HomeNalar PolitikDana Kampanye Politik Sembako

Dana Kampanye Politik Sembako

pinterpolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]erhelatan Pilgub DKI Jakarta putaran sudah dimulai, kini para paslon sedang memasuki masa kampanye untuk meraih hati para calon pemilih. Aneka strategi pun disiapkan oleh kedua paslon yang lolos ke putaran kedua ini. Ahok-Djarot mengaku akan menggunakan kampanye senyap dalam putaran kedua ini, sementara Anies-Sandiaga menginformasikan bahwa mereka tidak akan merubah strategi kampanyenya.

Bukan tanpa hambatan untuk Anies – Sandi di putaran pertama, paslon dengan nomor urut tiga ini harus bisa melawan Ahok – Djarot yang kebetulan masih menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, selain itu juga harus melawan Agus Yudhoyono – Sylvia Murni yang notabene Agus Yudhoyono ini masih membawa nama besar sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono.

Setelah lolos ke putaran kedua, bagaimana elektabilitas Anies-Sandi di mata masyarakat? Menurut survei  yang dilakukan olehLembaga Media Survei Nasional (Median) pada 21 sampai 27 Februari 2017 dan Lembaga penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) milik Denny Januar Ali pada 27 Februari sampai 3 Maret 2017 kedua lembaga survey ini mengumumkan hasil survei di mana hasil tersebut menyimpulkan bahwa elektabilitas Anies-Sandiaga masih mengungguli Ahok-Djarot.

Lembaga Media Survei Nasional (Median) menyebutkan, elektabilitas pasangan Ahok-Djarot sebesar 39,7 persen dan Anies-Sandiaga sebesar 46,3 persen. Sedangkan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) milik Denny Januar Ali menyebutkan bahwa Pasangan Anies-Sandiaga meraih suara 49,7 persen atau unggul sekitar 9 persen dibanding pasangan Ahok-Djarot yang mendapat 40,5 persen.

Merinci dana kampanye Anies – Sandi

Namun prediksi akan tergusurnya Anies – Sandi diputaran pertama pun akhirnya hanya sekedar angka survei di atas kertas. Anies – Sandi ternyata mampu memainkan strategi untuk lolos ke putaran kedua Pilgub DKI Jakarta 2017. Namun kemenangan ini bukan diraih dengan cuma-cuma, melainkan ada harga yang harus dibayar bahkan ternyata harganya mencapai milyaran rupiah.

Menurut konferensi pers yang dibuat Anies – Sandi terkait laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pada Sabtu (11/2) lalu, Setelah tiga bulan lamanya mereka melakukan kampanye, Anies-Sandi memperoleh dana kampanye sebesar Rp65,3 miliar. Sedangkan untuk dana yang dihabiskan, dilaporkan ada senilai Rp64,7 miliar. Dari rincian yang dipaparkan, dapat diketahui pengeluaran terbesar ada untuk penyebaran bahan kampanye. Sebanyak Rp19,2 miliar dihabiskan untuk itu.

Dana Kampanye Politik Sembako

Dana besar tersebut didapat dari sumbangan beberapa pihak termasuk juga dari dana pribadi Anies dan Sandi. Seperti diketahui, Sandi mengeluarkan uang pribadi sebesar Rp63, 3 miliar, sementara Anies hanya mengeluarkan uang sebesar Rp400 juta. Dua partai pengusung pencalonan Anies-Sandi, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), juga turut menyokong dana. Masing-masingnya sebesar Rp750 juta dan Rp350 juta.

Jika diperinci lagi, dalam pembuatan atribut partai, dana terbesar yang dikeluarkan adalah untuk membuat kaos seragam yang angkanya mencapai Rp15,1 miliar, atau setara dengan 79% dari total anggaran bahan kampanye.

