All politics is local
-Tip O’Neil-
PinterPolitik.com
Ramainya kritik terbuka terhadap RAPBD DKI Jakarta 2018 menjadi momok bagi pemerintahan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang belum sampai dua bulan bekerja. Kritik secara umum timbul karena banyaknya sektor anggaran yang membengkak. Selain itu, ada juga sektor anggaran yang sebelumnya tidak ada, kini menjadi ada.
Yang paling kontroversial salah satunya terkait anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), yang mana kenaikannya mencapai Rp 26,64 miliar rupiah. Disebut-sebut, akan ada 73 tenaga ahli yang akan membantu Anies, naik signifikan dari hanya 15 tenaga ahli pada zaman Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ada pula kontroversi terkait kenaikan Rp 98,96 miliar rupiah untuk anggaran kunjungan kerja anggota DPRD.
Ini menjadi perdebatan tatkala publik mencurigai anggaran dalam RAPBD tersebut akan digunakan sebagai politik ‘gentong babi’ (bagi-bagi kekuasaan atau anggaran bagi koalisi politik) Anies kepada para pendukungnya dahulu, baik relawan maupun partai pendukungnya. Terlebih, Anies menolak menjelaskan pembengkakan-pembengkakan anggaran tersebut. (Baca juga: RAPBD DKI Bertambah 3 Triliun)
Di samping dugaan bagi-bagi anggaran kepada para elit di ibukota, Anies juga disebut akan memangkas anggaran 5 BUMD menjadi nol. Pedihnya, pemotongan tersebut dibebankan antara lain kepada PD Dharma Jaya dan Food Station yang merupakan penyedia subsidi daging dan telur murah bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP). Lantaran demikian, masyarakat kelas bawah penikmat daging murah di era Ahok terancam jadi korban.
Dirut PD Dharma Jaya: Saya Enggak Tahu Bagaimana Beli Persediaan Daging KJP https://t.co/jSZq4HaAZf
— Kompas.com (@kompascom) November 21, 2017
Padahal, sepanjang kampanyenya, Anies getol meneriakan ‘keberpihakan’ pada rakyat kecil. Ia juga menyebut akan membuat proses politik yang bottom-up, tidak top-down seperti pada kepemimpinan Ahok. Tetapi, bukti bahwa RAPBD masih banyak dipertanyakan dan tidak dapat dijelaskan sangat menimbulkan kecurigaan.
Lalu, bagaimana proses bottom-up dalam politik anggaran dalam benak Anies?
Mencari Partisipasi dalam Dua Bulan Kekuasaan
Proses politik bottom-up adalah seluruh proses untuk menjaring suara dari bawah (masyarakat) untuk dibawa ke meja atas (pemerintah). Sekalipun pernah mengutarakan niat seperti itu dalam kampanye, Anies-Sandi tidak memasukkan ide tersebut dalam visi-misi yang tertuang di jakartamajubersama.com.
Lantas, bila melihat aksi Anies sejauh ini, ada dugaan bahwa proses partisipatoris yang ingin dicapainya adalah dengan meminta bawahan untuk berpartisipasi dalam mencari solusi. Solusi yang dimaksud saat itu, misalnya terkait program rumah lapis gagasan gubernur yang teknisnya belum disiapkan. Anies meminta Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede untuk mencari solusi secara mandiri dan tidak menanyakannya pada forum itu.
“Ya, Bapak cari solusinya, Pak, karena itu Bapak jadi wali kota. Kan, begitu kira-kira, Pak. Kalau enggak, kita diskusi akademik di ruangan ini. Tidak.”
-Anies Baswedan, rapat bersama walikota seluruh Jakarta-
Dugaan tersebut telah menyalahi pemaknaan politik partisipatif, terutama dalam pemerintahan Provinsi DKI, yang lebih menyerupai kota daripada provinsi, begitu kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Seharusnya, dalam hubungan dengan wali kota yang ditunjuk langsung oleh gubernur, relasi delegasi hierarkis-lah yang lebih ditekankan, bukan dialogis.
