Dengarkan artikel ini:
Pembangunan infrastruktur jor-joran di era Jokowi menghasilkan paradoks yang sulit dijelaskan: jalan tol membentang di mana-mana, bandara-bandara baru bermunculan di berbagai pelosok, proyek Ibu Kota Nusantara dicanangkan dengan megah, namun pertumbuhan ekonomi justru tertatih di angka 5 persen. Sementara itu, era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang minim pembangunan infrastruktur fisik justru mencatat pertumbuhan ekonomi konsisten di atas 6 persen. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa developmentalisme versi Jokowi gagal mengakselerasi ekonomi nasional?
Pernyataan mengejutkan datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang secara terbuka menyinggung superioritas kinerja ekonomi era SBY dibandingkan Jokowi. Berbagai indikator makroekonomi memang menunjukkan bahwa daya beli masyarakat lebih kuat, investasi swasta lebih masif, dan defisit anggaran lebih terkendali pada periode 2004-2014. Realitas ini memaksa kita untuk mengkaji ulang asumsi bahwa infrastruktur fisik secara otomatis akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya membuka lembaran kontroversial yang selama ini menjadi tabu dalam diskursus politik Indonesia. Meski infrastruktur fisik tidak menjadi prioritas utama pemerintahan SBY, kombinasi kebijakan moneter dan fiskal yang terukur berhasil menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan. Angka pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 6 persen bukan kebetulan, melainkan hasil dari strategi ekonomi yang koheren.
Era SBY ditandai dengan fokus pada penguatan fundamental makroekonomi: stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang efektif, dan penciptaan iklim investasi yang menarik bagi sektor swasta. Kebijakan subsidi yang lebih tertarget, reformasi birokrasi yang berjalan bertahap, serta insentif pajak yang mendorong produktivitas menjadi pilar-pilar pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut. Sektor swasta diberikan ruang yang luas untuk berkembang, bukan disaingi oleh proyek-proyek pemerintah yang menyedot sumber daya ekonomi.
Berbagai variabel ekonomi mengonfirmasi narasi ini. Daya beli masyarakat kelas menengah mengalami ekspansi signifikan di era SBY, ditandai dengan pertumbuhan konsumsi domestik yang kuat. Investasi swasta, baik domestik maupun asing, mengalir deras karena kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi dan kepastian hukum.
Defisit APBN relatif terkendali karena pemerintah tidak terjebak dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur raksasa yang menyedot anggaran hingga triliunan rupiah. Purbaya menegaskan bahwa pembangunan fisik tanpa fondasi ekonomi mikro yang sehat hanya menciptakan ilusi kemajuan—sebuah kritik telak terhadap model developmentalisme yang dianut Jokowi.
Pertanyaannya adalah apa yang bisa dimaknai dari persoalan ini?
Jebakan Infrastruktur
Model developmentalisme Jokowi bertumpu pada asumsi sederhana namun problematis: infrastruktur fisik akan otomatis menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap ekonomi. Logikanya terdengar masuk akal—jalan yang lebih baik akan menurunkan biaya logistik, bandara baru akan membuka konektivitas, pelabuhan modern akan meningkatkan perdagangan.
Namun realitas menunjukkan sebaliknya: pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5 persen sepanjang periode kepemimpinan Jokowi, bahkan sebelum pandemi COVID-19 melanda.
Proyek-proyek mercusuar seperti Ibu Kota Nusantara, jalan tol trans-Jawa, hingga kereta cepat Jakarta-Bandung menyedot anggaran triliunan rupiah, namun kontribusinya terhadap produktivitas nasional minimal. Infrastruktur yang dibangun ternyata tidak terintegrasi dengan ekosistem ekonomi riil. Jalan tol yang membentang tidak serta-merta menciptakan kawasan industri produktif di sepanjang jalurnya. Bandara-bandara baru tidak diikuti dengan pengembangan destinasi wisata atau kawasan ekonomi khusus yang bisa menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.
Ekonom Bent Flyvbjerg, Atif Ansar, dan Alexander Budzier dalam kajian komprehensif mereka tentang megaprojects mengidentifikasi fenomena yang mereka sebut sebagai infrastructural trap—jebakan di mana negara terjebak dalam siklus membangun infrastruktur besar-besaran tanpa perhitungan ekonomi yang matang. Riset mereka menemukan fakta mengejutkan: 90 persen megaproyek di seluruh dunia mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) dan memberikan manfaat ekonomi di bawah proyeksi awal.
