Partai Gerindra dikabarkan mencabut dukungannya dari Deddy Mizwar untuk Pilgub Jawa Barat 2018. Akibatnya, nasib pencalonan pemeran Nagabonar ini menjadi tak tentu.
PinterPolitik.com
“Apalah artinya pangkat dalam perjuangan, Bujang. Yang penting keberanian bertempur” – Nagabonar (1987)
[dropcap size=big]K[/dropcap]etika Deddy Mizwar terjun ke dunia politik, banyak yang skeptis: akankah ia sukses? Posisi Wakil Gubernur Jawa Barat yang dimenangkannya tentu bukanlah pencapaian yang sembarangan – walaupun tidak lepas dari sosok Ahmad Heryawan sebagai gubernur. Setidaknya, Deddy berhasil mewujud-nyatakan kata-katanya dalam film Nagabonar: tidak penting menang atau kalah, yang penting bertempur.
Ya untuk wakil gubernur, namun kata-kata itu sepertinya akan sulit ia wujudkan lagi dalam perebutan posisi gubernur, mengingat partai yang semula mengusung dirinya – Gerindra – dikabarkan mencabut dukungan dari aktor yang juga populer dengan iklan sosis ini. Tentu tulisan ini tidak akan berbicara tentang hubungan sosis dan politik karena pasti dianggap absurd.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Barat, Mulyadi menyebut pencabutan dukungan itu dikarenakan peluang kemenangan Deddy tidak cukup besar. Gerindra juga tidak mau mengambil risiko karena Deddy dan pasangannya dianggap belum siap menghadapi Pilgub 2018. Mungkin ini yang namanya belum bertempur tapi sudah menyerah duluan. Belakangan, partai berlambang kepala burung ini disebut-sebut mendekati Aa Gym untuk dicalonkan sebagai gubernur.
Simpang siur pencabutan dukungan politik ini juga memanas setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra menyatakan yang sebaliknya. Wakil Ketua Gerindra, Fadli Zon bahkan membantah dan menyebut Gerindra tidak mencabut dukungan dari Deddy. Beda-beda pendapat ini juga sempat menimbulkan dugaan adanya perpecahan di internal Gerindra.
Lalu, mengapa Gerindra bisa beda-beda pendapat seperti ini, ya? Apa ada hubungannya dengan sikap Deddy terkait proyek Meikarta? Eh?
proyek meikarta sudah mulai banyk pelirik jadi @Deddy_Mizwar_ berubah pikiran #MeikartaGate
— adi nugraha (@adi_anbus) September 19, 2017
Kiprah Politik Nagabonar
Jawa Barat memang menjadi panggung politik para mantan artis. Ada Dede Yusuf, Rieke Diah Pitaloka, Nurul Arifin, dan yang terakhir tentu saja Deddy Mizwar. Deddy merupakan salah satu artis yang banting stir masuk dalam dunia politik. Pria yang pernah menjadi ‘Ramadan’ dalam film Kejarlah Daku Kau Kutangkap ini masih menjadi salah satu tokoh politik yang paling populer di Jawa Barat saat ini.
Bahkan, jika mengacu pada survei dari beberapa lembaga survei, popularitas dan elektabilitas Deddy Mizwar seharusnya cukup meyakinkan untuk maju pada Pilgub Jawa Barat. Survei Indobarometer menempatkan Deddy sebagai yang tertinggi dalam hal popularitas atau unggul jika dibandingkan dengan Ridwan Kamil – walau secara elektabilitas, hampir semua lembaga survei (Indobarometer, Median dan Poltracking) memenangkan Kang Emil.
Deddy menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat setelah ia dan Ahmad Heryawan memenangkan Pilgub Jawa Barat 2013. Saat itu, Deddy masuk melalui jalur independen dan tampaknya, PKS yang menjadi partai pengusung pasangan ini ingin mengulang kesuksesan ketika mengusung Dede Yusuf – yang juga adalah artis – sebagai pendamping Ahmad Heryawan.
Namun, kiprah Deddy sebagai politisi tidaklah semulus jalan tol Cikampek-Palimanan. Ia sempat menjadi bulan-bulanan kritik ketika di awal jabatan ia masih juga membintangi iklan – salah satunya iklan sosis tentunya – dan sinetron. Saat itu, Deddy dianggap tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil gubernur pilihan rakyat. Beberapa isu lain juga sempat menyerangnya, termasuk terkait anaknya yang disebut-sebut punya skandal dengan perempuan bernama Rara Riana Kalsum, hingga terkait ‘perseteruan’ dengan Ridwan Kamil.
Lalu, semuanya bertambah serius ketika Deddy pun mengkritik megaproyek properti bernama Meikarta. Jreng, jreng, jreng. Wait, proyek apartemen murah yang pemasarannya gila-gilaan itu?
Nagabonar Terjegal Meikarta?
Entah ada angin apa, sejak akhir Juli hingga awal Agustus 2017, Deddy Mizwar terus-terusan menyinggung proyek hunian Meikarta di Cikarang, Jawa Barat. Bahkan Deddy secara terbuka meminta pengembang untuk menghentikan proyek ini.
Deddy menyebut proyek properti yang rencananya akan dibangun di atas area seluas 500 hektar tersebut harus mendapat izin dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama dalam kaitan dengan peraturan pengembangan kawasan metropolitan di Jawa Barat serta dampak lingkungan proyek tersebut.
