Sebuah jajak pendapat terbaru menyatakan calon presiden (capres) dengan latar belakang militer menjadi preferensi pemilih generasi Z di kontestasi elektoral 2024. Namun, mengapa sosok militer seperti Andika Perkasa dan Prabowo Subianto tampak begitu diidamkan sebagai kriteria ideal seorang presiden? Mungkinkah itu karena mitos?
Semakin dekatnya pesta demokrasi di tahun 2024 dapat dipastikan akan diiringi dengan jamaknya berbagai macam survei, baik mengenai partai politik (parpol) mana yang paling kuat hingga kandidat terfavorit dalam pemilihan presiden (pilpres).
Satu yang menarik datang dari Litbang Kompas yang dirilis pada 22 Juni lalu. Hasil jajak pendapat tersebut menempatkan Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto di urutan teratas elektabilitas calon presiden (capres) dari segmen pemilih generasi Z (17-25 tahun).
Berdasarkan data, kalangan pemilih itu sendiri memiliki signifikansi lebih di pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang jika dibandingkan edisi sebelumnya. Pada Pemilu 2019, Daftar Pemilih Tetap (DPT) menyajikan fakta bahwa pemilih berusia 20 tahun mencapai 17.501.278 orang, sedangkan yang berusia 21-30 tahun sebesar 42.843.792 orang.
Sementara di Pemilu 2024, jumlah pemilih generasi Z plus generasi milenial – yang dinilai tidak jauh berbeda karakteristiknya – diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 60 persen dari total suara pemilih.
Kembali ke hasil survei, peneliti Litbang Kompas Arita Nugraheni menyebut responden muda cenderung memilih capres dengan latar belakang militer.
Meskipun latar belakang militer menjadi pertimbangan utama generasi muda, Arita mengatakan hal itu tidak serta merta membuat figur capres dengan rekam jejak militer memiliki elektabilitas tinggi.
Lebih lanjut, dia merinci bahwa kecenderungan itu berkorelasi erat dengan pertimbangan lain terkait sosok yang diidamkan responden seperti akuisisi pesona, kewibawaan, dan ketegasan.
Selain Prabowo, terdapat pula nama sosok serdadu lain, yakni Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang mengemuka sebagai capres idaman generasi Z.
Jika Prabowo berpeluang besar disokong Gerindra untuk ketiga kalinya sebagai capres, Andika telah ditasbihkan menjadi satu dari tiga kandidat terkuat capres Partai NasDem hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
Di atas semua itu, terdapat kesan bahwa diskursus mengenai dikotomi capres berlatar belakang militer dan sipil kembali mengemuka di balik hasil survei dan penjabaran tersebut.
Lantas, mengapa polaritas capres militer dan sipil masih eksis jelang pesta demokrasi 2024? Benarkah kepemimpinan dari sosok militer lebih baik dibandingkan sipil?
Mitos Belaka?
Secara garis besar, teori konstruksi sosial agaknya tepat untuk menjelaskan mengapa sosok dengan latar belakang militer – seperti Prabowo dan Andika – memiliki kesan yang lebih baik dibandingkan sipil dalam konteks capres di Pemilu 2024.
Peter L. Berger dan Thomas Luckman menjelaskan definisi teori tersebut sebagai terciptanya “realitas” berdasarkan pengalaman subjektivitas individu yang saling berinteraksi secara terus-menerus.
Hal itu kiranya relevan dengan mengakarnya kepemimpinan militer, mulai dari level pusat, lini sipil, hingga pimpinan di tingkat desa melalui Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam naungan konsep Dwifungsi ABRI pada era Orde Baru Soeharto.
Usia rezim yang mencapai lebih dari tiga dekade kiranya lebih dari cukup bagi terbentuknya realitas persepsi terhadap profesi ABRI dan TNI yang mencerminkan kekuasaan serta kebanggaan.
Landasan konstruksi sosial itu kemudian tampak memengaruhi sejumlah probabilitas pendorong mengapa sosok dengan latar belakang militer memiliki citra yang baik sebagai figur pemimpin level tertinggi.
Pertama, struktur institusi militer lekat dengan ciri khas yang ajek. Hakikat rantai komando yang tidak dapat diganggu gugat membuat segala perintah seorang komandan akan dilaksanakan hingga tuntas.
Kedua, periode yang cukup lama “disandera” Dwifungsi ABRI kiranya menimbulkan efek yang dikenal sebagai Stockholm syndrome, yakni sebuah disorientasi psikologis pada korban penyanderaan yang mengakibatkan mereka justru menaruh simpati terhadap pelaku.
Simpati itu muncul sebagai akibat dari capture bonding atau semacam ikatan yang timbul selama periode penyanderaan.
Hal itu tampaknya dapat menjawab mengapa ada momentum di mana Orba dikritik karena sifat militeristiknya, namun kepemimpinan militer tetap menjadi sebuah glorifikasi hingga saat ini.
Sampel konkretnya juga tampak terlihat dari sejumlah mantan aktivis ’98 yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif via Partai Gerindra-nya Prabowo yang diduga terkait dengan penculikan rekan sejawat mereka pada krisis 24 tahun lalu.
Ketiga, preseden pemimpin sipil di Indonesia agaknya turut berpengaruh. Terkait hal ini, konsep ingatan kolektif yang dikemukakan Maurice Halbwachs dalam On Collective Memory boleh jadi merupakan variabel pendukung.
