Pemberian gelar duta masker dan duta prokes memperoleh perhatian banyak orang. Gelar tersebut diberikan justru kepada pelanggar prokes, sehingga banyak yang menilai orang yang menerima gelar tersebut bukan panutan di masyarakat. Namun, pemberian gelar duta kepada pelanggar hukum telah terjadi sejak dahulu. Lantas mengapa hal ini terus terjadi? Apakah ada makna tersendiri pada fenomena tersebut?
Beberapa waktu yang lalu, pengurus Masjid Al Amanah Bekasi bernama Nawir berlaku kasar kepada Roni Oktavian. Nawir menarik paksa masker yang digunakan oleh Roni lantaran menganggap masjid merupakan tempat yang aman.
Kelakuan Nawir tentu membuat geram para warganet. Menariknya, Nawir kemudian diangkat menjadi Duta Prokes (protokol kesehatan) oleh Roni. Walaupun tidak sah, Nawir sebagai pelanggar prokes dinilai tidak layak diangkat menjadi Duta Prokes.
Hal serupa juga terjadi beberapa waktu lalu di Surabaya. Seorang pria bernama Putu Arimbawa mengaku dirinya tidak percaya atas keberadaan pandemi Covid-19. Terekam pada sebuah video, Putu mengolok-ngolok warga yang menggunakan masker di Pakuwon Mall. Video tersebut berakhir viral.
Berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 10 Tahun 2021, tindakan Putu merupakan pelanggaran berat dalam prokes. Putu pun akhirnya diproses oleh pihak kepolisian. Putu memperoleh sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 150 ribu dan melakukan pekerjaan sosial selama 1×24 jam di Liponsos.
Atas pelanggarannya, Putu juga memperoleh gelar Duta Masker. Berbeda dengan Nawir, Putu diangkat secara sah sebagai Duta Masker oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Surabaya.
Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan status Putu menjadi duta merupakan momen zero to hero. Eddy mengatakan Putu dapat menjadi daya ungkit masyarakat untuk taat dengan prokes, walaupun dia telah melakukan kesalahan.
Berbagai pihak tidak mengerti dengan keputusan dalam memberikan label duta kepada pelanggar hukum. Pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya, Anang Sudjoko mengatakan bahwa pemberian gelar duta dinilai sebagai bentuk komunikasi pelabelan yang boros atau superficial communication.
Ada juga kekhawatiran masyarakat yang akan menganggap remeh kesalahan serupa. Masyarakat juga bisa berlomba-lomba melanggar prokes untuk memperoleh gelar duta agar terkenal, seperti Putu dan Nawir.
Baca Juga: Komunikasi Istana Bergaya Post-Truth?
Pemberian gelar duta kepada pelanggar hukum seolah menjadi tren tersendiri di Indonesia. Pada 2016 lalu, penyanyi dangdut Zaskia Gotik dinilai melecehkan lambang negara di salah satu televisi nasional. Walaupun mendapatkan kecaman dan pelaporan ke kepolisian, Zaskia justru diangkat menjadi Duta Pancasila yang diinisiasi oleh Fraksi PKB di MPR.
Terjadi juga pada Dewi Persik (Depe) yang tertangkap kamera sedang menerobos jalur TransJakarta di Jakarta Selatan pada 2018. Sandiaga Uno yang kala itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta merekomendasikan Depe menjadi Duta Kepatuhan Lalu Lintas.
Melihat fenomena tersebut, pemberian gelar duta kepada pelanggar hukum menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Lantas, mengapa hal ini terus terjadi di Indonesia?
Kesalahan yang Disengaja?
Merujuk pada KBBI, duta merupakan orang yang diutus oleh pemerintah untuk melakukan tugas khusus. Berangkat dari definisi, gelar duta seharusnya menjadi sebuah penghargaan yang tidak diberikan kepada sembarang orang karena memiliki tugas khusus.
Pakar Administrasi Publik Universitas Airlangga (Unair) Falih Suaedi menjelaskan teori bandura, di mana ada dua kriteria yang harus dipenuhi pada seorang duta. Pertama, sosok tersebut harus mampu mengidentifikasi atau mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang ia lakukan. Sosok duta harus bisa menginspirasi dan memotiviasi orang lain. Kedua, sosok tersebut harus memberikan contoh dan dukungan.
Berangkat dari kriteria tersebut, duta seharusnya diberikan kepada sosok yang berprestasi dan inspiratif, seperti Najwa Shihab ketika diangkat menjadi Duta Baca Indonesia. Dengan posisi tersebut, Najwa menjadi motivator dalam membangkitkan kegemaran membaca dan mengampanyekan pembudayaan kegemaran membaca melalui berbagai media. Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan Perpustakaan Nasional kini lebih banyak dikenal berkat Najwa.
