Dengarkan artikel ini:
Badai PHK menghantui Indonesia. Setelah Sritex menutup pabriknya dan menyebabkan 10 ribu lebih pekerja kehilangan pekerjaan, ada lagi Yamaha yang disebut akan menutup pabrik piano yang tentu saja akan menyebabkan gelombang pengangguran. Juga ada Sanken Indonesia yang lama beroperasi di Indonesia juga akan menghentikan operasi pabriknya.
Sutrisno, seorang buruh tekstil yang telah bekerja di PT Sritex selama lebih dari satu dekade, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Sejak 1 Maret 2025, pabrik yang menjadi tempatnya mencari nafkah resmi tutup. Sutrisno tidak sendiri. Lebih dari 10.000 pekerja lainnya mengalami nasib serupa. Tanpa kepastian pekerjaan, mereka kini harus bertahan dengan pesangon yang tak seberapa, sementara kebutuhan hidup terus berjalan.
Di media sosial, berita tentang PHK massal ini menyebar luas. Warganet mempertanyakan mengapa pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara industri manufaktur terus melemah.
Mereka membandingkan anggaran triliunan rupiah untuk MBG dengan minimnya intervensi konkret terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Sritex, perusahaan tekstil besar yang legendaris dan menjadi tulang punggung industri nasional, yang pada akhirnya runtuh tanpa penyelamatan yang memadai.
Bukan hanya Sritex yang mengalami kehancuran. Pabrik-pabrik lain juga mulai berguguran. Sanken Indonesia, yang telah lama beroperasi di Cikarang, mengumumkan akan menghentikan produksinya pada Juni 2025.
Sementara itu, Yamaha juga mengumumkan bahwa dua pabrik pianonya akan ditutup pada 25 Maret 2025, dengan lebih dari 1.100 pekerja yang harus menerima kenyataan pahit.
Lebih jauh, sejak 2022 hingga 2025, sekitar 60 pabrik tekstil di berbagai daerah telah menutup operasinya, menyebabkan lebih dari 250.000 orang kehilangan pekerjaan mereka. Fenomena ini semakin memperjelas betapa besar ancaman yang dihadapi sektor manufaktur di Indonesia.
Dalam situasi ini, masyarakat menanti respons konkret dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa Prabowo telah mengumpulkan para menterinya untuk membahas kasus Sritex. Namun, bagi pekerja seperti Sutrisno, janji politik tanpa tindakan nyata terasa seperti angin lalu.
Akan seperti apa masalah ini harus dimaknai?
Ancaman PHK dan Taruhan Politik Prabowo
PHK massal bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga ancaman politik bagi Prabowo. Sebagai pemimpin baru, ia menghadapi ujian berat untuk membuktikan bahwa janjinya di masa kampanye bukan sekadar retorika. Salah satu janji besar Prabowo adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan ekonomi yang pro-rakyat. Namun, dengan gelombang PHK yang terus meningkat, kredibilitasnya dipertaruhkan.
Dalam kajian politik-ekonomi, pemenuhan janji ekonomi sangat berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Albert Hirschman dalam bukunya Exit, Voice, and Loyalty (1970) menjelaskan bahwa dalam menghadapi ketidakpuasan terhadap pemerintah, masyarakat memiliki tiga pilihan: keluar dari sistem (exit), menyuarakan ketidakpuasan (voice), atau tetap setia (loyalty). Jika Prabowo gagal mengatasi krisis PHK ini, besar kemungkinan terjadi peningkatan ketidakpuasan yang dapat mengarah pada instabilitas politik.
Selain itu, studi dari Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam Why Nations Fail (2012) menunjukkan bahwa kemunduran ekonomi sering kali disebabkan oleh kelemahan institusional dan kurangnya respons negara terhadap permasalahan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah perlu memastikan bahwa mereka memiliki kebijakan yang cukup kuat untuk menghadapi ancaman ekonomi dan memberikan kepastian bagi tenaga kerja.