Adapun dana sisanya dialokasikan untuk pembuatan kalender (Rp630 juta), stiker (Rp658 juta), soft blind (Rp650 juta), kerudung (Rp516 juta), t-shirt (Rp475 juta), flyer (Rp265 juta), buku saku (Rp180 juta), leaflet (Rp120 juta), pin (Rp102 juta), banner (Rp277 juta), bendera (Rp16 juta), formulir (Rp33 juta), kemeja (Rp1 juta), kartu pengenal (Rp3 juta), desain (Rp1 juta), kipas (Rp14 juta), dan sabun colek (Rp140 juta).

Ada satu hal yang menarik di dalam perincian Anies – Sandi, di data laporan tertulis estimasi biaya untuk sabun colek mencapai Rp140 juta. Munculnya dana untuk sabun colek cukup membuat heran juga. Bendahara Umum Tim Pemenangan Anies – Sandi, Satrio Dimas Aditiyo, pun mengklarifikasi informasi tentang anggaran sabun colek tersebut.

Baca juga :  Mustahil Megawati-Paloh Gunakan Hak Angket? 

“Sabun colek itu untuk program bersih-bersih kampung. Saya kurang tahu dengan sabun colek sebanyak itu bersih-bersih dilakukan di mana saja. Apabila sesuai rencana, harusnya hampir di semua wilayah di Jakarta. Tapi saya harus pastikan dulu ke tim yang bertanggung jawab untuk program tersebut,” jelas Dimas, Senin (13/2).

Foto: Google

Selain itu Dimas juga mengklarifikasi terkait perbedaan anggaran kaos, T-shirt dan kemeja. “Kalau kaos yang memakan biaya paling besar itu adalah kaos yang dibagi-bagikan ke warga. Sedangkan T-shirt untuk anggaran pakaian saat acara ”Jakarta Berlari”, dan kemeja diperuntukkan bagi para pengurus dan tim inti pemenangan,” ucapnya lagi.

Pengeluaran terbesar selanjutnya adalah anggaran – anggaran untuk membiayai berbagai macam kegiatan seperti penguat struktur partai pengusung (Rp11,2 miliar), penguat struktur jaringan relawan (Rp5,8 miliar), koordinasi, sosialisasi, dan pelatihan (Rp78 juta), operasional posko (Rp438 juta), survey (Rp715 juta), hingga acara undangan KPUD (Rp35 juta).

Aturan Sumbangan Dana Kampanye

Meminta sumbangan untuk kampanye memang tidak melanggar peraturan dari KPU. Menurut Ketua KPU, Sumarno, berbagai aturan yang menyangkut dana kampanye yang akan dipergunakan oleh kedua pasangan calon tidaklah berubah. Masih seperti peraturan pada putaran pertama, yaitu ada pembatasan dana.

Foto: Google

“Ketentuannya sama, per orang itu tidak boleh melampaui Rp75 juta, kemudian kalau badan hukum atau korporasi tidak boleh melampaui Rp750 juta,” kata Sumarno di Jakarta, Minggu (5/3).

Ketentuan batasan penggunaan dana kampanye diatur dalam Pasal 74 ayat 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota.Pasal itu mengatur pembatasan dana kampanye calon yang ditetapkan oleh KPU provinsi maupun kabupaten/kota dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, cakupan atau luas wilayah, dan standar biaya daerah.

Namun pada sumbangan dana putaran kedua ini, KPU tidak meminta untuk para paslon melaporkan dana kampanyenya. KPU DKI Jakarta telah meniadakan kewajiban Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) karena telah memiliki gambaran anggaran masing-masing peserta.

Mengenai dana kampanye putaran kedua tim Anies – Sandi menargetkan dana kampanye hanya Rp19,8 miliar. Nominal yang ditetapkan itu agaknya cukup membuat Sandiaga bisa bernapas lega, pasalnya pada putaran pertama Sandiaga sudah mengeluarkan dana pribadi yang tidak sedikit untuk kampanye yaitu sebesar Rp63, 3 miliar.

