Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Kendati tak saling berkaitan secara langsung, kemungkinan merangkul Anies Baswedan ke jajaran menteri bisa saja menambah kekuatan dan daya tawar Prabowo Subianto andai memiliki intensi melepaskan pengaruh Joko Widodo (Jokowi) di pemerintahannya. Mengapa demikian?
Menjelang penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, situasi politik Indonesia semakin dinamis dan penuh spekulasi. Salah satu fenomena yang memicu perbincangan adalah saat Anies Baswedan, capres yang bersaing ketat dengan Prabowo di Pilpres 2024, memasang status “Open to Work” di LinkedIn-nya.
Selain dinilai sebagai caper agar tetap relevan di tataran sosial-politik, status itu pun turut diinterpretasikan sebagai sinyal politik yang mengarah pada kemungkinan Anies membuka diri untuk posisi di pemerintahan baru Prabowo.
Di sisi lain, Prabowo dihadapkan pada tantangan yang tampaknya rumit, yakni potensi power struggle dengan Joko Widodo (Jokowi) pasca-presidensinya.
Jokowi yang dalam beberapa hari ke depan lengser dari jabatannya sebagai RI-1 disebut-sebut tetap akan memiliki pengaruh, baik melalui jejaring politiknya maupun melalui putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang akan menjadi Wakil Presiden (Wapres).
Isu terkait akun alter Gibran di forum KasKus, dengan nama “fufufafa,” juga menambah rumit relasi antara Prabowo dan keluarga Jokowi. Terutama, karena kabar yang menyebutkan penghinaan terhadap Prabowo dan keluarganya pada Pilpres sebelumnya.
Dalam kondisi tersebut, sekali lagi, kendati tak berkaitan secara langsung, pilihan strategis antara opsi merangkul Anies atau Jokowi menjadi semakin krusial bagi Prabowo, khususnya dalam hal menjaga stabilitas politik dan memperkuat pemerintahannya.
Kedua tokoh ini memiliki latar belakang politik yang berbeda, namun sama-sama menawarkan keuntungan sekaligus tantangan bagi Prabowo. Bagaimana itu bisa terjadi?
Manisnya Daya Tawar Anies?
Jika Prabowo memilih untuk merangkul Anies dalam kabinetnya, ada beberapa keuntungan strategis yang dapat diraih. Pertama, simpati publik terhadap Anies masih cukup kuat, terutama dari kalangan simpatisannya yang dikenal militan dan setia.
Hal tersebut bisa memberikan stabilitas bagi pemerintahan Prabowo, terutama di kalangan pendukung oposisi yang selama ini merasa terpinggirkan. Tentu dengan mengelola relasi dengan penyesuaian konstruktif.
Konsolidasi kekuatan politik ini bisa membantu meredam kegaduhan yang mungkin timbul di luar pemerintahan, terutama di tahun-tahun awal kepemimpinan Prabowo.
Dalam konteks teoritis, pendekatan ini sejalan dengan teori konsolidasi politik yang dijelaskan oleh Juan Linz dan Alfred Stepan.
Konsolidasi politik bertujuan untuk menciptakan stabilitas dengan mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada dalam sistem politik, sehingga mengurangi potensi konflik internal.
Menariknya, hal tersebut telah dipraktikkan Jokowi di periode keduanya dengan merangkul Prabowo.
Dengan memasukkan Anies ke dalam kabinetnya, Prabowo bisa menciptakan koalisi besar yang lebih kohesif dan terhindar dari fragmentasi politik yang berpotensi mengancam jalannya pemerintahan.
Prabowo sendiri dikatakan akan memprioritaskan stabilitas dan enggan terlalu banyak kegaduhan di jalannya pemerintahan baru kelak.
Namun, di balik potensi positif tersebut, ada beberapa pertimbangan negatif yang kiranya tidak bisa diabaikan.
Dalam debat Pilpres 2024 lalu, Anies memberikan nilai 11 dari 100 kepada kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
Penilaian itu bisa saja menjadi luka personal bagi Prabowo maupun orang-orang terdekatnya, terutama saat bahu-membahu mengurus pertahanan negara.
Selain itu, koalisi pemerintahan Prabowo sudah terlalu sesak. Termasuk dengan opsi merangkul PDIP.