Dalam menghadapi krisis ekonomi ini, pemikiran Konfusianisme dapat memberikan perspektif menarik. Konfusius pernah berbicara tentang tiga elemen utama dalam negara: makanan (ekonomi), militer (keamanan), dan kepercayaan (trust). Dari ketiga aspek tersebut, kepercayaan adalah yang paling utama.
“Jika kamu harus membuang satu, buanglah militer. Jika kamu harus membuang satu lagi, buanglah makanan. Tetapi jika kamu membuang kepercayaan, negara akan runtuh.” Demikian kata Konfusius.
Dalam konteks Indonesia saat ini, PHK massal bukan hanya tentang hilangnya pekerjaan, tetapi juga tentang bagaimana kepercayaan terhadap pemerintah dipertahankan. Tanpa kepercayaan, legitimasi Prabowo sebagai pemimpin dapat goyah.
Oleh karena itu, penyelamatan perusahaan yang hampir bangkrut harus dilaksanakan dalam bingkai pengembalian kepercayaan publik terhadap kemampuannya dalam menangani krisis ekonomi.
Beruntungnya, dari berbagai survei saat peringatan 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, tingkat kepercayaan publik pada pemerintah masih ada di angka 80 persen. Ini tentu jadi modal penting yang bisa dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Jangan sampai isu PHK malah berujung pada tingkat kepercayaan masyarakat.
Apa yang Harus Dilakukan Prabowo?
Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh pemerintahan Prabowo. Misalnya, pemerintah perlu melakukan intervensi langsung dalam industri strategis, khususnya sektor manufaktur yang kini terpuruk.
Stimulus ekonomi yang tepat sasaran perlu segera diberikan kepada industri tekstil dan elektronik agar mereka dapat bertahan di tengah tekanan global. Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu membentuk dana talangan bagi perusahaan yang masih memiliki potensi untuk bangkit, sehingga pemutusan hubungan kerja bisa diminimalisir.
Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan penciptaan lapangan kerja alternatif bagi para pekerja yang terkena PHK. Program pelatihan ulang (reskilling) harus digalakkan agar tenaga kerja bisa beradaptasi dengan industri baru yang berkembang, seperti sektor teknologi dan energi terbarukan. Mendorong investasi di sektor padat karya juga menjadi strategi yang harus diprioritaskan agar lebih banyak tenaga kerja bisa terserap kembali ke dalam sistem ekonomi.
Tidak kalah pentingnya, reformasi regulasi ketenagakerjaan harus segera dilakukan. Birokrasi yang berbelit-belit dalam perizinan usaha harus disederhanakan agar lebih banyak perusahaan dapat bertahan dan berkembang. Regulasi ketenagakerjaan juga harus lebih fleksibel, tetapi tetap menjaga keseimbangan dengan perlindungan hak-hak pekerja.
Namun, di atas semua langkah teknis tersebut, yang paling krusial adalah bagaimana Prabowo bisa memulihkan kepercayaan publik. Transparansi dalam kebijakan ekonomi dan keterbukaan dalam setiap langkah yang diambil harus dijadikan prioritas. Pemerintah juga harus lebih aktif berdialog dengan perwakilan buruh dan pengusaha agar solusi yang dihasilkan bisa diterima oleh semua pihak.
Pada akhirnya, krisis PHK yang melanda Indonesia saat ini bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga ujian politik bagi Prabowo Subianto. Jika ia gagal memberikan solusi konkret, legitimasi politiknya bisa melemah sejak awal pemerintahannya.
Dalam perspektif Konfusianisme, kepercayaan publik adalah fondasi utama negara. Jika kepercayaan ini runtuh, maka pemerintahan Prabowo akan menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan stabilitas politik dan ekonomi. Oleh karena itu, langkah-langkah nyata harus segera diambil untuk menyelamatkan sektor industri dan mengembalikan harapan bagi jutaan pekerja yang kini kehilangan masa depan mereka.
Prabowo tidak hanya harus menyelamatkan pabrik-pabrik yang hampir runtuh, tetapi juga harus menyelamatkan kepercayaan rakyatnya. Karena, seperti kata Konfusius, tanpa kepercayaan, negara tidak akan bisa bertahan. Semoga nasib Pak Sutrisno dan kawan-kawan bisa jadi lebih baik. (S13)
