Gosip terhangat menyebut Panglima TNI ke-22 Andika Perkasa akan segera masuk kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan posisi Menteri Pertahanan (Menhan) dinilai menjadi yang paling ideal. Jika terjadi, itu agaknya akan berdampak signifikan bagi peta politik di Pilpres 2024 mendatang. Mengapa demikian?
Kabar terbaru yang berhembus menasbihkan kepantasan mantan Panglima TNI Andika Perkasa sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) di kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ihwal itu sendiri datang setelah pengesahan suksesor Andika di DPR yang tampak berjalan dengan penuh suka cita kemarin.
Ya, Laksamana TNI Yudo Margono terlihat sangat ceria saat berjalan menuju kompleks parlemen sebelum resmi disahkan sebagai Panglima TNI dalam Sidang Paripurna DPR pada hari Senin, 13 Desember.
Akan tetapi, rapat pengesahan hanya dihadiri secara fisik oleh 21 anggota dewan, termasuk lima pimpinan DPR, yakni Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk Paulus, Muhaimin Iskandar, dan Rachmat Gobel. Sementara 195 anggota lainnya hadir secara virtual dengan 140 anggota lainnya izin.
Kendati demikian, sidang sudah memenuhi kuorum dan persetujuan dari para wakil rakyat disepakati.
Usai pengesahan, Puan dan Laksamana Yudo melakukan konferensi pers yang pada intinya sang pimpinan DPR berharap Panglima TNI dapat berkontribusi mengejar pencapaian minimum essential force (MEF) dan menjamin netralitas TNI di gelaran Pemilu 2024.
Tak lupa, Puan juga mengucapkan terima kasih kepada Andika atas pengabdiannya selama menjadi prajurit hingga merengkuh jabatan tertinggi di militer.
Kembali, tak lama setelah pengesahan Panglima TNI yang baru, kabar menarik hadir saat Andika digosipkan akan segera masuk ke kabinet Presiden Jokowi.
Mengacu pada kemampuannya selama ini, anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono merespons gosip itu dengan mengungkapkan keyakinannya bahwa Presiden Jokowi akan mempertimbangkan wacana tersebut.
Dave menilai Andika akan sangat berguna di pemerintahan Jokowi, namun tetap menyerahkan segala keputusan kepada RI-1.
Terkait pos mana yang pantas bagi Andika, politisi Partai Golkar itu tak menyebut secara spesifik. Dia menyebut Andika adalah sosok serba bisa yang dapat menyesuaikan dengan tugas apapun.
Di sisi berbeda, respons cukup memikat datang dari pengamat militer dan intelijen Ridlwan Habib. Dia mengaku mendapat informasi bahwa akan ada reshuffle dalam waktu dekat yang berkorelasi dengan gosip masuknya Andika ke kabinet.
Mudah ditebak, Ridlwan mengatakan Andika sangat tepat jika menempati posisi Menhan karena dapat mengonsolidasikan rencana yang sudah disusun namun belum dituntaskan.
Terkait dengan posisi Menhan Prabowo Subianto, sosok yang juga Direktur The Indonesia Intelligence Institute itu menyatakan kesibukan pencapresan akan menguras waktu jika tetap menjabat di posnya.
Namun demikian, skenario terdepaknya Prabowo dan masuknya Andika sebagai Menhan agaknya akan memantik konsekuensi politik signifikan jelang 2024. Terlebih, nama Andika sendiri memiliki elektabilitas mumpuni, baik sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres).
Lantas, mungkinkah itu benar-benar terjadi? Dan seperti apa dampak politik yang ditimbulkan?
Menerka Keputusan Jokowi
Tak dapat dipungkiri, gosip reshuffle yang disebut diterima oleh Ridlwan dapat dipastikan akan bergantung pada hak prerogatif Presiden Jokowi. Akan tetapi, saat isu tersebut telah berhembus, sejumlah skenario politik yang akan muncul agaknya tak keliru untuk dianalisis. Terlebih telah muncul pos dan aktor gamblang, yakni Menhan, Prabowo, dan Andika.
Berangkat dari realitas bahwa Pemilu 2024 adalah kompetisi politik, Presiden Jokowi yang notabene berasal dari entitas parpol kemungkinan tak sepenuhnya lepas dari kepentingan.
Di titik ini, keputusan untuk melakukan reshuffle pos Menhan bisa saja merupakan bagian dari bentuk pemberian restu dan ruang untuk bermanuver lebih leluasa (konteks positif) atau justru sebaliknya.
Konteks positif, yakni pemberian restu, berangkat dari gelagat Presiden Jokowi yang beberapa kali seolah memberikan sinyal positif, termasuk intrik terakhir mengenai rambut putih dan keriput pemimpin.
Maka dari itu, bisa saja Presiden Jokowi enggan bila Prabowo mendapat sentimen minor jelang kesibukan kampanye politik kelak yang berpotensi berbenturan dengan tupoksinya sebagai Menhan.