Lebih lanjut, Anies pun bisa saja tetap dilihat sebagai ancaman, baik bagi Prabowo maupun aktor lain dalam menyongsong Pilpres 2029. Jika diberikan panggung di kabinet, tak menutup kemungkinan popularitas Anies bisa terus tumbuh.
Kecuali, terdapat kesepakatan besar yang membuat Anies bergabung dengan partai politik, seperti Partai Gerindra, sehingga ancaman ini bisa diminimalkan. Di sisi lain, risiko Anies menjadi rival Prabowo di masa depan tidak dapat diabaikan begitu saja.
Berkorelasi dengan konteks tersebut, status Anies dapat dikatakan bukan ancaman berarti saat ini dengan tak memiliki kendaraan politik untuk memengaruhi kebijakan secara praktis dan signifikan.
Tetapi, dengan opsi merangkul Anies dengan daya tawar yang sesungguhnya terbatas, terdapat secercah nilai positif bagi Prabowo. Hal itu tak lain adalah sumbangsih kekuatan politik (impresi) yang boleh jadi hanya dapat dinarasikan oleh Anies untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan pengaruh Jokowi di pemerintahan berikutnya.
Satu yang pasti adalah kritisi Anies selama ini terhadap pemerintahan Jokowi yang bisa dimainkan untuk mereduksi signifikansi Jokowi dan trahnya dalam politik-pemerintahan tanah air.
Lalu, bagaimana dengan Jokowi?
Bergantung Megawati dan PDIP?
Di sisi yang berbeda, mempertahankan hubungan baik dengan Jokowi juga memiliki keuntungan strategis. Setidaknya, untuk stabilitas jangka pendek pemerintahan Prabowo.
Pengaruh Jokowi di kalangan kepala daerah, kepala desa, dan simpati masyarakat di pelosok, terutama karena program-program infrastrukturnya, dinilai masih cukup kuat.
Dengan merangkul Jokowi, Prabowo bisa memanfaatkan jaringan politik yang telah dibangun Jokowi selama dua periode pemerintahannya, yang membuat Prabowo bisa lebih mudah mengonsolidasikan dukungan di level daerah dan memperkuat legitimasi pemerintahannya.
Akan tetapi, kontroversi “fufufafa” disebut-sebut turut menjadi variabel sensitif krusial karena memantik pertanyaan tentang loyalitas Gibran sebagai Wakil Presiden dan kredibilitasnya di mata para pendukung Partai Gerindra dan parpol dalam koalisi yang lebih konservatif.
Cukup unik memang, namun satu yang tak boleh dilupakan, relasi di antara Prabowo dan Jokowi kiranya juga akan sangat bergantung pada hubungan Prabowo dengan Megawati Soekarnoputri dan hubungan Megawati dan Jokowi.
Ketua umum PDIP, Megawati memiliki hubungan yang rumit dengan Jokowi, terutama setelah beberapa perbedaan haluan selama Pilpres dan Pemilu 2024.
Rencana pertemuan Prabowo dan Megawati kemudian menjadi penting karena bisa saja mengubah segala kemungkinan relasi dengan Jokowi dan secara tak langsung dengan Anies.
Dalam situasi yang serba dinamis ini, Prabowo tampaknya akan mengambil pendekatan wait and see terhadap relasinya dengan Jokowi. Relasi dengan Jokowi masih akan terus diselami, terutama dalam konteks hubungan dengan PDIP dan Megawati. Kendati demikian, Prabowo tampaknya akan lebih tegas dalam mengambil keputusan terkait Anies.
Menariknya, dalam konsep “need for enemies” yang dikemukakan oleh Richard Sennett, elite politik sering kali membutuhkan musuh untuk memperkuat kohesi internal dan memperjelas identitas politik mereka.
Dengan meninggalkan Anies, Prabowo bisa mengkonsolidasikan kekuatannya serta untuk menjadi justifikasi dan legitimasi kepemimpinannya kelak.
Bagaimanapun, probabilitas power struggle Prabowo-Jokowi, akan terkait dengan variabel seperti luka politik, konsolidasi, dan konteks memaafkan selama kepentingan san rencana politik ke depan terakomodir.
Logic and language atau logika dan bahasa di antara Prabowo, Jokowi, Megawati dan termasuk Puan Maharani di dalamnya, serta Anies kiranya akan sangat menentukan dalam beberapa waktu ke depan. (J61)
