HomeHeadlineDirty Vote, Anies & Ganjar Justru Rungkat?

Dirty Vote, Anies & Ganjar Justru Rungkat?

Kecil Besar

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Walaupun bisa saja tak terkait sama sekali dengan kritik maupun “serangan” yang menjadi substansi film Dirty Vote, kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dinilai justru dirugikan atas eksistensi dan reaksi terhadap film itu jelang Pilpres 2024. Mengapa demikian?


PinterPolitik.com

Serupa Sexy Killers di 2019, Dirty Vote menjadi film yang dinilai bertendensi politis karena dirilis jelang Pemilu dan Pilpres 2024. Lumrah saja memang, saat kecenderungan itu disebut sebagai medium out of the box untuk menyuarakan pandangan dan sikap politik dalam sebuah ekosistem demokrasi.

Menampilkan tiga narasumber yang merupakan ahli hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari, Dirty Vote memaparkan berbagai dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Salah satunya, mengenai bagaimana lolosnya putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden kendati usianya tidak memenuhi syarat.

Setelah tayang dan langsung mendapat jutaan penonton, Dirty Vote seolah menjadi instrumen penggerak maju bagi mereka yang sepakat dengan kritik dan perspektif serupa di film itu.

Dirilis jelang Pemilu dan Pilpres 2024, aktor politik peserta yang merasa tersudut sontak bereaksi, utamanya kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

TKN Prabowo-Gibran mempertanyakan dan menyebut narasi dalam film tersebut tidak benar. Sementara itu, terdapat pula yang menyebut film Dirty Vote hanya merupakan kliping berita.

jokowi ‘disambar guntur

Di titik ini, angin segar kiranya seketika menghampiri rival kubu duet nomor urut 02 itu, yakni kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Akan tetapi, di sisi lain, dampak Dirty Vote seolah yang bertendensi “serangan” bagi kubu Prabowo-Gibran kiranya justru bisa merugikan bagi kubu 01 dan 03.

Itu pun kiranya tetap terjadi kendati kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD tak terkait langsung dengan Dirty Vote. Mengapa demikian?

Bias Negatif Bagi Anies-Ganjar?

Tak dapat dipungkiri, Dirty Vote seakan mendapat gelombang dukungan berlipat ganda. Jika diurai dan diamati, mereka yang pro dengan narasi bawaan film besutan sutradara Dandhy Laksono, terdiri dari mereka yang aktif mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi, para penggagas narasi “asal jangan 02”, dan secara otomatis mereka di kubu dan pendukung Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud.

Baca juga :  Berebut Kursi Gibran: Menuju 2029?

Sekilas, kelompok pro itu menggambarkan segmen massa yang cukup besar. Namun, realitanya, ketika melihat dari helicopter view, cakupan Pemilu dan Pilpres 2024 lebih dari itu dan bubble Dirty Vote tak sebesar itu pula.

Mereka yang masih tergolong swing dan undecided voters, ditambah mereka yang tak memiliki akses untuk menjangkau narasi yang dibawa Dirty Vote, seperti masyarakat di pelosok dengan ketiadaan teknologi pendukung, kiranya memiliki jumlah yang jauh lebih besar.

Survei Litbang Kompas pada Desember 2023, misalnya, mencatat angka pemilih bimbang atau undecided voters Pilpres 2024 mencapai 28,7 persen. Sementara itu, Arus Survei Indonesia (ASI) menyebut pemilih yang masih dapat berubah atau swing voters mencapai 44 persen.

Sekali lagi, tak dapat dipungkiri pula bahwa kemungkinan besar tujuan dari Dirty Vote adalah sebagai instrumen yang pada ujungnya sebagai semacam “panduan” untuk tak memilih pilihan tertentu di Pemilu maupun Pilpres 2024.

Kendati demikian, di sisi berbeda, hal itu juga bisa menjadi bumerang bagi pihak yang tak diserang. Dan justru menguntungkan pihak yang diserang.