Namun di sisi berbeda, bagaimanapun, PDIP – parpol asal Presiden Jokowi – adalah satu-satunya parpol yang tak pernah absen mengusung capres di tiap edisi pilpres pasca reformasi.
Kepastian mengusung Prabowo sebagai calon RI-1 di 2024 oleh poros Partai Gerindra dan PKB agaknya bukan kabar baik bagi PDIP
Poin ke-15 taktik kemiliteran Tiongkok, yakni Tiga Puluh Enam Strategi mengungkapkan siasat menggiring macan untuk meninggalkan sarangnya, sehingga mereka akan terjauh dari sumber kekuatannya
Dengan asumsi normatif terkait kepentingan PDIP, katakanlah kemungkinan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres, langkah mendongkel Prabowo dari kursi Menhan bisa meminimalisir “panggung” sang mantan Panglima Kostrad itu.
Di saat bersamaan, Presiden Jokowi dan PDIP juga bisa memberi panggung maupun ruang baru kepada Andika sebelum diproyeksikan menjadi cawapres Ganjar di menit akhir. Tentu dalam konfigurasi ideal latar belakang sipil-militer.
Artinya, sinyal positif Presiden Jokowi dan PDIP kepada Prabowo Prabowo kemungkinan hanya upaya untuk menjaga kondusivitas, sekaligus membuka semua opsi serta hubungan baik andai kata capres PDIP tak berhasil unggul nantinya.
Kendati demikian, ketika sampai pada interpretasi dan dua skenario tersebut, opsi untuk melakukan reshuffle terhadap Prabowo bisa menjadi keputusan krusial bagi PDIP. Utamanya jika dianalisis dari segi momentum atau timing.
John Gibson dalam Political Timing: A Theory of Politicians’ Timing of Events mengemukakan signifikansi momentum yang dapat memengaruhi peristiwa politik. Dalam hal ini adalah konteks memaksimalkan benefit politik atau meminimalkan biaya serta risiko politik dari para aktor.
Sebab, tren kenaikan elektabilitas Ganjar belakangan ini bisa disokong oleh tawaran pengabdian negara lanjutan bagi Andika sebagai cawapres bisa menjadi formula politik dahsyat di 2024.
Apalagi, mertua Andika, yakni AM. Hendropriyono, sebagaimana dikatakan Jusuf Wanandi dalam bukunya yang berjudul Menyibak Tabir Orde Baru, adalah jenderal yang punya simpati dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Hal itu terlihat dari bagaimana “jasa” Hendropriyono yang seolah mengamankan awal karier politik Megawati hingga tumbangnya Orde Baru (Orba) dan terus berlanjut setelah Reformasi, termasuk di era Presiden Jokowi.
Namun, keputusan untuk menggantikan Prabowo dengan Andika sebagai Menhan agaknya cukup mustahil untuk dilakukan oleh Presiden Jokowi dan PDIP. Mengapa demikian?
PDIP-Prabowo Terpaksa Bertarung?
Meskipun memiliki keuntungan jika skenario menggantikan Prabowo demi memberikan panggung Andika sebelum direkrut sebagai cawapres Ganjar dilakukan, Presiden Jokowi dan PDIP bisa saja mendapat kerugian besar dari keputusan itu.
Jika reshuffle dilakukan dan Prabowo plus Partai Gerindra menafsirkannya sebagai penjerumusan, duel sengit kiranya akan terjadi seperti di Pilpres 2014 dan 2019. Itu belum termasuk energi ekstra demi bertarung dengan capres Partai NasDem, yakni Anies Baswedan.
Berlawanan dengan asumsi Ridlwan, probabilitas yang kiranya lebih mungkin terjadi adalah Prabowo akan tetap dipertahankan sebagai Menhan oleh Presiden Jokowi dan PDIP.
Selain risiko besar atas impresi “penyingkiran”, merangkul Andika sebagai cawapres Ganjar mungkin bukan hal sulit bagi PDIP dan dapat dilakukan di menit-menit akhir tanpa harus menaruhnya di kabinet Presiden Jokowi. Tak terkecuali dengan memanfaatkan relasi positif Mega dan Hendropriyono.
Dengan kata lain, Prabowo masih terlalu tangguh untuk digantikan dari posisinya saat ini. Di saat bersamaan, ambisi sama kuat dari Partai Gerindra dan PDIP kiranya akan memaksa kedua entitas politik yang kembali mesra sejak 2019 itu untuk kembali bertarung di Pilpres 2024.
Akan tetapi, berangkat dari situ, satu yang menarik kiranya adalah masih cukup sulit membayangkan pertarungan Partai Gerindra dan PDIP akan sepanas di Pilpres 2019.
Oleh karena itu, treatment politik Presiden Jokowi dan PDIP terhadap Prabowo dan Partai Gerindra dalam waktu-waktu ke depan jelang 2024 akan sangat menarik untuk dinantikan. (J61)
