HomeHeadlineCak Imin, “Luhut-nya” Prabowo? 

Cak Imin, “Luhut-nya” Prabowo? 

Kecil Besar

Manuver terbaru Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Partai Golkar dan Partai Demokrat agaknya menjadi statement tentang signifikansinya untuk berperan lebih di Pemilu, Pilpres, bahkan kekuasaan di 2024 dengan memenangkan Prabowo Subianto. Serupa tapi tak sama, mungkinkah Cak Imin dapat memainkan peran Luhut Binsar Pandjaitan bagi Joko Widodo (Jokowi) di kubu Prabowo kali ini? 


PinterPolitik.com 

Setelah berkomitmen mendukung pencapresan Prabowo Subianto di 2024, kelincahan politik Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kembali terlihat saat tampak melakukan konsolidasi dengan Partai Golkar dan Partai Demokrat kemarin. 

Bahkan, tak berlebihan kiranya jika mengatakan signifikansi peran yang berusaha dimainkan Cak Imin bagi pencapresan Prabowo serupa tapi tak sama dengan peran Luhut Binsar Pandjaitan bagi Joko Widodo (Jokowi). 

Sebagai catatan, Luhut seolah menjadi indikator tersendiri bagaimana pengaruh right-hand man terhadap kepemimpinan maupun keputusan politik dan pemerintahan Presiden Jokowi selama ini. 

Itu terlihat saat kemarin (3/5) dalam satu hari, Cak Imin melakukan dua manuver sekaligus yang tampak jelas seperti sedang berupaya proaktif dan berinisiatif memperkuat Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). 

Siang hari sekitar pukul 12.30 WIB, Wakil Ketua DPR itu bertemu dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Senayan, Jakarta. Sementara pada malam harinya, Cak Imin bertandang ke Cikeas untuk bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi dan Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Menariknya, saat konferensi pers bersama AHY, Cak Imin seolah menguak bahwa Partai Golkar yang baru ia temui siangnya telah bergabung dengan barisan Partai Gerindra-PKB. 

infografis cak imin siap gabung

“Manusia ini kan hanya bisa berusaha. Saya berusaha koalisinya bersama Gerindra. Sekarang nambah Golkar. Namanya juga usaha,” begitu ujar Cak Imin. 

Sementara terkait Partai Demokrat, Cak Imin bahkan blak-blakan mengajak AHY untuk bergabung merapat ke barisan proyeksi merger KKIR dan KIB. Meski menyiratkan konsistensi di barisan Koalisi Perubahan dan Anies Baswedan, AHY mengapresiasi komunikasi positif yang dibuka Cak Imin.  

Memang, di satu sisi langkah Cak Imin bisa dibilang juga merupakan respons dari pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDIP. 

Lebih dahulu menentukan kecondongan ke kubu Prabowo kiranya membuat mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) itu mungkin saja merasa harus terus konsisten dan tampil proaktif membangun konsolidasi pemenangan. 

Namun, kembali, benarkah dengan segala manuvernya, Cak Imin ingin dan dapat memainkan peran “Luhut” bagi pencapresan Prabowo di 2024? 

Cak Imin Sebenarnya Kuat? 

Tak dapat dipungkiri, Cak Imin seolah begitu lihai memposisikan diri di tiap ajang kontestasi elektoral, setidaknya sejak edisi 2009 atau empat tahun setelah dirinya merebut PKB dari kubu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Yenny Wahid. 

Bahkan, tak hanya jago memposisikan diri, saat ini Cak Imin kiranya memperoleh reputasi positif karena berhasil menaikkan strata PKB ke level tertingginya, bersanding dengan partai-partai elite lain di tanah air. 

Untuk memahaminya, proses Cak Imin merengkuh reputasi tersebut dapat dilihat dari theory of stratification (teori stratifikasi) atau yang juga dikenal dengan Weberian stratification dari cendekiawan Jerman Maximilian Karl Emil Weber alias Max Weber. 

Baca juga :  Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia
sampai kapan panas pkb berlanjut1

Weber mengembangkan pendekatan multidimensi pada stratifikasi atau pengelompokan yang mencerminkan interaksi antara wealth atau kekayaan, prestige atau prestise, dan power atau kekuasaan. 

Mekanisme terbentuknya stratifikasi terjadi melalui dua cara. Pertama, terjadi secara alamiah sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan society atau kelompok masyarakat. Kedua, terjadi secara terencana atau disengaja oleh para aktor serta individu. 

Dalam konteks Cak Imin, strata, reputasi, plus eksistensinya saat ini kiranya direngkuh dengan terencana atas usaha kerasnya selama ini. 

Setelah merapatkan PKB ke barisan SBY di Pemilu dan Pilpres 2009 yang kebetulan memenangkan kekuasaan, Cak Imin lantas kembali menempatkan diri dengan apik di Pemilu dan Pilpres 2014 dan 2019 ke barisan Joko Widodo (Jokowi). 

