Topik penjegalan politik kini ramai disematkan tidak hanya pada bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan, tapi juga pada Presiden AS ke-45, Donald Trump. Mengapa mereka bisa tertimpa isu yang demikian?
Kalau kalian senang menonton sepak bola, kalian pasti tidak asing dengan istilah “jegal menjegal”. Yess, agar suatu tim sepak bola tidak kebobolan gol, para pemain belakang atau defender, diberi satu tugas sederhana agar tim mereka tidak kalah, yakni melakukan penjegalan setiap kali ada penyerang musuh yang masuk ke wilayah pertahanan mereka.
Dan seperti dunia olahraga, di dalam politik pun ternyata ada yang namanya istilah “penjegalan”. Yap, belakangan ini topik penjegalan politik memang semakin ramai dibincangkan, utamanya, istilah tersebut seringnya disematkan pada salah satu bakal calon presiden (bacapres), Anies Baswedan.
Hal ini karena semenjak Anies diusung sebagai capres, sejumlah gejolak politik terjadi pada para pendukungnya, contoh paling terbarunya mungkin adalah kasus korupsi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, seseorang dengan jabatan penting di Partai Nasdem, partai pengusung Anies.
Sementara, untuk Anies sendiri, dugaan penjegalan mulai muncul setelah sejumlah safari politiknya di beberapa daerah Indonesia terpaksa dibatalkan akibat kebijakan pemerintah-pemerintah daerah (pemda).
Menariknya, dugaan-dugaan penjegalan ini mampu mengingatkan kita pada apa yang saat ini juga sedang terjadi di Amerika Serikat (AS). Sesuai perkembangan beritanya, Presiden AS ke-45, Donald Trump pun berulang kali dijatuhkan tuduhan kriminal yang kemudian membuatnya ditahan oleh aparat keamanan. Tuduhan-tuduhan tersebut pun beragam, mulai dari dugaan manipulasi pemilu, sampai skandal seks dengan seorang bintang film dewasa di AS.
Trump bahkan sempat mengatakan bahwa tuduhan-tuduhan tindak kriminal yang dijatuhkan padanya merupakan bentuk nyata pemerintah Joe Biden sedang berusaha semampu mungkin untuk menutup jalan politik Trump di Pemilu 2024. Sederhananya, Trump sedang dijegal.
Dua dinamika politik di dua negara yang berbeda ini mampu membuat kita berefleksi. Mungkinkah Anies dan Trump sedang mengalami nasib yang serupa?
Anies dan Trump “Harus” Dijegal?
Ada satu hal yang menarik bila kita berbicara tentang Anies dan Trump, yakni keduanya sepertinya memiliki branding politik yang tampak serupa. Seperti yang pernah dibahas dalam artikel PinterPolitik berjudul Anies Tiru Strategi Politik Trump?, Anies dan Trump sama-sama mencitrakan dirinya sebagai politisi yang pemberani dan suka mengkritisi dan bahkan melawan klaim-klaim pemerintah.
Tidak hanya itu, mereka juga memiliki kemampuan menciptakan diskursus dan menggalang dukungan yang begitu besar di media sosial dengan melempar kritik-kritik yang terkadang keras dan kontroversial terhadap pemerintah.
Dan memang, kalau kita perhatikan, Anies selalu jadi headline berita setiap kali mengunggah postingan kritiknya, contohnya seperti ketika berbicara tentang nasib-nasib akhir kereta Argo Parahyangan, yang dianggap jadi sentilan pada kebijakan Jokowi menerapkan transportasi kereta cepat. Begitu juga dengan Trump, ia selalu berhasil jadi memantik perdebatan sengit setiap kali menyentil kinerja pemerintah Joe Biden.
Masalahnya, politisi yang memiliki kemampuan komunikasi dan persuasi seperti itu adalah tipe politisi yang umumnya tidak disukai oleh pihak yang berkuasa. Scott Henen dalam tulisannya Why do they hate Trump so much? Do they fear him?, menyebutkan bahwa alasan besar kenapa begitu banyak upaya penjatuhan politik pada Trump adalah karena ia merupakan politisi yang tidak bisa ditebak dan dikendalikan.
Trump merupakan salah satu bukti bahwa di era modern ini seorang politisi bisa tetap memiliki pengaruh yang bombastis bahkan tanpa melibatkan partai politiknya sekalipun. Hal ini bisa terjadi karena Trump sudah memiliki pengikut dan pengaruh yang begitu besar di media sosial.
Personalitas politik yang serupa juga tampaknya diemban oleh seorang Anies Baswedan. Seperti yang diketahui, Anies adalah seorang politisi yang besar bukan karena hasil “ternak” sebuah partai politik. Memang, ketika ia menjadi Gubernur DKI, ia memerlukan dukungan partai, akan tetapi citra Anies tetaplah sebagai politisi yang independen.
