HomeHeadlineBerebut Kursi Gibran: Menuju 2029?

Berebut Kursi Gibran: Menuju 2029?

Kecil Besar

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Perebutan kursi di dunia politik Indonesia semakin panas, dengan manuver cepat dan loyalitas yang berubah-ubah. Mampukah Gibran mempertahankan posisinya di tengah permainan ini?


PinterPolitik.com

“The experience of democracy is like the experience of life itself—always changing, infinite in its variety, sometimes turbulent and all the more valuable for having been tested in adversity.” – Jimmy Carter, Presiden ke-39 Amerika Serikat (AS)

Kemarin sore, Kenny menemani keponakannya yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak untuk menghadiri pesta ulang tahun salah satu temannya. Cuaca cerah dan suara tawa anak-anak memenuhi udara, membuat Kenny sejenak melupakan kesibukan hari-harinya yang biasa dipenuhi rapat dan dokumen.

Di tengah acara, pembawa acara mengumumkan permainan seru: anak-anak diminta berjoget berkeliling sambil musik dimainkan, lalu berebut duduk ketika musik tiba-tiba berhenti. Kenny tersenyum menyaksikan keponakannya berlari-lari kecil, berusaha menjadi yang tercepat mendapatkan kursi saat dentuman lagu berhenti. Ia memperhatikan bagaimana beberapa anak tertawa kegirangan, sementara yang lain tampak kecewa karena tak kebagian tempat duduk.

Tanpa disadari, pemandangan sederhana itu menarik Kenny ke dalam renungannya sendiri, mengingatkan pada permainan yang jauh lebih besar: politik. Ia melihat pola yang begitu familiar — jumlah kursi yang terbatas, persaingan sengit, keberuntungan yang kadang lebih menentukan daripada usaha, dan perasaan kalah yang menyisakan kekecewaan. Rasanya, dalam dunia orang dewasa pun, tak banyak yang berbeda dari permainan anak-anak ini.

Saat Kenny mengamati wajah-wajah mungil itu, ia bertanya-tanya dalam hati: mengapa jumlah kursi yang terbatas ini terasa begitu akrab? Apakah mungkin permainan sederhana ini merupakan cerminan kecil dari dinamika politik terbaru di Indonesia, di mana kursi-kursi kekuasaan selalu diperebutkan dengan semangat, strategi, dan sedikit keberuntungan?

Di Balik Deklarasi Prematur PAN?

Kenny masih duduk di bangku taman, matanya sesekali mengikuti keponakannya yang kini sibuk menikmati balon dan kue. Namun pikirannya tetap berputar pada permainan kursi tadi, dan bagaimana gambaran sederhana itu menyerupai perebutan kursi politik di Indonesia saat ini.

Dalam dunia nyata, para aktor politik berlomba-lomba merebut tempat terbatas, tak hanya dengan menunjukkan kemampuan, tapi juga dengan mendekatkan diri pada pemegang kekuasaan. Berbagai cara dilakukan: menjanjikan dukungan, membangun loyalitas dini, bahkan mengorbankan posisi lama demi kesempatan baru yang lebih strategis.

Kenny teringat salah satu contohnya, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) yang beberapa waktu lalu mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk Pilpres 2029, meski kini baru 2025. Langkah cepat ini banyak dibaca sebagai upaya PAN untuk mengamankan kursi calon wakil presiden bagi kadernya, mengingat posisi tersebut saat ini masih diduduki oleh Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konteks ini, Kenny mengingat sebuah tulisan akademis berjudul “Indonesia: The Irony of Success” karya Edward Aspinall, yang menjelaskan bahwa stabilitas politik Indonesia diraih dengan kompromi elit dan patronase, meski mengorbankan kualitas demokrasi. Dalam dunia semacam ini, loyalitas dini dan kedekatan dengan tokoh kuat menjadi strategi penting untuk mengamankan akses kekuasaan.

Melihat semua ini, Kenny merasa apa yang ia saksikan di pesta ulang tahun tadi seolah menjadi miniatur dari kenyataan: jumlah kursi terbatas, persaingan sengit, dan kemenangan sering berpihak pada yang pandai membaca kesempatan. 

Ia bertanya-tanya: mengapa situasi seperti ini terus berulang dalam politik Indonesia? Apakah posisi Gibran Rakabuming Raka, yang kini tampak kokoh, justru bisa terancam oleh manuver cepat seperti yang dilakukan PAN?

Gibran Jadi Sasaran Empuk?

Kenny masih duduk di bangku taman, matanya sesekali mengikuti keponakannya yang kini sibuk menikmati balon dan kue. Namun, pikirannya tetap berputar pada permainan kursi tadi, dan bagaimana gambaran sederhana itu menyerupai perebutan kursi politik di Indonesia saat ini.

Menurut Kenny, posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden memang terlihat kuat hari ini, tapi ada dinamika besar yang mungkin akan membuat kursinya semakin terhimpit. Salah satu faktor terbesarnya adalah kenyataan bahwa ayah Gibran, Joko Widodo (Jokowi), sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Dalam politik patronase seperti di Indonesia, kekuasaan seringkali sangat bergantung pada figur yang sedang berkuasa. Seperti yang dijelaskan oleh Marcus Mietzner dalam tulisannya “Authoritarian Innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics, and Executive Illiberalism”, setelah pemimpin populis kehilangan jabatan, jaringan dan loyalitas politik yang dibangun atas dasar kekuasaan cenderung melemah drastis.

Kenny membayangkan, saat Jokowi tak lagi mengendalikan sumber daya negara, para pemain politik mulai berhitung ulang: siapa yang lebih menjanjikan untuk masa depan, siapa yang bisa memberikan akses baru ke pusat kekuasaan. Di sinilah posisi Gibran menjadi rentan, karena tanpa pelindung utama, dukungan politik bisa beralih dengan cepat ke kandidat atau partai lain.

Ia kembali memikirkan pesta ulang tahun tadi, saat musik berhenti dan anak-anak bergegas mencari kursi, sementara yang tak cukup cepat harus tersisih. Politik, pikir Kenny, pun demikian: mereka yang gagal mengamankan dukungan pada saat krusial akan tersingkir, tak peduli seberapa kuat mereka terlihat sebelumnya.

Dari semua renungannya sore itu, Kenny menarik satu kesimpulan: dalam politik Indonesia, kursi kekuasaan tidak hanya diperebutkan, tapi juga terus-menerus dipertaruhkan. Dan bagi Gibran, permainan baru saja dimulai — tetapi musik yang mengiringi langkahnya bisa berhenti kapan saja. (A43)


Baca juga :  Anies dan Dark Side of The Moon
spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?