Persentase suara PKB pun terus meningkat di bawah kepemimpinan Cak Imin, yakni 4,94 persen suara di 2009, 9,04 persen suara di 2014, dan 9,69 persen suara di 2019. Parktis, catatan itu menyejajarkan strata PKB dengan para parpol besar. 

Keberhasilannya itu juga tampaknya tidak terlepas dari manuver apik mengonsolidasikan Nahdlatul Ulama (NU). 

Greg Fealy dalam publikasi berjudul Nahdlatul Ulama and the politics trap menyebut di bawah komando Cak Imin-lah, PKB untuk pertama kalinya mendapat dukungan terbuka dari NU. 

Menurut catatan Fealy, hubungan PKB dengan NU terlihat dekat sejak kontestasi elektoral 2014. Saat itu, Cak Imin disebut khawatir PKB berisiko tidak memenuhi ambang batas parlemen 3,5 persen sehingga menggunakan dua strategi untuk mengamankan dukungan NU. 

Pertama, Cak Imin dinilai “mengikat” NU dengan penyaluran dana dan aset. Seluruh anggota DPR PKB di tingkat nasional dan daerah diinstruksikan untuk memberikan dana bulanan kepada NU untuk keperluan administrasi. 

Posisi kader PKB di legislatif juga dikatakan digunakan untuk mendapatkan dana bagi program sosial dan keagamaan NU. Bahkan, PKB disebut-sebut juga menjamin semua asetnya akan dilimpahkan ke NU jika partai bubar atau dibubarkan. 

Kedua, Cak Imin sukses merangkul pengusaha kaya yang dapat mendanai program pemilunya di komunitas NU di daerah pemilihan (dapil) andalan PKB, yaitu di Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

Menurut Fealy, keberhasilan dua strategi itu dapat dilihat dari dukungan simbolis tokoh NU seperti Said Aqil Siradj hingga Ma’ruf Amin kepada PKB dan banyaknya kiai NU yang secara terbuka mendukung partai besutan Cak Imin. 

Tak hanya dalam lingkup PKB dan NU, signifikansi kekuatan politik Cak Imin juga terbukti dari kemampuannya dalam melakukan lobi untuk menyediakan tempat bagi sosok yang akan duduk di kursi pemerintahan. 

Terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai pendamping Jokowi di gelaran Pilpres 2019 lalu disebut-sebut juga terjadi karena ada campur tangan Cak Imin dan PKB. 

Tak hanya itu, Cak Imin pun pandai memenangkan hati pimpinan dan elite parpol pemimpin koalisi politik di tiap pemilu yang diikutinya. 

Selain terlihat di periode kedua kekuasaan SBY, Cak Imin pun tak hanya menjaga hubungan baik dengan Presiden Jokowi, melainkan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

Kembali, dengan tidak mengesampingkan kontribusi kolektif semua elemen di dalam struktur PKB, peran Cak Imin kiranya memang menjadi faktor kunci dalam kesan naik kelasnya dia dan PKB dalam stratifikasi politik partai di Indonesia, yang mana tak lepas dari aspek kesuksesan mengonsolidasikan wealth, prestige, dan power itu tadi. 

Baca juga :  Judol Bocor dari Genggaman

Jika dalam pencapresan Presiden Jokowi, Cak Imin dan PKB seolah sedikit tertinggal dalam memainkan dukungan dan peran proaktif, inisiatif keberpihakannya bersama Prabowo dan Partai Gerindra menyongsong 2024 kiranya dapat membuat Cak Imin memainkan peran seperti postulat di awal, yaitu menjadi “Luhut-nya” Prabowo. Tentu dengan segala modal dan kepiawaian berpolitiknya. 

Lalu, seperti apa situasi jika pengaruh Cak Imin dan PKB kali ini lebih nyata dan berbuah kemenangan bagi Prabowo? 

cak imin ngaku manfaatkan nu

Jadi “Korlap” Kekuasaan? 

Dengan menjadi parpol selain Partai Gerindra pertama yang menyatakan dukungan bagi pencapresan Prabowo di 2024 serta bermanuver aktif merangkul dukungan ekstra, tak menutup kemungkinan Cak Imin dan PKB dapat menjadi serta mendapatkan status istimewa di KKIR. 

Meskipun ada kemungkinan parpol kuat lain, yaitu Partai Golkar juga akan bergabung koalisi Prabowo, advantage politik kiranya tak dimiliki kubu Airlangga Hartarto yang belakangan terkesan ditinggal PPP di KIB yang memutuskan mendukung pencapresan Ganjar. 

Ihwal yang membuat Partai Golkar terkesan “lebih membutuhkan” KKIR, bukan sebaliknya. Itu jelas berbanding 180 derajat dengan PKB yang telah lebih dahulu menetapkan pilihan. Selain itu, satu hal yang membedakan Cak Imin dari para ketum parpol lain adalah kepercayaan dirinya. 

Publik tanah air tentu cukup familiar dengan ambisi menjadi capres atau cawapres yang dideklarasikan sendiri oleh Cak Imin yang tak jarang dengan narasi nyentrik.

