HomeNalar PolitikDistopia Orwell Simpan Teror Tersembunyi?

Distopia Orwell Simpan Teror Tersembunyi?

Kecil Besar

George Orwell dalam bukunya 1984 membayangkan sebuah masyarakat yang dikontrol oleh rasa takut. Namun, distopia ala Orwell memiliki makna lebih dari sekadar kontrol informasi.


PinterPolitik.com

I’m free, I’m free. I’m free like a bird and no one can tell me,”

Buat kalian generasi tahun 90-an mungkin akan familiar dengan lirik lagu di atas. Yap, itu adalah potongan lirik dari lagu I’m Free yang dipopulerkan grup musik genre reggae asal Indonesia, Souljah. Musik ini mungkin hampir selalu disetel di dalam bis setiap kali ada studi tur sekolahan.

Semasa di sekolah dulu, makna dari istilah “kebebasan” barangkali begitu mudah dibayangkan, rebahan di kasur kamar kita yang nyaman sembari meluangkan waktu bermain PlayStation. Namun, ketika kita beranjak dewasa, kita semakin sadar bahwa apa yang dimaksud dengan kebebasan mungkin tidak sesederhana itu.

Meski sering diberitahu kita bebas berperilaku apa saja, tapi sudah jadi rahasia umum bahwa sepertinya ada semacam tembok tidak terlihat yang penuh dengan duri sebelum kita melakukan sesuatu yang umumnya berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah.

Sebagai contoh, di kolom komentar postingan PinterPolitik di Instagram saja kita bisa temui komentar becandaan yang bunyinya tidak jauh dari “mau komentar tapi takut”. Dan contoh lainnya, ketika ada yang berkomentar cukup pedas, biasanya ada yang membalas “sudah ada tukang bakso di depan rumah belum?”.

Walau semakin lama kalimat-kalimat tadi jadi bahan lucu-lucuan, tidak bisa kita pungkiri bahwa lelucon semacam ini seperti sebuah representasi bahwa saat ini. Hanya untuk melempar kritik saja publik akan melihatnya sebagai aksi yang begitu berani.

Lantas, bagaimana sebenarnya nasib “kebebasan” dalam era informasi ini?

Baca juga :  Waspada 3 "Kingdoms" of Jokowi?
image 61

Captive Culture

Sebagaimana kita tahu, internet dan media sosial kini jadi sumber utama seseorang untuk mendapatkan informasi. Selain itu, tempat-tempat digital ini juga kerap jadi forum andalan setiap orang untuk berdiskusi tentang politik secara “bebas”.

Namun, terdapat kekuatan-kekuatan yang bermain di atas media sosial yang kita gunakan. Ini tentunya termasuk pemerintah dan perusahaan pemilik platform digital itu sendiri, seperti Twitter, Meta, dan Google, yang mengontrol informasi yang kita dapatkan.

Terkait ini, ada satu pandangan dari penulis novel besar yang kerap dijadikan acuan dalam memahami pola kontrol seperti apa yang saat ini tengah terjadi di masyarakat, ia adalah George Orwell.

Sebagai penjelasan singkat, pandangan Orwell dalam bukunya 1984 melihat masyarakat di masa depan menghadapi sensor informasi yang begitu ketat. Dalam negara yang seperti ini pemerintah memonopoli narasi dengan cara memonopoli bahasa. Karena itu, setiap bahasa yang tidak keluar dari negara akan dikategorisasi sebagai aksi kejahatan terhadap status quo.

Namun, makna sebenarnya dari kontrol informasi yang dibayangkan Orwell tidak hanya itu. Neil Postman dalam bukunya Amusing Ourselves to Death mengeksplorasi ide Orwell lebih dalam dengan mempopulerkan istilah captive culture, atau budaya tawanan.

Captive culture ini adalah budaya yang muncul dalam sebuah masyarakat yang orang-orangnya merupakan hasil produksi desain tertentu dari para penguasa, yang bahkan juga mengatur tentang perilaku seorang individu dari dia lahir sampai meninggal.

Sejumlah pilihan yang dihadapkan pada individu yang tinggal dalam captive culture ini mungkin akan dilihatnya sebagai bentuk kebebasan, seperti kebebasan memilih karier dan sekolah. Tapi sebenarnya itu tidak lain hanyalah ilusi yang menutupi kenyataan bahwa fondasi pandangan yang harus diakui dan dijalankan individu captive culture tersebut sudah benar-benar mantap dan tidak bisa diubah.

Baca juga :  Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Keadaan ini kemudian membuat ketakutan terhadap penguasa itu sendiri tidak hanya muncul akibat aturan, tapi juga dari obrolan lingkungan pekerjaan dan keluarga.

Yap, singkatnya Postman melihat dystopia yang dibayangkan Orwell dalam jangka panjangnya akan membentuk sebuah kultur yang secara turun temurun mewariskan ketakutan akibat aturan-aturan yang barangkali bahkan tidak lagi dijadikan sebagai alat menakut-nakuti orang.

Pada akhirnya, masyarakat yang terjebak captive culture mungkin tidak akan pernah lagi merasakan kebebasan yang sebenarnya.

Sebagai penutup, tentu ini hanya interpretasi belaka. Untuk saat ini, kita perlu syukuri bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk bahkan menyadari hal-hal seperti ini. (D74)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

PAL-PINDAD-PTDI: Trinitas Industrialisasi RI?

Ketika tiga BUMN pertahanan Indonesia mencetak rekor laba di momen bersamaan, pertanyaannya bukan lagi soal alutsista — melainkan apakah Indonesia akhirnya menemukan jalan industrialisasinya sendiri.