Sementara, dugaan berikutnya adalah terkait partisipasi dalam masalah yang paling Anies perhatikan saat kampanye, yakni penggusuran. Hal ini sempat terlontar ketika Anies bertemu warga Bukit Duri dan menjanjikan ‘solusi partisipatif’. Sikapnya ini juga terkait dengan dugaan sebelumnya, karena program rumah lapis adalah jawaban Anies atas masalah penggusuran.
Setidaknya, pada dugaan kedua makna partisipasi dari masyarakat sudah terlihat. Namun, mengapa jawaban teknis hingga anggaran kebijakan ini belum terjawab sampai sekarang?
Bisa saja, bottom-up dalam benak Anies tidak menyentuh aspek anggaran. Namun, lebih kepada kebijakan-kebijakan populis yang menyenangkan pemilihnya. (Baca juga: Doublespeak Anies dan Etika Politik)
Participatory Budgeting, Pembangunan dari Bawah
Pada dasarnya, mekanisme bottom-up akan optimal bila dijalankan dari awal hingga akhir tahun anggaran. Dalam ilmu perkotaan, dikenal istilah participatory budgeting (PB) yang terkait dengan hal ini. PB menekankan pada demokrasi kota, utamanya dalam politik anggaran.
Gagasannya, bahwa untuk memenuhi anggaran yang adil bagi semua—terutama kelas bawah—dan tidak menimbulkan pergunjingan, anggaran harus mewakili kepentingan publik. PB menggunakan sistem ‘musyawarah’ dari level bawah hingga dibawa ke level atas, sehingga pada akhirnya anggaran yang disahkan adalah representasi kepentingan dari bawah.
Setidaknya, ada delapan tahapan dalam mekanisme PB yang dapat dicontoh oleh Anies di Jakarta. Kedelapannya mensyaratkan adanya tek-tok atau hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dengan baik.
Masyarakat memberi masukan permasalahan termasuk usulan anggarannya, ditampung, dan diseleksi oleh pemerintah. Kemudian, draf akhir sebelum disampaikan kepada pemerintah-parlemen kota, di-vote kembali oleh masyarakat.
Partisipasi ini juga menuntut pejabat politik, seperti legislatif daerah, untuk turun ke masyarakat dan menjaring seluruh masukan kebijakan hingga anggarannya. Sehingga, tidak hanya partisipasi masyarakat yang meningkat dalam menyadari anggaran daerah, fungsi representasi anggota dewan daerah dapat dijalankan pula secara berkesinambungan.
Akan lebih baik ketimbang menaikkan anggaran diam-diam dan membuat publik terkejut, bukan?
Sebenarnya, sejak 2014 Indonesia telah mengenal PB dalam bentuk Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang digagas Bappenas dan Bappeda. Namun, dalam pelaksanannya, masih sedikit kesuksesan yang terlihat di kota/kabupaten.
Di seluruh daerah di Indonesia, hanya sedikit Musrenbang yang berujung pada APBD. Musrenbang DKI pada era Ahok-Djarot adalah salah satu yang konsisten diproses dengan baik menjadi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), kemudian APBD. Anies-Sandi memiliki obligasi untuk mempertahankan tradisi partisipatif seperti ini, di lima tahun ke depan.
PB dalam bentuk Musrenbang seharusnya dapat dijalankan dengan optimal untuk membuat politik anggaran lebih partisipatif. Sekalipun usulan dari bawah telah terserap, namun usulan dari atas juga harus diketahui lebih dulu oleh publik. Sehingga ke depannya, tidak muncul polemik dahulu, klarifikasi kemudian.
Bila ke depannya hanya berjanji-janji tanpa rencana teknis, bahkan Musrenbang yang berbenturan dengan kepentingan elit koalisi, bagaimana bisa menjalankan politik anggaran secara bottom-up?