Kendati jamak dinilai hanya gimmick, nyatanya di kemudian hari, style komunikasi politik semacam itu berhasil menempatkan dirinya dan PKB di circle kekuasaan dengan “jatah” yang cukup menguntungkan. 

Sima Kundu dalam Self-Esteem as a Personality Correlate of Political Participation menyebut kepercayaan pada kemampuan sendiri untuk memenangkan dukungan menentukan tingkat partisipasi politik. Sebaliknya, kurangnya kepercayaan diri justru dapat menghambat kinerja politik. 

Menurut analisis Kundu, itu terjadi lantaran politik merupakan sesuatu yang sangat kompetitif. Partisipasi dalam politik menimbulkan risiko psikologis yang besar untuk gagal atau diabaikan. 

Oleh karena itu, hanya mereka yang memiliki kepercayaan diri yang cukup yang dapat menghadapi atau melampaui risiko psikologis tersebut. 

Selain gimmick capres-cawapres, Cak Imin juga agaknya cukup supel dan fleksibel memainkan retorika, narasi, bahkan lontaran canda politik di hadapan entitas berbeda secara terbuka. 

Itu terbukti dari bagaimana Cak Imin belakangan tampak bersahabat di semua teater politik jelang 2024, seperti saat bersama Prabowo-Gerindra, kala berkomunikasi dengan Airlangga-Golkar dan AHY-Demokrat, hingga ketika tetap harmonis di lingkar pemerintahan Presiden Jokowi. 

Tidak menutup kemungkinan, karakteristik itu akan membawa Cak Imin dipercaya menjadi koordinator kunci kekuasaan andai Prabowo berhasil memenangkan laga di 2024. 

Kembali, bukan sekadar sebagai cawapres seperti “gimmick-nya” selama ini, tetapi bisa saja Cak Imin memainkan peran lebih seperti yang selama ini Luhut jalankan di pemerintahan Presiden Jokowi. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61) 

spot_imgspot_img

#Trending Article

Lapar yang Tidak Ikut Libur

Audio dibuat menggunakan AI. Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.Pemimpin Redaksi PinterPolitik.comChairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis KATA PEMRED #43PinterPolitik.com Tiga hari lagi, pada 22 Juni 2026,...

Komprador Gurita Batu Bara

Pemadaman listrik bergilir kembali menghantui sejumlah wilayah Indonesia. Di baliknya, PLN menghadapi defisit 20 juta ton batu bara yang belum dikontrak dari total kebutuhan 154 juta ton per tahun. Menteri Bahlil sempat membantah, namun tim koordinasi darurat sudah dibentuk — tanda masalah ini lebih serius dari yang diakui.

Danantara OTW Beli Chelsea?

SWF dunia kini berbondong-bondong masuk industri olahraga. Akankah Indonesia ikut bermain?

‘Teach You a Lesson’: Fantasi Indonesia?

Serial Korea soal negara yang mengirim inspektur ke sekolah jadi sorotan. Mungkinkah fantasi itu yang sebenarnya dibutuhkan guru Indonesia?

IPDN, Bima, & Si Paling Berhak?

Pernyataan Bima Arya sontak memantik debat lama, apakah pendidikan birokrasi memberi hak lebih besar untuk memimpin daerah? Dari IPDN, meritokrasi, hingga legitimasi demokrasi, membuka pertanyaan mengenai apakah yang paling siap berdasarkan “ijazah birokrat” otomatis menjadi yang paling berhak memimpin rakyat?

Najwa Shihab dan Kebangkitan Gossip-cracy

Najwa Shihab diam soal aksi 12 Juni, lalu dituding "antek". Benarkah publik sedang salah alamat dalam menagih pertanggungjawaban?

Golkar, Chandradimuka The Fixer?

Presiden datang dan pergi, tetapi satu fungsi selalu bertahan, the fixer. Dari Orde Baru hingga era Presiden Prabowo, Indonesia terus melahirkan operator negara yang menjembatani politik, birokrasi, dan ekonomi. Mengapa begitu banyak figur tersebut berasal dari Partai Golkar? Di sinilah kisah tentang "kawah chandradimuka" para pengelola kekuasaan dimulai

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

More Stories

IPDN, Bima, & Si Paling Berhak?

Pernyataan Bima Arya sontak memantik debat lama, apakah pendidikan birokrasi memberi hak lebih besar untuk memimpin daerah? Dari IPDN, meritokrasi, hingga legitimasi demokrasi, membuka pertanyaan mengenai apakah yang paling siap berdasarkan “ijazah birokrat” otomatis menjadi yang paling berhak memimpin rakyat?

Golkar, Chandradimuka The Fixer?

Presiden datang dan pergi, tetapi satu fungsi selalu bertahan, the fixer. Dari Orde Baru hingga era Presiden Prabowo, Indonesia terus melahirkan operator negara yang menjembatani politik, birokrasi, dan ekonomi. Mengapa begitu banyak figur tersebut berasal dari Partai Golkar? Di sinilah kisah tentang "kawah chandradimuka" para pengelola kekuasaan dimulai

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?