HomeHumaniaBalada Rakyat Ekonomis dan Pejabat Hedonis

Balada Rakyat Ekonomis dan Pejabat Hedonis

Kecil Besar

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Pameran kemewahan pejabat, seperti kasus pengawalan mobil dinas Raffi Ahmad, memperdalam ketimpangan sosial dan memicu kecemburuan rakyat. Mengapa ini perlu menjadi perhatian pemerintahan Prabowo Subianto?


PinterPolitik.com

“There was a time, then it all went wrong” – Anna Hathaway, “I Dreamed a Dream” (2012)

Kenny baru saja keluar dari bioskop dengan perasaan campur aduk. Ia baru saja menonton Les Misérables, film musikal yang penuh bintang besar dan lagu-lagu yang begitu memukau. Suara Anne Hathaway saat menyanyikan I Dreamed a Dream benar-benar menghantui pikirannya. Hugh Jackman sebagai Jean Valjean juga tampil luar biasa. “Gila, ini mah bukan sekadar film, ini pengalaman,” gumamnya dalam hati.

Namun, ada satu hal yang terus mengusik pikirannya. Film itu menggambarkan kehidupan rakyat jelata di Prancis abad ke-19 dengan begitu getir—kesulitan mencari makan, kerja keras yang tak pernah cukup, dan ketidakadilan yang menggurita. 

Di sisi lain, para elite hidup dalam kemewahan, seolah dunia mereka berbeda. Kenny mendadak merasa realitas ini bukan hanya milik Prancis masa lalu, tapi juga terasa begitu dekat dengan situasi di Indonesia.

Di perjalanan pulang, Kenny membuka media sosial. Ia melihat berita tentang harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi, sementara para pejabat mendapatkan fasilitas mewah. Ia teringat adegan pemberontakan dalam film, bagaimana rakyat yang lelah akhirnya memilih untuk melawan. “Apakah kita juga akan sampai pada titik itu?” pikirnya.

Sesampainya di rumah, Kenny merebahkan diri di kasur, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang semakin berkecamuk. Les Misérables bukan sekadar tontonan, tapi pengingat akan ketimpangan yang terus berulang dalam sejarah. 

Ia bertanya-tanya, apakah ini tanda bahwa masyarakat Indonesia perlu belajar dari dinamika politik Prancis kala itu? Dan yang lebih penting, mengapa hal ini perlu menjadi perhatian pemerintahan Prabowo Subianto?

Belajar dari Prancis?

Kenny menatap layar ponselnya dengan napas berat. Berita tentang penggunaan mobil dinas yang ugal-ugalan kembali mencuat. Kali ini, pengawalan polisi yang arogan menjadi sorotan setelah insiden yang melibatkan Raffi Ahmad. “Lagi-lagi cerita yang sama,” gumamnya. Rasanya tak ada yang baru, hanya perulangan ketimpangan yang semakin terasa nyata.

Baca juga :  Pilpres: AHY vs Gibran?

Ia masih ingat betul adegan-adegan di Les Misérables, film yang baru saja ia tonton. Gambaran kehidupan rakyat jelata yang sengsara dan kaum elite yang berpesta pora terasa begitu nyata. Itu bukan sekadar cerita fiksi, melainkan refleksi dari sejarah Prancis yang sesungguhnya.

Dalam bukunya The Old Regime and the Revolution, Alexis de Tocqueville menjelaskan bagaimana struktur masyarakat Prancis sebelum revolusi didominasi oleh sistem feodal yang memberikan hak istimewa kepada kaum bangsawan, sementara rakyat jelata dibiarkan berjuang sendiri. Ketidakpuasan ini memuncak dalam Revolusi Prancis, yang menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sosial. 

Selain itu, kondisi ekonomi Prancis kala itu juga semakin memburuk akibat utang negara yang menumpuk, pajak yang memberatkan rakyat kecil, serta kegagalan panen yang membuat harga bahan pokok melambung tinggi. Rakyat tidak hanya menghadapi ketimpangan sosial, tetapi juga krisis ekonomi yang semakin memperparah penderitaan mereka.

Kenny menarik napas panjang. Ia merasa seperti melihat cerminan sejarah yang berulang, hanya saja latarnya kini adalah Indonesia. 

Mobil dinas melaju dengan angkuh di jalanan, rakyat dipaksa menepi, dan kesenjangan semakin menganga. Ia bertanya-tanya, apakah sejarah Prancis kala itu perlu menjadi pelajaran bagi Indonesia? Apakah mungkin ini terjadi juga di Indonesia di masa kontemporer?

Pelajaran untuk Pemerintahan Prabowo?

Kenny kemudian memutuskan untuk pergi ke warung kopi sambil menggulir berita di ponselnya. Ia melihat laporan tentang daya beli masyarakat yang semakin melemah, menyebabkan banyak usaha gulung tikar.

