Dengarkan artikel ini:
Posisi Sekjen PDIP kini masih jadi pertaruhan besar PDIP pasca Hasto Kristiyanto ditahan dalam kasus Harun Masiku. PDIP menyebut belum akan mengganti Sekjen, meski muncul isu bahwa hal ini baru akan dilakukan saat kongres partai beberapa waktu mendatang. Dalam konteks politik, Sekjen sebagai posisi yang jadi corong partai di bawah Ketua Umum tentu jadi jabatan penting yang tidak bisa dibiarkan kosong terlalu lama.
Tak ada yang bisa membantah bahwa posisi Sekretaris Jenderal di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah urat nadi kekuasaan. Seorang sekjen bukan sekadar pengatur administrasi atau pemegang palu sidang partai, tetapi operator politik yang menghubungkan Ketua Umum dengan dunia luar, sekaligus jembatan dengan elite dan kader di tingkat bawah. Maka ketika Hasto Kristiyanto harus mendekam di tahanan KPK karena kasus buronan Harun Masiku, lubang besar dalam struktur PDIP tak terhindarkan.
Namun, yang lebih menarik dari penahanan Hasto adalah keputusan partai untuk tidak segera menunjuk pengganti atau pelaksana tugas (Plt). Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun menyebut bahwa komando partai saat ini sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Sekilas, ini tampak seperti konsolidasi. Tapi di balik itu, tersimpan ketegangan internal yang jauh lebih dalam.
Kongres PDIP VI yang entah kapan akan digelar dalam waktu dekat, semestinya menjadi ajang untuk membenahi kekosongan tersebut. Namun juru bicara PDIP Guntur Romli menegaskan, kongres hanya akan menetapkan Ketua Umum. Sisanya, termasuk jabatan sekjen, merupakan hak prerogatif Ketua Umum. Artinya, publik tak bisa berharap banyak pada forum demokratis dalam menentukan siapa pengganti Hasto.
Beberapa nama mencuat ke permukaan. Utut Adianto, Said Abdullah, Ahmad Basarah, dan Andi Widjajanto disebut-sebut punya peluang kuat. Masing-masing membawa kekuatan sendiri: Utut dengan jejaring DPR, Said dengan kekuatan finansial partai, Basarah dengan ideologis-Soekarnoisme, dan Andi Widjajanto sebagai teknokrat yang pernah menjadi orang kepercayaan Megawati. Namun, hingga saat ini, belum ada sinyal pasti siapa yang akan dipilih. Bahkan penunjukan Plt saja pun ditolak.
Situasi ini menciptakan ambiguitas yang merugikan PDIP di banyak level. Di tengah tantangan politik nasional pasca kalah di Pilpres, PDIP butuh arah baru. Kekosongan sekjen justru memperlebar ruang spekulasi dan manuver internal. Dan selama tidak ada yang menggantikan Hasto, maka bayangan kasus Harun Masiku akan terus menempel di wajah partai.
Tiga Kerangka: Otoritas, Legitimasi, dan Patronase
Untuk memahami situasi pelik ini, kita bisa melihatnya melalui beberapa perspektif teoretis. Yang pertama adalah teori otoritas Max Weber, yang membedakan antara otoritas tradisional, legal-rasional, dan karismatik. Dalam konteks PDIP, Megawati memegang otoritas tradisional—berakar dari sejarah, simbolisme, dan trah Sukarno. Namun kekosongan sekjen adalah ujian terhadap batas kekuasaan tersebut. Tanpa struktur formal yang berjalan, otoritas itu bisa macet, terutama dalam sistem partai modern yang memerlukan kecepatan dan responsifitas.
Yang kedua, teori legitimasi partai dari Samuel Huntington. Dalam bukunya Political Order in Changing Societies, Huntington menyebut bahwa legitimasi partai bukan hanya lahir dari kekuatan simbolik, tetapi juga dari kinerjanya mengelola konflik dan menjalankan fungsinya.
Ketika PDIP mengabaikan mekanisme regenerasi dan penunjukan pengganti sekjen, maka partai tampak mengandalkan mitos dan kekuasaan simbolik semata. Ini bisa menciptakan delegitimasi internal dan eksternal—anggota merasa tak didengar, publik merasa partai stagnan.
Ketiga, konsep patron-klien dari James Scott. PDIP selama ini memang diwarnai oleh hubungan patronase, di mana Megawati adalah pusat dari jejaring tersebut. Namun seperti semua sistem patron-klien, loyalitas berjalan jika imbal baliknya jelas. Dalam konteks ini, kekosongan sekjen bisa menimbulkan kebingungan dalam jaringan klien—siapa yang mereka harus lapori, siapa yang memberi mandat, dan siapa yang punya otoritas menjalankan mesin partai.
Ketiga teori ini memberi gambaran bahwa ketidaktegasan PDIP bukan semata strategi diam, tapi juga bentuk dari krisis struktural yang disebabkan oleh tumpang tindih otoritas, kaburnya legitimasi, dan ketegangan dalam sistem patronase. Hasto, dengan segala kontroversinya, pernah menjadi perekat. Kini, tanpa dirinya, pertanyaan besar pun muncul: Siapa yang bisa menjembatani kembali fragmen-fragmen kekuasaan dalam tubuh partai?
Menimbang Langkah: Status Quo atau Perubahan?
PDIP berada dalam simpang jalan. Di satu sisi, mempertahankan status quo adalah pilihan aman bagi Megawati. Ia tak perlu buru-buru mengambil keputusan sulit, terlebih dalam suasana politik nasional yang masih cair. Tapi di sisi lain, kekosongan ini bisa menimbulkan vakum komando yang membahayakan.
Efek jangka pendeknya adalah stagnasi. Tanpa sekjen, keputusan-keputusan organisasi tersendat. Mesin partai kehilangan oli. Pengurus daerah kebingungan. Dan publik melihat PDIP sebagai partai yang enggan berbenah.
Efek jangka panjangnya lebih serius. Di saat partai-partai lain bersiap menghadapi gelaran politik menuju 2029 dan konsolidasi pemerintahan Prabowo, PDIP malah terjebak dalam dinamika internal yang tak selesai. Ini bisa menurunkan daya tawar politik PDIP, bahkan bisa menggerus elektabilitas partai jika publik menilai PDIP sebagai partai yang didikte oleh figur, bukan mekanisme.
Namun menunjuk pengganti Hasto juga bukan tanpa risiko. Setiap nama yang masuk akan membawa faksi dan intrik. Jika Megawati salah memilih, maka potensi perpecahan bisa jadi lebih besar dari stagnasi. Oleh karena itu, jalan tengahnya adalah membentuk tim kolektif atau sekretariat bersama yang bertugas menjalankan fungsi sekjen sampai kongres atau restrukturisasi dilakukan.
Kongres VI PDIP akan menjadi titik krusial. Apakah Megawati akan tetap mempertahankan gaya kepemimpinan sentralistik, atau mulai membuka ruang kaderisasi dan regenerasi yang lebih terbuka. Di sinilah masa depan PDIP dipertaruhkan—antara menjadi partai sejarah atau partai masa depan.
Dalam situasi ini, Hasto memang berada dalam jeruji, tetapi bayangannya masih menguasai ruangan. Dan selama belum ada pengganti yang jelas, maka dilema ini akan terus menggantung, menggerogoti stabilitas internal partai yang pernah menjadi poros utama kekuasaan di negeri ini. Menarik untuk dirunggu kelanjutannya. (S13)