Setidaknya, terdapat tiga penjelasan atau interpretasi mengenai postulat tersebut. Pertama, terkait negativity bias atau bias negatif.

Salah satu prinsip psikologis itu menunjukkan bahwa informasi negatif cenderung memiliki dampak lebih besar pada persepsi dan penilaian kita dibandingkan informasi positif.

Ketika kandidat mendapat paparan tuduhan maupun serangan, aspek negatif selalu ditekankan. Hal ini justru dapat mengarahkan pemilih untuk membentuk persepsi yang lebih negatif terhadap “penuduh” atau “penyerang”.

Sebagaimana diketahui, Dirty Vote merupakan film hasil kolaborasi berbagai lembaga dan organisasi yang selama ini dikenal kritis.

Namun, salah satunya terselip “Salam 4 Jari”, sebuah gerakan yang dianggap sebagai lambang persatuan pendukung Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Pertanyaan sontak mengemuka mengenai keberpihakan, termasuk hingga perkara pendanaan karya media visual itu.

Baca juga :  Surya Paloh Pilih Anies atau Prananda? 

Kedua, terkait reactance theory atau teori reaktansi. Menurut proposisi ini, individu memiliki kebutuhan psikologis akan kebebasan dan otonomi.

Ketika seseorang merasa kebebasannya terancam atau dimanipulasi, kemungkinan besar mereka akan bereaksi menentangnya.

“Serangan” atau “tudingan”, dalam bentuk apapun, dapat dianggap sebagai upaya untuk memanipulasi atau mengontrol narasi, yang dapat memicu reaktansi pemilih, sehingga membuat mereka resisten dengan pihak-pihak penuding dan narasi yang mereka bawa.

Selain dalam konteks Dirty Vote dan Pilpres 2024 negara +62 yang mungkin saja relevan nantinya, kontestasi elektoral Amerika Serikat (AS) pun menjadi saksi atas reactance theory ini, baik di edisi 2016 maupun 2020.

Pada Pilpres AS 2016, kubu Hillary Clinton yang begitu aktif memberikan tudingan kepada kubu Donald Trump justru harus menelan kekalahan. Saat itu, isu kedekatan Trump dengan Rusia menjadi yang paling panas.

Lalu, di edisi 2020, giliran kubu Trump yang menelan pil pahit saat menuding kubu Joe Biden melakukan kecurangan Pemilu, yang bahkan bermuara pada kerusuhan di Penyerbuan Gedung Capitol di Washington DC pada tahun 2021. Saat itu, Trump kalah.

Lalu, terdapat satu interpretasi lain mengenai potensi bumerang film Dirty Vote bagi kubu Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud.

Sexy Killers Di Pusaran Pilpres

Mengobarkan Semangat 02?

Melalui adopsi konsep identity protective cognition dalam psikologi politik, Dirty Vote boleh jadi akan mengobarkan semangat mesin politik kubu Prabowo-Gibran di menit-menit akhir Pilpres 2024.

Dalam konsep tersebut, individu maupun kelompok seringkali memiliki keyakinan dan identitas yang sangat terikat dengan afiliasi politik mereka.

Respons defensif justru muncul saat kandidat yang didukungnya diserang. Hal ini dapat memperkuat komitmen terhadap kandidat pilihan mereka dan membuat mereka memandang aktor penyerang secara lebih negatif.

Oleh karena itu, saat diakumulasikan melalui tiga interpretasi itu, Dirty Vote agaknya dapat berbalik menjadi impresi negatif yang bisa sangat merugikan bagi kubu Anies-Imin maupun Ganjar-Mahfud.

Terutama, saat aktor-aktor penyokong mereka turut aktif menyuarakan narasi dan “serangan” selaras dengan yang dibawa film tersebut. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

spot_imgspot_img

#Trending Article

“Original Sin”, Indonesia Harusnya Adidaya Antariksa? 