Ditambah dengan kemampuan Anies menggalang dukungan di media sosial hanya dengan sepatah dua patah kata saja, dirinya mungkin bisa dikatakan berada di level yang tidak jauh dengan Trump jika kita berbicara tentang kemampuan dan keberanian mereka bersuara di ruang publik tanpa mengkhawatirkan konsekuensi politik.
Jika benar demikian, maka kategori politisi seperti Anies dan Trump sesungguhnya mampu membawa kita ke salah satu hal mendasar dalam perenungan kekuasaan politik, yakni ketakutan terhadap sesuatu yang tidak bisa dikontrol.
Filsuf Austria-Inggris, Friedrich Hayek, pernah mengatakan bahwa penguasa yang berjuang untuk kendali penuh akan takut pada apa yang tidak dapat mereka kendalikan karena itu merupakan tantangan terhadap otoritas mereka. Akibatnya, seorang politisi yang independen dan liar akan dipandang sebagai ancaman terhadap struktur kekuasaan penguasa. Oleh karena itu, penguasa tadi akan melakukan hal apapun agar politisi independen tadi tidak mendapatkan akses kekuasaan.
Pandangan Hayek ini kemudian bisa kita jadikan perenungan bersama. Belakangan ini, publik menduga bahwa rezim petahana sedang berupaya semampu mungkin mempertahankan pengaruhnya bahkan setelah Pemilu 2024 selesai nanti. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dugaan “cawe-cawe” Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penggodokkan nama capres, serta narasi perpanjangan masa rezim yang hingga kini kerap dihembuskan.
Oleh karena itu, bisa kita pertanyakan, apakah dugaan upaya penjegalan ini benar-benar sebuah manifestasi atas ketakutan mereka pada sosok yang mungkin dianggap tidak bisa dikendalikan, seperti Anies? Jika benar iya, apa yang membuat mereka sampai tega bertindak demikian?
Well, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak mampu untuk kita jawab sekarang, yang jelas, kalau penjegalan politik yang menimpa Anies sekaligus Trump benar-benar terjadi, maka ini di sisi lain adalah sebuah hal yang sangat signifikan terhadap perkembangan demokrasi itu sendiri.
Demokrasi Jadi Bayarannya?
Negara kita sudah belajar banyak dari permainan narasi politik identitas semenjak Pemilu 2019. Karena hal itu, sekarang ini kita akan selalu menjumpai pesan-pesan publik agar para politisi tidak menggunakan politik identitas untuk Pemilu 2024. Politik identitas menciptakan kesan “kita melawan mereka”, katanya.
Meski pandangan tersebut bisa diaplikasikan sebagai alasan kenapa sekelompok elite politik perlu menjegal politisi-politisi yang vokal dan kerap menggunakan sentimen identitas seperti Trump dan Anies, hal itu sebenarnya justru adalah salah satu bentuk kemunduran demokrasi. Hal ini karena ada hal positif yang perlu kita pahami bersama tentang konflik politik, yaitu agonisme.
Dalam menjelaskan agonisme, filsuf politik, Chantal Mouffe, mendeskripsikan bahwa politik justru dibangun di atas perbedaan “kita” dan “mereka” atau us vs them. Sederhananya, konflik adalah sebuah entitas positif. Dengan adanya konflik dan perseteruan, itu menjadi penanda bahwa demokrasi yang lekat dengan budaya diskursus dan kritisisme tengah hidup dan membara.
Ini artinya, bila upaya penjegalan politik tengah dibiasakan, baik itu oleh para penguasa di Indonesia, AS, atau negara-negara lain, maka jangka panjangnya itu akan berdampak negatif pada demokrasi itu sendiri. Karena bagaimanapun juga, kita juga harus menyadari bahwa kritik yang dilemparkan oleh Anies dan Trump ke masing-masing negaranya adalah termasuk diskursus permasalahan-permasalahan negara yang selama ini mungkin tidak berani diangkat oleh pihak lain, yang mungkin, karena mereka takut.
Mirisnya, mungkin para politisi kita pun sebenarnya sadar akan hal ini, tapi karena politik selalu mampu mendorong seseorang berpikir secara pragmatis, hal ini akhirnya diabaikan begitu saja. Padahal, kekuasaan yang saat ini dipegang oleh para penguasa tidak akan bertahan selamanya, baik itu karena umur atau karena hal lain yang tidak diduga, kekuatan politik tidak pernah abadi.
Pada akhirnya, tentu tulisan ini hanyalah interpretasi belaka. Besar harapannya semua dugaan tentang penjegalan politik terhadap Anies ataupun Trump hanya berupa asumsi-asumsi belaka. Kita hanya bisa menunggu waktu pelaksanaan pemilu yang hanya tersisa beberapa bulan lagi, baik di Indonesia maupun AS. Menarik untuk kita simak kelanjutannya (D74)