Deddy juga menyebutkan bahwa walaupun proyek ini belum mendapatkan izin dari pemprov, namun pemasarannya sudah dilakukan dan bahkan sudah banyak yang laku terjual. Jika diteruskan, pengembang bisa dikenakan pasal pidana. Deddy pun meminta proyek bernilai Rp 278 triliun ini dihentikan operasinya.
Akibat pernyataan Deddy, proyek Meikarta memang sempat berhenti. Beberapa warga Cikarang sempat menuliskan hal tersebut di akun media sosial terkait aktivitas di daerah proyek Meikarta yang mulai sepi, bahkan hingga pertengahan bulan September 2017 ini.
Namun, Deddy juga mendapatkan banyak kritikan terkait hal tersebut. Akhir bulan lalu, dalam perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta, PinterPolitik sempat berbincang dengan warga Cikarang yang mengkritik aksi Deddy ini. Bahkan, warga tersebut sempat menyebut tentang isu ‘jatah’ yang entah apa maksudnya. Padahal kehadiran Meikarta disebutnya akan sangat membantu menggerakkan ekonomi di daerah Cikarang dan sekitarnya.
Kemudian, kritik terbaru datang dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Mendagri menyebut peraturan provinsi seharusnya menyesuaikan dengan peraturan yang ada di kabupaten dan kota – apalagi dalam hal investasi – dan menurut Mendagri, siapa pun kepala daerahnya, penting untuk memperhatikan hal tersebut. Secara terang-terangan, Mendagri berkata: “Jangan hambat Meikarta”.
Kritik-kritik tersebut – terutama dari Mendagri – menunjukkan bahwa Deddy telah menyentuh persoalan pada level yang berbeda. Apalagi, saat ini Meikarta dianggap sebagai proyek ‘patriotik’ karena memberikan hunian murah bagi masyarakat dan bahkan telah menarik pemberitaan media-media asing. Media seperti Nikkei Asian Review dan Reuters bahkan sempat mengulas proyek ini.
Lalu, apakah itu berarti Deddy terjegal karena sikapnya yang ‘menghambat’ Meikarta? Agak sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi, jika melihat runtutan peristiwa yang terjadi antara sikap Deddy hingga pembatalan dukungan dari Gerindra, sulit untuk tidak mengatakan bahwa ada hubungan yang sangat erat di antara kejadian-kejadian itu. Apalagi, yang dibicarakan ini adalah proyek dengan nilai investasi ratusan triliun yang iklannya hampir tiap hari mengisi 5 halaman di hampir semua koran-koran besar nasional. It is a big apple.
Meikarta: Penentu Pilgub Jawa Barat 2018?
Proyek Meikarta sendiri punya nilai politik yang sangat tinggi terutama dalam hal pengembangan wilayah pendukung Jakarta dan – dalam skala nasional – berhubungan dengan investasi bernilai besar. Sebagai catatan, proyek Meikarta sebetulnya tidak hanya melibatkan pengembang lokal, tetapi juga melibatkan foreign investment – sangat terlihat dari nilainya yang mencapai Rp 278 triliun – dan oleh karena itu, bisa dipahami mengapa tokoh sekelas Mendagri sampai turun tangan ikut berkomentar.
Proyek Meikarta sangat berkaitan dengan program pemerintah menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan rumah. Faktanya, Indonesia memang masih mengalami defisit rumah (backlog) dengan jumlah mencapai 11,4 juta. Beberapa sumber yang PinterPolitik mintai keterangan bahkan menyebut Deddy ‘kelewatan’ ketika mengomentari dan meminta Meikarta dihentikan. Hal ini dikarenakan proyek ini bukan lagi sekedar bisnis properti saja, tetapi juga berkaitan dengan investasi dan program pemerintah dalam pemenuhan program hunian nasional.
Konstruksi 1 cm pun belum dibangun …tp sdh dijual..itu sdh diranah penegak hukum..
— Deddy Mizwar (@Deddy_Mizwar_) September 11, 2017
Oleh karena itu, Deddy ‘Nagabonar’ sangat mungkin terjegal karena isu Meikarta ini. Sebagai proyek besar, Partai Gerindra sekalipun tidak akan mungkin bisa tetap mengusung Deddy jika sudah menyangkut isu dengan level politik kelas atas ini. Sementara Deddy – bisa dikatakan – kurang ‘hati-hati’ memainkan posisi politiknya di sisa masa jabatan sebagai wakil gubernur. Boleh jadi Meikarta akan mengubur mimpi Deddy ‘Nagabonar’ menjadi Gubernur Jawa Barat.
Pada akhirnya, isu Meikarta akan ikut menentukan hasil politik Pilgub Jawa Barat 2018. Kemenangan calon-calon yang akan bersaing juga akan ditentukan dari perspektif mereka terhadap proyek ini. Yang jelas, jika partai seperti Gerindra saja bisa sampai terlihat ‘plin-plan’, maka bisa dipastikan bahwa proyek ini punya kekuatan politik karena melibatkan pemerintah nasional.
Mungkin, Deddy terlalu percaya diri, dan oleh karenanya, mengubur mimpinya menjadi gubernur. Akhir dari Nagabonar? Menarik untuk ditunggu. (S13)