Infrastruktur tidak otomatis menciptakan pertumbuhan ekonomi jika tidak didukung oleh tiga prasyarat krusial: pertama, kapasitas ekonomi lokal untuk memanfaatkan infrastruktur tersebut; kedua, kesiapan institusional dalam mengelola dan mengoperasikan infrastruktur; dan ketiga, integrasi infrastruktur dengan rantai nilai produktif (value chain) yang sudah ada.
Indonesia di era Jokowi menjadi contoh klasik dari kegagalan memenuhi ketiga prasyarat ini. Investasi infrastruktur tinggi, namun transformasi ekonomi struktural tidak terjadi karena sektor riil tidak siap atau tidak mampu mengeksploitasi infrastruktur yang tersedia.
Perbedaan Filosofi
Perbedaan mendasar antara pendekatan ekonomi SBY dan Jokowi terletak pada filosofi pembangunan yang dianut. SBY cenderung mengadopsi pendekatan market-driven growth, di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator, sementara sektor swasta menjadi mesin pertumbuhan utama. Sebaliknya, Jokowi mengedepankan model state-led development dengan proyek infrastruktur pemerintah sebagai lokomotif utama ekonomi.
Catatan kritis dari era Jokowi sangat jelas. Pertama, pembiayaan infrastruktur yang agresif membebani APBN hingga mempersempit ruang fiskal untuk program-program produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan riset-pengembangan.
Kedua, orientasi pada mega-proyek yang bersifat capital-intensive (padat modal) namun rendah penyerapan tenaga kerja, sehingga tidak signifikan mengurangi pengangguran.
Ketiga, minimnya perhatian pada pengembangan sumber daya manusia dan industri hilir yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi riil jangka panjang.
Keempat, ketergantungan berlebihan pada utang luar negeri dan dalam negeri untuk membiayai proyek-proyek yang return on investment-nya sangat dipertanyakan.
Ekonom pembangunan Ha-Joon Chang dalam karya monumentalnya Kicking Away the Ladder memperingatkan bahwa infrastruktur fisik tanpa industrialisasi strategis dan pengembangan kapasitas produktif hanya akan menciptakan apa yang ia sebut sebagai “cathedral in the desert”—struktur megah dan mengesankan di tengah ekonomi yang stagnan dan tidak berkembang. Ini adalah kritik tajam terhadap teori modernisasi klasik Walt Rostow yang mengasumsikan pembangunan infrastruktur sebagai titik lepas landas (take-off point) ekonomi.
Chang berpendapat bahwa negara-negara maju di Eropa dan Asia Timur tidak berkembang semata karena membangun infrastruktur, tetapi karena mereka melakukan industrialisasi strategis, melindungi industri infant, berinvestasi masif dalam pendidikan dan riset, serta menciptakan ekosistem inovasi. Korea Selatan, misalnya, tidak menjadi negara maju karena membangun jalan tol, tetapi karena mengembangkan industri elektronik, otomotif, dan teknologi informasi yang terintegrasi dengan infrastruktur yang ada.
Pada akhirnya, developmentalisme era Jokowi menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana asumsi sederhana dalam teori pembangunan bisa meleset jauh dari realitas. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa dipaksakan melalui investasi infrastruktur fisik semata, tanpa memperhatikan kesiapan ekosistem ekonomi untuk memanfaatkannya.
Era Jokowi membuktikan bahwa jalan tol yang mulus, bandara yang modern, dan gedung pencakar langit tidak otomatis menghasilkan kemakmuran jika tidak disertai dengan penguatan industri manufaktur, investasi dalam pengembangan SDM, stabilitas fiskal yang terjaga, dan kebijakan yang secara sistematis mendorong produktivitas sektor riil.
Perbandingan dengan era SBY menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang terukur, penguatan fundamental makroekonomi, dan pemberian ruang bagi sektor swasta untuk berkembang ternyata lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ketimbang proyek-proyek infrastruktur mercusuar yang menyedot anggaran negara. Transformasi ekonomi membutuhkan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah ekonomi, peningkatan daya saing, dan pembangunan kapasitas manusia.
Ke depan, Indonesia perlu belajar dari kesalahan ini. Pembangunan infrastruktur tetap penting, namun harus dilakukan secara selektif, dengan perhitungan ekonomi yang matang, dan terintegrasi dengan strategi industrialisasi dan pengembangan SDM yang komprehensif. Tanpa itu, infrastruktur megah yang kita bangun hari ini hanya akan menjadi monumen kemegahan yang tidak bermakna bagi kesejahteraan rakyat—sebuah developmentalisme di pinggir jurang yang mengancam keberlanjutan fiskal dan ekonomi nasional. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)