Demi mencapai target anggaran kampanye di putaran kedua, selain mencari sumbangan, Anies memberikan dana sebesar Rp500 juta sedangkan Sandiaga memberikan dana sebesar Rp7 miliar dengan status talangan. Sandiaga memastikan dana yang dia berikan itu bukan bersifat pinjaman dan tim pemenangannya tak perlu mengembalikan, hal tersebut ia lakukan agar tim pemenangannya bisa cepat bergerak pada masa kampanye putaran kedua.

Sandiaga mengatakan dalam kampanye putaran kedua kali ini, dia ingin mengeluarkan dana serendah-rendahnya. “Saya berharap kali ini enggak (menutup kekurangan dana), tapi seandainya iya, saya siap (menutup kekurangan),” jelasnya.

Selain mengeluarkan dana pribadi, Anies – Sandi pun bergerilya untuk mencari dana sumbangan. diketahui keduanya pun mendatangi rumah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subiakto, di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat kemarin untuk meminta tambahan dana kampanye.Anies dan Sandiaga berharap sejumlah pihak mau menyumbangkan uang untuk kampanye mereka. Sandiaga berkata, tim pemenangannya sudah mulai aktif mencari pendonor sejak 7 Maret lalu.

Jika Anies – Sandi menargetkan dana kampanye sebesar Rp19,8 miliar, bagaimana dengan kubu Ahok – Djarot?

Sebelumnya pada putaran pertama, timses Ahok-Djarot mengumpulkan dana kampanye dari masyarakat sebesar Rp60 miliar dari 10.385 orang dari hasil “Kampanye Rakyat”. Dari nominal Rp60 miliar, Ahok – Djarot mengembalikan sisa dana kampanyesebesar Rp1,7 miliar ke kas negara karena dana tersebut berasal dari sumbangan dana masyarakat yang identitasnya tidak jelas.

Baca juga :  Siasat Rahasia NasDem Soal Hak Angket? 

Selain sisa dana kampanye sebesar Rp1,7 miliar, timses Ahok – Djarot juga menemukan sisa dana kampanye sebesar Rp4,8 miliar. Dana ini pun digunakan pada putaran kedua. Sebab, identitas penyumbangnya jelas.

Di putaran kedua ini, Ahok – Djarot kembali menggelar “Kampanye Rakyat” di mana mereka meminta sumbangan dana dari masyarakat DKI Jakarta yang mendukung mereka, guna mengajak masyarakat Jakarta untuk bersama-sama berpartisipasi dalam kampanye secara aktif dan sukarela.

Baru dibuka selama dua minggu, sumbangan “Kampanye Rakyat” ini sudah menyentuh angka Rp12,3 miliar dengan total penyumbang yang berpartisipasi sebanyak 2.050 donatur. Bendahara Timses Ahok-Djarot, Charles Honoris dalam jumpa pers di Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (21/3) optimis sebelum masa sumbangan ditutup pada tanggal 7 April 2017, dana kampanye putaran kedua yang ditargetkan sebesar Rp25 miliar akan tercapai.

Strategi Anies – Sandi di Putaran Kedua

Foto: Google

Di putaran kedua ini strategi yang digunakan oleh pasangan nomor urut tiga ini tidak jauh beda dengan putaran pertama. Anies – Sandi masih akan mensosialisasikan visi dan misi serta program-progamnya kepada masyarakat dengan cara blusukan.

Strategi itu meliputi fokus dengan program, lapangan pekerjaan, penumbuhan entrepreneurship, kemudian pendidikan berkualitas hingga tuntas, dan pengelolaan harga kebutuhan pokok. Anies juga akan konsolidasi ke relawan untuk membantu menyebarluaskan program-programnya. Selain itu keduanya juga akan mengklarifikasi berita hoax yang menyebar di masyarakat terkait informasi mengenai KJP (Kartu Jakarta Pintar) yang akan dihapus jika gubernurnya berganti.

Sementara para petinggi parpol pengusung dan pendukung akan dikerahkan untuk melakukan lobi – lobi politik guna mencari dukungan dari parpol pengusung AHY – Sylvi pada putaran pertama.