Ia teringat teman-temannya yang dulunya bagian dari kelas menengah, kini harus berhemat lebih ketat. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup yang semakin tinggi membuat mereka terjebak dalam kesulitan ekonomi.

Baca juga :  The Danger Lies in Sri Mulyani?

Di sisi lain, media sosial dipenuhi oleh tampilan gaya hidup mewah para pejabat dan orang-orang berkuasa. Kemewahan yang dipertontonkan tanpa rasa empati bisa menambah kecemburuan sosial dan memperbesar jurang ketimpangan.

Dalam bukunya Why Nations Fail, Daron Acemoglu dan James A. Robinson menjelaskan bahwa ketidaksetaraan yang semakin melebar dapat memicu ketidakstabilan politik. Ketika masyarakat merasa tidak memiliki kesempatan yang adil, mereka bisa kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan sistem yang ada.

Kenny mulai bertanya-tanya, apakah Indonesia tengah menuju arah yang sama? Apakah semua ini adalah tanda-tanda bahwa ketidakpuasan rakyat bisa meledak kapan saja?

Jika tidak ada perbaikan nyata, ketimpangan ini bisa menjadi ancaman besar bagi stabilitas negara. Pemerintahan Prabowo harus belajar dari sejarah dan memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diambil dapat mengurangi kesenjangan sosial.

Stabilitas politik dan ekonomi harus berjalan seiring agar negara bisa berkembang dengan baik. Jika ketimpangan terus dibiarkan, bukan tidak mungkin Indonesia menghadapi krisis yang lebih besar di masa depan. (A43)


spot_imgspot_img

#Trending Article

2029 Anies Fade Away atau Menyala?

Ekspektasi terhadap Anies Baswedan tampak masih eksis, terlebih dalam konteks respons, telaah, dan positioning kebijakan pemerintah. Respons dan manuver Anies pun bukan tidak mungkin menjadi kepingan yang akan membentuk skenario menuju pencalonannya di Pilpres 2029.

The Pig Head in Tempo

Teror kepala babi dan bangkai tikus jadi bentuk ancaman kepada kerja-kerja jurnalisme. Sebagai pilar ke-4 demokrasi, sudah selayaknya jurnalisme beroperasi dalam kondisi yang bebas dari tekanan.

PDIP Terpaksa “Tunduk” Kepada Jokowi?

PDIP melalui Puan Maharani dan Joko Widodo (Jokowi) tampak menunjukan relasi yang baik-baik saja setelah bertemu di agenda Ramadan Partai NasDem kemarin (21/3). Intrik elite PDIP seperti Deddy Sitorus, dengan Jokowi sebelumnya seolah seperti drama semata saat berkaca pada manuver PDIP yang diharapkan menjadi penyeimbang pemerintah tetapi justru bersikap sebaliknya. Lalu, kemana sebenarnya arah politik PDIP? Apakah akhirnya secara tak langsung PDIP akan “tunduk” kepada Jokowi?

The Irreplaceable Luhut B. Pandjaitan? 

Di era kepresidenan Joko Widodo (Jokowi), Luhut Binsar Pandjaitan terlihat jadi orang yang diandalkan untuk jadi komunikator setiap kali ada isu genting. Mungkinkah Presiden Prabowo Subianto juga memerlukan sosok seperti Luhut? 

The Danger Lies in Sri Mulyani?

IHSG anjlok. Sementara APBN defisit hingga Rp31 triliun di awal tahun.

Deddy Corbuzier: the Villain?

Stafsus Kemhan Deddy Corbuzier kembali tuai kontroversi dengan video soal polemik revisi UU TNI. Pertanyaannya kemudian: mengapa Deddy?

Sejauh Mana “Kesucian” Ahok?

Pasca spill memiliki catatan bobrok Pertamina dan dipanggil Kejaksaan Agung untuk bersaksi, “kesucian” Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok seolah diuji. Utamanya, terkait pertaruhan apakah dirinya justru seharusnya bertanggung jawab atas skandal dan kasus rasuah perusahaan plat merah tempat di mana dirinya menjadi Komisasis Utama dahulu.

Teror Soros, Nyata atau “Hiperbola”? 

Investor kondang George Soros belakangan ramai dibincangkan di media sosial. Apakah ancaman Soros benar adanya, atau hanya dilebih-lebihkan? 

More Stories

Deddy Corbuzier: the Villain?

Stafsus Kemhan Deddy Corbuzier kembali tuai kontroversi dengan video soal polemik revisi UU TNI. Pertanyaannya kemudian: mengapa Deddy?

Siasat Ahok “Bongkar” Korupsi Pertamina

Ahok tiba-tiba angkat bicara soal korupsi Pertamina. Mengacu pada konsep blame avoidance dan UU PT, mungkinkah ini upaya penghindaran?

Dari Deng Xiaoping, Sumitro, hingga Danantara

Presiden Prabowo Subianto telah resmikan peluncuran BPI Danantara pada Senin (24/2/2025). Mengapa mimpi Sumitro Djojohadikusumo ini penting?