. Membentang dari wilayah Sulu di Filipina selatan dan negara bagian Sabah di Malaysia timur, perairan ini dilintasi lebih dari 13.000 kapal per tahun.
Sejak bulan Maret 2016, serentetan peristiwa penculikan dengan permintaan uang tebusan dilaporkan terjadi di sana dan di perairan timur Sabah. Serangan-serangan yang terjadi di wilayah itu seringkali dikaitkan dengan kelompok militan Abu Sayyaf yang beroperasi di bagian selatan Filipina. Kelompok ini dianggap makin berbahaya setelah berbaiat dengan ISIS, yang dikhawatirkan akan mengancam keamanan di wilayah Asia Tenggara. Aksi kejahatan laut di perairan Asia khususnya Asia Tenggara jelas membawa dampak buruk bagi perekonomian kawasan tersebut dan reputasi keamanan lautnya.
Kerjasama Duterte-Jokowi di Kawasan
Kerjasama keamanan antara Duterte dan Jokowi sudah diprediksi oleh para ahli bahkan dari awal pelantikan mantan walikota Davao itu sebagai presiden pada 2016 lalu. Banyak pengamat mengatakan jika keamanan maritim adalah agenda utama dari pemerintahan Duterte.
Meskipun begitu, jika dikaji lebih jauh, kerjasama antara kedua negara ini tidak hanya berfokus pada perbatasan laut saja, namun juga berbicara dalam konteks keamanan regional secara umum, seperti misalnya isu Laut China Selatan.
Filipina dan Indonesia, beserta Malaysia sudah membangun sebuah konsep kerjasama keamanan di wilayah perbatasan ketiga negara. Contohnya, Indonesia dan Filipina telah menerapkan patroli laut bersama yang berlangsung dua kali setahun.
Sementara itu, tanggal 26 Juli 2018, Duterte juga menandatangani sebuah undang-undang yang membuka jalan bagi terciptanya sebuah wilayah otonomi yang dapat memimpin pemerintahannya sendiri. Hal ini telah lama ditunggu-tunggu oleh daerah-daerah mayoritas Muslim di pulau Mindanao dan beberapa daerha di Filipina selatan yang dilanda konflik.
Banyak pengamat yang menilai bahwa langkah Duterte ini adalah kemajuan bagi proses rekonsiliasi di wilayah selatan Filipina itu. Banyak yang mempertanyakan apakah kebijakan ini akan membawa kemajuan yang signifikan atau tidak, sedangkan masalah utamanya ada pada kelompok-kelompok militan yang sulit “dijinakkan”. Seperti yang disebutkan oleh profesor sosiologi dari Mindanao State University, Mayong Aguja bahwa hal pertama yang harus dilakukan dalam konteks konflik tersebut adalah melakukan pelucutan senjata kepada kelompok MILF – kelompok militan terbesar di Filipina Selatan.
Kondisi keamanan dalam negeri Filipina dan keamanan teritori tentu saja memiliki korelasi dan amplifikasi terkait isu keamanan regional. Analis geostrategi, Neil Thompson berpendapat bahwa kesuksesan upaya memberangus aksi pembajakan di masa mendatang sebagian bergantung pada hasil pengentasan pelanggaran hukum yang merajalela di Filipina selatan. Keributan disertai kekacauan bersenjata di daerah Filipina selatan itu diyakini turut menyumbang tingkat penculikan dan perampokan di wilayah Laut Sulu dan Sulawesi.
Di lain sisi, diangkatnya SHS sebagai Duta Besar Indonesia untuk Filipina pada Februari lalu membawa kedekatan tersendiri bagi terciptanya usaha kerjasama yang lebih maksimal. SHS adalah putra Minahasa, yang notabene berbatasan wilayah dengan Filipina. Minahasa juga sering disebut sebagai tempat persinggahan atau lalu lintas bagi kelompok-kelompok militan seperti Abu Sayyaf.
Kapasitas SHS sebagai negosiator dan peredam konflik boleh dibilang tidak bisa diremehkan. Dubes yang pernah menjabat sebagai Gubernur Maluku dan Maluku Utara ini beberapa kali terlibat dalam negosiasi konflik di Maluku.
Tak heran jika pada saat pelantikannya sebagai Gubernur Sulawesi Utara, mantan Panglima Laskar Jihad, Djafar Umar Thalib pun hadir sebagai tanda rasa hormat kepada Tonaas Wangko Umbanua (Pemimpin Tertinggi Suku Minahasa) ini. Sarundajang juga pernah ditunjuk menjadi Ketua Delegasi Indonesia pada Perundingan Lintas Batas Malaysia-Indonesia.
SHS menjadi putra daerah “penyambung lidah” Jakarta untuk membantu membereskan isu-isu keamanan di perbatasan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh ahli hukum internasional, Dr. Cornelis Massie bahwa penunjukkan SHS sebagai dubes untuk Filipina akan memberi banyak keuntungan bagi Indonesia, khususnya di bidang keamanan.
Mungkin memang bukan kebuah kebetulan Jokowi menempatkan SHS sebagai dubes untuk Filipina. Selain isu keamanan, ia dibebani tanggung jawab untuk menarik kerjasama ekonomi yang semakin bertumbuh di antara kedua negara. Percepatan kerjasama di bidang ekonomi itu bisa dilihat misalnya pada konsep Davao-GeneralSantos-Bitung Roll-on/Roll-off (RoRo), yang bisa membuat suplai komoditas antar kedua negara meningkat. Tercatat bahwa pertumbuhan perdagangan antara Indonesia dan Filipina berkisar di angka 30 persen.
Di luar kerjasama bilateral antara Indonesia dan Filipina, konsep kerjasama keamanan di Lautan Sulu-Sulawesi juga turut melibatkan Malaysia. Sudah sejak 2017 Indonesia, Malaysia dan Filipina sepakat untuk mulai berpatroli di wilayah tempat kapal-kapal melintas yang membuat para pengusaha kapal bisa menarik napas lega. Setahun ini, bisa dikatakan bahwa aksi kejahatan di laut cenderung menurun, seperti yang dilaporkan oleh ReCAAP, bahwa pada periode januari hingga Juli 2018 tidak ada perampokan atau pembajakan kapal di Laut Sulu-Sulawesi.
Meski begitu, agar kesepakatan soal keamanan maritim ini bisa berjalan dengan baik, maka tiga negara tersebut harus bisa mempertahankan komitmen mereka dan mengesampingkan kepentingan politik – seperti isu pengakuan kedaulatan antara Malaysia dan Filipina soal Sabah.
Jika kesepakatan Trilateral Co-operative Arrangement (TCA) ini berhasil, maka Indonesia, Malaysia dan Filipina bukan hanya membuktikan kepada masyarakat internasional bahwa Laut Sulu-Sulawesi bukanlah ‘Somalia baru’, tetapi juga menunjukkan kemampuan dalam menyelesaikan kepentingan politik dan diplomatik untuk menyatukan kekuatan dalam menghadapi ancaman bersama. (A37)