Strategi tersebut agak berbeda dengan strategi Ahok – Djarot yang lebih menggunakan kampanye senyap. Di mana mereka tidak muncul di publik dengan ditemani oleh media. Gempuran kampanye akan difokuskan di sosial media Ahok – Djarot.

Politik Sembako = Politik Uang Terselubung

Pada saat kampanye di lapangan, ajang bagi – bagi sembako atau souvenir secara terselubung  sudah lumrah terjadi, bahkan kebiasaan ini harus ditindak tegas demi menjaga persaingan yang jujur dan adil.

Pihak Anies – Sandi pun meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah upaya pemenangan lewat cara-cara kotor di pemilihan gubernur Jakarta, termasuk taktik bagi-bagi sembilan bahan pokok (sembako). Namun, ternyata politik ini digunakan oleh kubu Ahok – Djarot yang dilakukan oleh dirinya para pendukungnya.

Giring Ganesha Djumaryo (Nidji), KTP utk Ahok. (Foto: Google)

Pada tanggal 20 Januari lalu, Ahok terlihat mendatangi acara “Syukuran Jakarta” Partai Golkar. Bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Setya Novanto, Ahok didapati sedang membagi-bagikan sembako ke warga. Karena ini acaranya Partai Golkar jadi Ahok tidak termasuk melakukan pelanggaran.

Namun, hal tersebut justru dilakukan oleh para pendukungnya Ahok – Djarot, di mana merek diduga telah melakukan praktik politik uang yang dikemas dalam bakti sosial di Kebon Pala, Kelurahan Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (10/3). Mengetahui hal tersebut, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) pun melaporkan hal ini ke BAWASLU, bahkan dalam kelompok tersebut terlihat musisi Giring “Nidji” ikut membagikan sembako kepada masyarakat.

Dengan melihat strategi kampanye Anies – Sandi yang polanya sama dan tergolong kuno seperti kampanye – kampanye yang ada di Indonesia, dengan contoh membagikan sticker, kaos, spanduk kepada masyarakat serta tidak didukung dengan dana kampanye yang besar. Dapatkah Anies – Sandi mengalahkan Ahok – Djarot yang lebih modern gaya kampanyenya dan memiliki dana besar hasil sumbangan warga DKI Jakarta? Berikan pendapatmu. (A15)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Anomali PSI: Gagal Karena Kuasa Jeffrie Geovanie?

Kegagalan PSI untuk lolos ke parlemen pusat dalam dua gelaran Pemilu berturut-turut memang menimbulkan pertanyaan besar.

Puan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Berbeda dari Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani belakangan tunjukkan gestur yang lebih lembut kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapa demikian?

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

The Tale of Two Sons

Jokowi dan SBY bisa dibilang jadi presiden-presiden yang berhasil melakukan regenerasi politik dan sukses mendorong anak-anak mereka untuk terlibat di dunia politik.

Lolos “Seleksi Alam”, PKS-PKB Seteru Abadi?

Berkaca pada hasil Pileg 2024, PKB dan PKS agaknya akan menjadi dua entitas politik yang akan terlibat dalam persaingan ceruk suara pemilih Islam ke depan. Terlebih di saat PAN seakan telah melepaskan diri dari karakter Islam dan PPP harus “terdegradasi” dari kancah legislatif nasional.

Jokowi Makin Tak Terbendung?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan meminta jatah menteri dari pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah Jokowi makin tak terbendung?

Elon Musk dan Dimulainya Era Feudalisme Teknologi 

Perusahaan teknologi raksasa seperti Apple dan Starlink semakin memiliki keterikatan dengan dinamika politik. Jika pola ini terjaga, akan seperti apa pengaruhnya terhadap dunia politik di masa depan? 

Prabowonomics: Jurus ‘Lompatan Katak’?

Program makan siang dan susu gratis ala Prabowo merupakan jenis school feeding program. Mungkinkah ini jadi kunci penting Prabowonomics?

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...