HomeNalar PolitikAnggota Paspampres Tolak Lindungi Trump

Anggota Paspampres Tolak Lindungi Trump

O’Grady mengaku memilih masuk penjara dibanding tewas karena melindungi Trump sebagai kepala negara.


pinterpolitik.comKamis, 26 Januari 2017.

DENVER – Perpecahan yang terjadi di Amerika Serikat (AS) pasca pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS tampaknya belum berhenti terjadi. Banyak warga AS yang masih tak suka Donald Trump menjadi Presiden. Kabar terbaru datang dari anggota Secret Service atau Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres).

Seorang anggota pasukan pengaman Presiden secara terang-terangan menolak ‘mengorbankan dirinya’ untuk melindungi Trump. Anggota Paspampres itu bernama Kerry O’Grady, seorang wanita yang telah bekerja selama 23 tahun.  Bekerja sebagai Paspampres tentu tugasnya adalah untuk menjaga keamanan Presiden, dalam hal ini tentu saja Trump. Namun karena benci, O’Grady menolak menjadi tameng jika Trump mendapat tembakan dari musuh.

Wanita ini mengaku baru kali ini membenci Presidennya sendiri. Padahal, tugas dari Paspampres adalah mengamankan Presiden, meski harus mengorbankan nyawanya sendiri.

“Sebagai pelayan publik selama hampir 23 tahun, saya memilih tidak melanggar Hatch Act. Jadi saya tetap diam dan sering menghindar. Terlepas dari kenyataan bahwa saya diharapkan menjadi tameng bagi keduanya,” tulis Kerry melalui Facebooknya, seperti dilansir harian Inggris Daily Mail.

Untuk diketahui, Hatch Act adalah perangkat Undang-Undang yang disahkan pada tahun 1939 untuk mencegah aktivitas politik yang merugikan, terutama di kalangan militer AS, termasuk juga Paspampres. Namun, O’Grady berani melanggar pedoman ini karena merasa benar.

Ia mengaku dalam keadaan sadar memposting kalimat itu ke akun Facebook yang ditulisnya pada Oktober 2016, tepatnya menjelang Pilpres AS. O’Grady mengaku memilih masuk penjara dibanding tewas karena melindungi Trump sebagai kepala negara.

Selama musim kampanye, O’Grady gemar mengkritik Trump, terutama sejak Trump mengucapkan kata-kata vulgar dan dianggap melecehkan perempuan. Sebagai wanita, ia mengaku terbawa emosi, dan sebagai agen senior, ia merasa Trump tidak pantas menjadi Presiden. Kerry berharap Hillary Clinton-lah yang jadi Presiden AS.

Baca juga :  Puan x Prabowo: Operasi Rahasia Singkirkan Pengaruh Jokowi?

Masih soal curhatnya, O’Grady mengatakan di bawah kepemimpinan Trump, AS akan mengalami bencana. Dia menganggap Trump sumber bencana bagi kaum wanita maupun kelompok minoritas lainnya di Negeri Paman Sam.

Selama ini, setiap anggota Paspampres dilarang memposting pesan partisan di sosial media atau berbagi dan memasang materi memalukan. Dalam latihan operasi keamanan, seluruh agen diperingatkan tidak menggunakan media sosial karena bisa membuka informasi personal dan pergerakan tim pengamanan Presiden.

Begitu kasus ini muncul ke permukaan, Secret Service AS angkat bicara. Melalui siaran pers, kasus ini segera diselidiki. Belakangan, O’Grady mengaku sudah menghapus postingan itu dua hari setelah dia mengunggahnya. Dia menjelaskan, tulisannya itu dibuat setelah Trump dituding melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah wanita.

“Pemerintahan ini sangat penting bagi saya. Saya mengabdi untuk kenyamanan presiden, tapi saya tetap punya (hak yang dijamin) Amandemen Pertama mengenai hak berbicara,” akunya seperti dilansir CNN. Walaupun demikian, O’Grady sebagai anggota Paspampres di daerah Denver akan tetap disidangkan dan bisa dihukum jika terbukti melanggar Hatch Act.

Persoalan ini menambah daftar panjang kontroversi yang muncul di seputar pelantikan Trump. Jika seorang anggota Paspampres yang nota bene adalah pengamanan garda terdepan seorang presiden saja menolak untuk mengamankan Presiden, akan seperti apa nasib Trump nanti? Menarik untuk ditunggu. (S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

“Sepelekan” Anies, PKS Pura-Pura Kuat?

Telah dua kali menyatakan enggan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024, PKS kiranya sedang mempraktikkan strategi politik tertentu agar daya tawarnya meningkat. Namun di sisi lain, strategi itu juga bisa saja menjadi bumerang. Mengapa demikian?

Gibran, Wapres Paling Meme?

Usai MK bacakan putusan sengketa Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka, unggah fotonya sendiri dengan sound berjudul “Ahhhhhh”.

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.

Triad, Grup Mafia Penguasa Asia?

Kelompok mafia tidak hanya ada di negara-negara Barat, di Asia, sebuah kelompok yang disebut Triad kerap disamakan dengan mafia-mafia ala Italia. Bagaimana sejarahnya?

Manuver Mardiono, PPP “Degradasi” Selamanya?

Kendati belakangan berusaha tetap membawa PPP eksis di kancah perpolitikan nasional dengan gestur merapat ke koalisi Prabowo-Gibran, Muhamad Mardiono agaknya tetap akan cukup sulit membawa PPP bangkit jika tak membawa perubahan signifikan. Mengapa demikian?

Simpati, ‘Kartu’ Rahasia Prabowo?

Prabowo meminta relawan dan pendukungnya untuk tidak berdemo agar jaga perdamaian dan tensi politik. Apakah ini politik simpati ala Prabowo?

Sembako Siap Melambung Akibat Iran? 

erang Iran-Israel diprediksi akan berdampak besar pada ekonomi Indonesia. Mengapa demikian? 

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

More Stories

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.