Tepat seperti yang dijanjikan, hari ini Djarot Saiful Hidayat akhirnya resmi dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk mengisi sisa masa jabatan hingga Oktober nanti.
PinterPolitik.com
“Saya dipesankan, sebelum pelantikan ini saya ketemu beliau dan saya ngobrol, segera tuntaskan dan standar kita yang paling utama adalah tingkat kepuasan masyarakat.”
[dropcap size=big]U[/dropcap]sai dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Definitif di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/6), Djarot Saiful Hidayat mengaku telah dititipkan pesan mengenai tugas barunya sebagai gubernur DKI Jakarta oleh pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat mengunjunginya di Rumah Tahanan Markas Komando Brimob, Depok.
Pada pertemuan itu, Ahok mengingatkannya soal tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemprov DKI yang sudah mencapai 70 persen. Secara khusus, ia meminta Djarot untuk mempertahankan kepuasan masyarakat itu. Demi mewujudkan pesan itu, kata Djarot, dalam sisa 4 bulan bertugas, ia akan meminta seluruh elemen Pemprov DKI untuk bekerja lebih keras dan cepat.
Pria yang lahir di Magelang, Jawa Tengah, 6 Juli 1962 ini merupakan kader PDI Perjuangan yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019. Selain itu, Djarot juga pernah bertugas sebagai walikota Blitar (3 Mei 2000- 3 Agustus 2010), anggota DPRD Jawa Timur (1999-2000), dan Wakil Gubernur DKI Jakarta (17 Desember 2014 – 9 Mei 2017).
Djarot Resmi Jadi Gubernur DKI https://t.co/fDLXbwS7mJ pic.twitter.com/DpcQ7j7Q9P
— METRO TV (@Metro_TV) June 15, 2017
Setelah pelantikan pun, Djarot berencana kembali membesuk Ahok untuk bersilaturahmi sekaligus berkonsultasi. “Sebelumnya kan sudah ke sana untuk diskusi, dan setelah ini, saya juga akan ke sana juga untuk berdiskusi,” terang Djarot di Balai Kota, usai pelantikan. Ia merasa, posisinya saat ini tak lepas dari kerelaan Ahok yang tak lagi mengajukan banding atas putusan hukumnya.
Keputusan Ahok mengundurkan diri, terangnya, semata-mata untuk kepentingan pembangunan Jakarta. Apalagi kasusnya menyedot perhatian masyarakat luas. “Bagaimana mempercepat penuntasan pembangunan di Jakarta tahun 2017. Dengan pengunduran diri Pak Ahok, maka proses penetapan definitif itu bisa menjadi lebih cepat, karena sisa waktu tidak banyak, 5 bulan dari sekarang kurang,” tambahnya.
Di sisa masa jabatannya ini, Djarot akan mengejar ketertinggalan pekerjaaan yang selama ini telah dikerjakan, seperti pembangunan infrastruktur sarana olahraga Asian Games, Simpang Susun Semanggi, dan pekerjaan 6 Flyover dan Underpass yang ditargetkan rampung tahun ini. “Maka ini harus segera kita kebut, terutama beberapa yang sudah dirancang sebelumnya dan harus selesai tahun 2017,” tukasnya lagi.
Sementara itu, DPRD DKI Jakarta meminta Djarot bekerja cepat menyelesaikan sejumlah permasalahan. “Kebiasaan Pak Ahok itu kan kerja cepat, kerja lapangan, ini harus bisa diimbangi oleh beliau. Saya minta Pak Djarot seperti itu,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di sela menghadiri pelantikan Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara Jakarta, Kamis (15/05).
Selamat Pak Djarot, selamat bertugas sbg Gubernur DKI Jakarta. Insya Allah semua berjalan baik hingga tuntas. pic.twitter.com/rXM1hEKfws
— Anies Baswedan (@aniesbaswedan) 15 Juni 2017
Ia mengatakan, program-program yang sudah ada harus diteruskan sampai Oktober 2017. “Kita meminta Pak Djarot harus lebih dari Pak Ahok,” kata Prasetyo. Meskipun hanya menjabat hanya sekitar 4-5 bulan, Gubernur DKI Jakarta agar tidak lemah dalam bersikap dan memutuskan sesuatu. “Biarpun hanya 4-5 bulan, dia sekarang merupakan Gubernur DKI Jakarta.”
Mengenai hubungan yang sebelumnya sempat panas antara DPRD DKI dengan Ahok, Prasetyo menyatakan saat ini tidak ada masalah kemitraan antara legislatif dengan eksekutif dalam pemerintahan di DKI Jakarta. “Saya kira kemitraan tidak ada masalah, dengan Pak Ahok tidak ada masalah, dengan Pak Djarot juga tidak masalah,” tegas Prasetyo sambil mengingatkan kalau saat ini sistem pembahasan anggaran terbuka, sehingga semua orang mengetahui.
“Kita buka semua, antara eksekutif dan legislatif sudah transparan. Semua rapat di komisi dan badan anggaran terbuka, apapun harus terbuka karena sekarang sudah dikunci dengan e-budgeting, semua sudah transparan dan terstruktur,” tegas Prasetyo yang mengatakan DPRD DKI Jakarta tidak akan mempermasalahkan keputusan gubernur. “Yang penting ayo membangun Jakarta lebih baik,” pungkasnya.
(Berbagai sumber/R24)