Ingatan kolektif sekilas tampak berbaur dengan konsep komparasi sosial yang dijelaskan Gayannée Kedia, Thomas Mussweiler, dan David E.J. Linden dalam Brain mechanisms of social comparison and their influence on the reward system.
Mereka menjelaskan bahwa perilaku komparatif atau membandingkan adalah tendensi alamiah manusia, termasuk dalam aspek kepemimpinan.
Kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) boleh saja dikatakan memuaskan dalam sejumlah survei. Akan tetapi realitas yang dapat dirasakan tampaknya tidak selalu demikian dan kerap menimbulkan komparasi kepemimpinan, misalnya, dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden RI ke-2 Soeharto yang berlatar belakang militer.
Saat ini, narasi “antitesis Jokowi” justru tampak mengemuka setelah pada Pilpres 2014 silam, Jokowi menjadi sosok representatif antitesis capres dengan background militer.
Terakhir, konsep swimmer body illusion yang dipopulerkan oleh Nassim Nicholas Taleb kiranya juga dapat menjawab hal tersebut. Konsep itu menjelaskan penyimpangan logis ketika seseorang keliru dalam menentukan mana yang menjadi sebab dan akibat.
Ihwal yang membuat kiranya perlu untuk mempertanyakan apakah responden ataupun pemilih mempertimbangkan riwayat kinerja konkret capres militer atau justru sejak awal memiliki tendensi terhadap capres militer?
Padahal, sebuah penelitian dari R.D. McKinlay dan A.S. Cohan yang dipublikasikan dalam Comparative Analysis of the Political and Economic Performance of Military and Civilian Regimes kiranya menegasikan postulat yang menyebut kepemimpinan militer lebih baik dibandingkan sipil.
McKinlay dan Cohan melakukan perbandingan kinerja di bidang politik, pertahanan, dan ekonomi di antara negara-negara yang dikelola militer dan negara-negara yang dikelola sipil.
Hasilnya, tidak terdapat banyak perbedaan antara sipil dan militer, sekaligus membantah persepsi pihak yang cenderung menginferiorkan kepemimpinan dari kalangan sipil.
Selaras dengan rangkaian interpretasi di atas, anggota Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PinterPolitik Khairul Fahmi lantas mengistilahkan kekeliruan persepsi tersebut sebagai “mitos kesatria”.
Lalu, seperti apa dampak “mitos” tersebut pada peluang capres berlatar belakang militer seperti Prabowo dan Andika?
Prabowo Tak Lekang?
Idealnya, dikotomi kepemimpinan sipil dan militer harus dihilangkan di era demokrasi modern saat ini.
Hal itu selaras dengan apa yang menjadi perspektif peneliti Seven Strategic Studies Girindra Sandino. Dia menambahkan, jalan tengah berupa konsolidasi hubungan yang tersusun secara sistematik antara kekuatan militer dan supremasi sipil harus diwujudkan. Tentu, dengan penekanan lebih terhadap supremasi sipil.
Hal itu bahkan telah dilakukan oleh sejumlah negara, seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, Jerman pasca-Adolf Hitler, dan Spanyol pasca-Francisco Franco, seiring dengan suksesnya gelombang kedua demokratisasi.
Akan tetapi, gelombang narasi pentingnya sosok capres yang tegas di Pilpres 2024 kiranya berkelindan dengan mengemukanya impresi positif pada kepemimpinan sosok berlatar belakang militer.
Dengan eksistensi “mitos kesatria” di benak pemilih Tanah Air, sosok seperti Prabowo maupun Andika agaknya akan lebih mudah untuk di-branding secara politik.
Apalagi, analis strategi politik asal AS Mark Penn dalam sebuah penelitian yang dituangkan dalam buku berjudul Microtrends: The Small Forces Behind Tomorrow’s Big Changes, menemukan realitas bahwa konstituen lebih memilih citra personal dibandingkan kemampuan menyelesaikan masalah.
Sosok flamboyan dan legenda hidup militer seperti Prabowo misalnya, masih dapat merengkuh simpati politik dari pemilih meskipun rekam jejaknya sebagai prajurit tak sedikit dinilai cukup kelam.
Itu terbukti dari hasil Pilpres 2014 dan 2019 kala sosok yang kini menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) itu selalu hanya kalah tipis dari Jokowi.
Sementara Andika sekilas tampak lebih fenomenal lagi. Mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) itu telah masuk bursa capres meskipun masih aktif sebagai abdi negara.
Bahkan, torehan tersebut diraih Andika tanpa sedikitpun memperlihatkan ambisi politik kentara. Andika terlihat kontras, misalnya, dengan Gatot Nurmantyo yang sejak masih menjabat sebagai Panglima TNI telah menunjukkan hasrat politik sebagaimana dijelaskan John McBeth dalam Military Ambitions Shake Indonesia’s Politics.
Pada akhirnya, muara dari penjabaran di atas akan ditentukan oleh realitas dan kecenderungan preferensi politik pemilih ke depannya yang sangat dinamis. Terselesaikannya segala permasalahan bangsa tentu menjadi yang diharapkan, terlepas dari latar belakang sosok presiden baru Indonesia kelak. (J61)