Di era Orde Lama dan awal Orde Baru, Indonesia pernah meluncurkan roket buatan sendiri dan dipandang sebagai kekuatan teknologi yang menjanjikan. Namun, menjelang Reformasi, semangat itu memudar.  

Utut, The Next Grandmaster PDIP?

Grandmaster catur yang bertransformasi menjadi elite PDIP, Utut Adianto menjadi nama menarik dalam bursa Sekretaris Jenderal PDIP andai benar-benar dilepaskan dari Hasto Kristiyanto. Lalu, mengapa nama Utut muncul dan diperhitungkan?

“A Desert Storm” Bayangi Kemenkeu?

Dinamika dan beberapa variabel substansial mengenai penerimaan negara di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus berkembang. Terbaru, penunjukan Hadi Poernomo sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Penerimaan Negara menjadi salah satu variabel menarik yang memantik interpretasi mengenai keterkaitannya dengan kinerja Kementerian Keuangan serta masa depannya. Mengapa demikian?

Rahasia Banyaknya Anak Pemimpin dalam Sejarah Timur

Di dalam sejarah, banyak pemimpin bangsa dari kultur Timur menjadi pemimpin dengan jumlah anak terbanyak. Kira-kira apa alasannya? 

East Java Simmetry of Authority

Peta politik Jawa Timur saat ini seolah menggambarkan spektrum politik yang sangat beragam, unik, dan berbeda dengan wilayah lainnya. Khofifah Indar Parawansa yang mengampu kekuasaan periode pamungkasnya dinilai meninggalkan legacy dan ruang tersendiri bagi kekuatan politik lain dan dinilai bisa memengaruhi kontestasi 2029. Benarkah demikian?

Prananda The Unwanted Crown Prince

Seiring makin senjanya usia Megawati, nama Prananda Prabowo kerap dibahas dalam konteks kandidat yang dinilai cocok untuk meneruskan tampuk kepemimpinan di partai.

Menkes Budi dan Ironi Tarung Elite Kesehatan

Alih-alih menyelesaikan akar permasalahan aspek kesehatan masyarakat Indonesia secara konstruktif, elite pembuat keputusan serta para elite dokter dan tenaga kesehatan justru saling sindir. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seolah masih belum menemukan ritme selaras, utamanya dengan asosiasi profesi kesehatan Indonesia yang bisa saja berbahaya bagi kepentingan kesehatan rakyat. Lalu, ada apa sebenarnya di balik intrik tersebut?

Prabowo’s Power School

Presiden Prabowo berencana membangun sekolah khusus untuk anak-anak cerdas-pandai dari kelompok masyarakat miskin: Sekolah Rakyat.

More Stories

Utut, The Next Grandmaster PDIP?

Grandmaster catur yang bertransformasi menjadi elite PDIP, Utut Adianto menjadi nama menarik dalam bursa Sekretaris Jenderal PDIP andai benar-benar dilepaskan dari Hasto Kristiyanto. Lalu, mengapa nama Utut muncul dan diperhitungkan?

“A Desert Storm” Bayangi Kemenkeu?

Dinamika dan beberapa variabel substansial mengenai penerimaan negara di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus berkembang. Terbaru, penunjukan Hadi Poernomo sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Penerimaan Negara menjadi salah satu variabel menarik yang memantik interpretasi mengenai keterkaitannya dengan kinerja Kementerian Keuangan serta masa depannya. Mengapa demikian?

East Java Simmetry of Authority

Peta politik Jawa Timur saat ini seolah menggambarkan spektrum politik yang sangat beragam, unik, dan berbeda dengan wilayah lainnya. Khofifah Indar Parawansa yang mengampu kekuasaan periode pamungkasnya dinilai meninggalkan legacy dan ruang tersendiri bagi kekuatan politik lain dan dinilai bisa memengaruhi kontestasi 2029. Benarkah demikian?