Belajar dari Porto Alegre
Walikota Olivio Dutra bisa jadi memang mirip Gubernur Anies Baswedan. Keduanya sama-sama menang Pemilu di tengah hasil survei yang sempat rendah, namun meroket karena sukses menggunakan kampanye populis yang menyenangkan kelas bawah.
Olivio Dutra adalah Walikota Porto Alegre, Brasil, periode 1989-1993 yang sukses menjalankan PB dan menjadikannya sistem politik anggaran percontohan dunia. Dutra memulai PB dari nol, bahkan minus. Sebabnya, prasyarat Porto Alegre untuk menjalankan politik anggaran partisipatoris dan demokrasi yang deliberatif belum terpenuhi.
Kondisi kota saat itu dikuasai oleh banyak mafia, tuan tanah, dan patron-patron politik yang marak menimbulkan klientelisme dalam bisnis dan politik. Masyarakat kelas bawah cenderung tereksklusi dari sistem dan tidak memiliki kesadaran politik yang baik. Sehingga, kepentingan orang-orang yang sangat miskin menjadi sulit diakomodasi karena hanya hubungan patron-klien elit-lah yang diakomodasi. Dutra, bersama Partai Buruh-nya bekerja dan mendobrak sistem tersebut.
Bank Dunia menyebut, ada beberapa inisiatif awal PB di Porto Alegre yang efektif. Transparansi informasi merupakan yang pertama, di mana melalui hal tersebut, masyarakat luas mampu menyadari proses pemerintahan sekaligus mempercayai bahwa pemerintah tak lagi korup. Setelah kesadaran masyarakat luas tercapai, pemerintah kemudian mengajak kalangan miskin hingga yang paling miskin untuk ikut dalam proses perumusan anggaran melalui forum-forum kecil.
Forum-forum tersebut dipecah berdasarkan geografis (lingkungan) dan tematik (isu). Sehingga, masyarakat miskin mampu masuk ke dalam setiap forum sesuai pilihan urusannya. Mereka dapat meminta perbaikan urusan fisik lingkungannya seperti infrastruktur, hingga meminta kebijakan kesejahteraan bagi anak-anak mereka.
Setelah berhasil berjalan di tahap awal, Dutra kemudian menerapkan feedback berupa akuntabilitas anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan pada tahun PB berikutnya. Pemerintah juga kemudian membina organisasi-organisasi lokal yang berorientasi pembangunan, untuk menjadi mesin politik dalam memberi input hingga mendukung output pemerintah.
Salah satu hasilnya, Dutra sukses meningkatkan konektivitas gorong-gorong dan serapan air dari 78 persen pada 1989, menjadi 98 persen pada 1993. Konektivitas tersebut dijalin melalui masukan-masukan setiap lingkungan terkecil, yang dilaporkan progresnya setiap tahun oleh masyarakat. Sistem konektivitas masyarakat seperti ini yang kemudian dicontoh oleh 140 kota lainnya di Brasil.
Berkat keberhasilannya menjalankan politik anggaran partisipatif ini, kepercayaan masyarakat kepada Dutra juga terus meningkat. Dari level Walikota Porto Alegre, ia kemudian naik menjadi Gubernur Rio Grande do Sul, dan mencapai posisi Menteri Perkotaan pada 2003.
Anies tentu telah puas mengecap kursi menteri. Lantas, bila posisi gubernur ini ingin dijadikan pegas untuk melontarkannya ke kursi presiden, mungkin ia harus terlebih dahulu serius mengurusi Jakarta.
Langkah pertamanya, memastikan ‘gentong babi’ elit koalisi dengan anggaran-anggaran siluman tidak terus-terusan menjadi budaya. Langkah selanjutnya, dengan mengawal Rembuk RW hingga Musrenbang untuk terus diserap ke dalam APBD.
Jangan cuma memanjakan RT/RW dengan transfer dana tunai langsung, edukasi mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Jangan juga malah mengajak bawahan berpartisipasi, pimpin mereka dengan solusi.
Masyarakat lah yang harus berpartisipasi. Jangan sampai daging murah KJP dipangkas ya, Pak Anies (R17)