Nawir dan Putu tentu bertolak belakang dari kriteria duta yang dijabarkan oleh Falih. Keduanya merupakan pelanggar prokes sehingga tidak mencerminkan sosok panutan yang menaati prokes. Langkah keliru dalam memberikan gelar duta tersebut sepertinya dapat dijelaskan melalui buku Irving M. Copi, Carl Cohen, dan Kenneth McMahon yang berjudul Introduction to Logic.
Dijelaskan kesalahan bernalar muncul akibat adanya kesalahan ide yang dikemukakan dari fakta yang ada. Berangkat dari tulisan tersebut, ada kesalahan ide untuk memberikan duta prokes kepada pelanggar prokes. Pihak-pihak terkait berargumen bahwa gelar duta ini diberikan agar mengedukasi masyarakat untuk taat pada prokes.
Namun, permasalahannya gelar duta ini menjadi kekhawatiran di mana masyarakat berlomba-lomba melangggar aturan agar terkenal. Hal ini sendiri diakui oleh Eddy yang mengatakan Putu akan terkenal dan mendapatkan banyak followers media sosial karena gelarnya menjadi duta masker.
Baca Juga: Jokowi Afirmasi Buruknya Komunikasi Pemerintah?
Pemberian gelar duta masker dan prokes juga tidak efektif dalam mengampanyekan prokes kepada masyarakat. Dilihat dari berbagai komentar di lini media sosial, mayoritas warganet memberikan respons negatif dan menjadikan gelar duta tersebut sebagai semacam candaan.
Walaupun masyarakat yang merupakan target kampanye tidak setuju atas gelar duta tersebut, berbagai pihak, khususnya pemerintah menariknya tetap melancarkan strategi tersebut. Hal ini dapat dijelaskan melalui tulisan Matt Singh yang berjudul Can politicians ignore the public? yang mengatakan pemerintah dapat mengabaikan opini dan tuntutan publik dalam jangka waktu yang lama.
Singh memberi contoh terjadinya demonstrasi besar dalam jangka waktu lama, seperti demonstrasi tahunan, menunjukkan adanya sikap abai dari pemerintah. Tidak jarang tuntutan demonstrasi tersebut juga tidak dipenuhi dan tidak ada perubahan kebijakan.
Tulisan Singh sekiranya menjelaskan sikap pemerintah yang terus memberikan gelar duta kepada pelanggar hukum sejak dahulu, walaupun dikritik habis oleh masyarakat.
Strategi Negative Publicity?
Melihat keganjilannya yang memberikan gelar duta kepada pelanggar hukum, bisa saja hal ini merupakan strategi negative publicity dari pemerintah.
Tulisan Jonah Berger dan kawan-kawannya yang berjudul Positive Effect of Negative Publicity: When Negative Reviews Increase Sales menjelaskan perspektif marketing dari negative publicity. Berger mengatakan bahwa strategi marketing melalui negative publicity lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat atas suatu produk.
Hal ini sering umumnya digunakan oleh produk-produk yang belum memiliki tingkat awareness yang tinggi. Berger berargumen bahwa negative publicity tidak selalu buruk. Ia mencontohkan pada kasus perusahaan minuman wine yang mendapatkan banyak ulasan produk buruk, justru penjualan minuman tersebut meningkat sebanyak 5 persen.
Pada konteks duta masker, tulisan Jonah sejalan dengan pernyataan Gabriel Lele, akademisi kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Gabriel mengatakan upaya ini dilakukan sebagai social humiliation yang bertujuan untuk membuat pihak bersangkutan kapok.
Selain itu, Gabriel mengatakan bahwa upaya ini memang biasa digunakan dalam marketing untuk meningkatkan publisitas. Kendati demikian, penobatan Duta Masker dan Duta Prokes dinilai efektif jika berhasil mengajak publik untuk mengingat peristiwa yang dilakukan dua orang itu dan tidak melakukan hal serupa.
Baca Juga: Resep untuk Polri Membangun Citra Positif
Pemberian gelar duta yang menjadi viral menunjukkan efektivitas publisitas. Hal ini dapat dijelaskan melalui konsep top of mind awareness (TOMA) melalui tulisan Hana Hoxha yang berjudul The Importance of Top of Mind Awareness in Brand Development. Hoxha mengatakan peningkatan kesadaran akan produk didukung oleh brand recognition dan brand recall di mana brand tersebut ada pada ingatan masyarakat.
Berangkat pada tulisan Hana Hoxha, kasus Duta Masker dan Duta Prokes menjadi TOMA di masyarakat terbukti dengan viralnya topik tersebut di masyarakat. Kasus yang viral menunjukkan bahwa hal tersebut sering dibicarakan oleh masyarakat, walaupun menuai kritik.
Pada kesimpulannya, pemberian gelar duta pada pelanggar hukum terbukti meningkatkan publisitas. Walaupun pada ujungnya kerap menjadi bahan candaan belaka.. Melihat gestur politik yang ada, besar kemungkinan akan ada duta-duta lainnya di masa depan yang akan diberikan kepada pelanggar hukum. Kita lihat saja. (R66)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
