Dahulu, kala Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan untuk bergabung dalam barisan partai pendukung pemerintah, Prabowo menyambutnya dengan pantun, “Satu dua tiga empat lima enam dalam jambangan. Kalau tuan dapat teman baru kawan, teman yang lama dilupakan jangan.” Itu setahun yang lalu. Tapi kini, menteri kiriman PAN satu-satunya di Kabinet Kerja bakal didongkel. Ada apa dengan PAN?
Pinterpolitik.com
[dropcap size=big]N[/dropcap]ama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur, menjadi buah bibir reshuflle. Menteri yang sekaligus politisi Partai Amanat Nasioal (PAN) itu kabarnya bakal dicongkel dari Kabinet Kerja Jokowi dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Kabar bahwa Presiden Jokowi akan me-reshuffle komposisi menteri dalam kabinetnya memang santer terdengar sepekan terakhir. Seperti dilansir dari Koran Tempo, Presiden dan Wapres setidaknya sudah dua kali bertemu guna membahas hal tersebut dan salah satu target reshuffle Kabinet Kerja kali ini adalah mengganti menteri yang partainya kerap tidak kompak dengan koalisi partai pendukung pemerintah – Koalisi Indonesia Hebat.
Jika memang benar demikian, mengapa menteri ‘kiriman’ PAN yang akan didongkel? Apa saja ulah PAN pasca ‘diberi jatah’ menteri sehingga bisa dianggap mbalelo terhadap koalisi partai pendukung pemerintah?
Berseberangan Arus di Parlemen
Seperti diketahui, saat maju sebagai calon presiden dan wapres, Jokowi-JK didukung oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari partai PDIP, Hanura, PKB, dan Nasdem. Untuk perimbangan sekaligus politik ‘bagi-bagi jatah’, Jokowi-JK menempatkan beberapa kader KIH dalam Kabinet Kerja dengan komposisi PDIP (4 menteri), Hanura (2 menteri), PKB (4 menteri), dan Nasdem (4 menteri).
Lalu, Oktober 2014, PPP masuk KIH. Menyusul kemudian, Golkar dan PAN menyatakan diri sebagai partai pendukung pemerintah pada tahun 2015. Ketiganya dapat jatah masing-masing satu kursi menteri saat reshuffle jilid II.
Akan tetapi, dalam keberjalanannya, janji – setia kawan koalisi – kerap bertabrakan dengan apa yang terjadi. Di parlemen misalnya, dalam pembahasan revisi Undang-undang Pemilihan Umum (UU Pemilu), PAN bersikeras mengusulkan Pres-T 0 persen.
Salain itu, dalam pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket DPR, awalnya, PAN juga berpaling muka. Baru, setelah nama Amien Rais disebut dalam sidang korupsi aliran dana alat kesehatan, PAN putar arah dukung pembentukan pansus hak angket yang dipunggawai PDIP dan Golkar itu.
Kasus alat kesehatan ini juga menyeret Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN, Soetrisno Bachir. Amien mengaku menerima uang sebesar Rp 600 juta dari Yayasan Soetrisno Bachir. Seperti diketahui, Soetrisno Bachir diangkat Presiden Jokowi sebagai ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional, pada pada Januari 2016.
Yang paling mutakhir, dari seluruh partai pendukung pemerintah yang ada, hanya PAN yang tidak setuju pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tentang Perubahan atas UU Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). “Perppu belum menjadi solusi terhadap ormas yang dianggap pemerintah saat ini bermasalah. Mereka (pemerintah) pembina, masak pembubar? Kalau ormas dianggap menyimpang ‘keluar rel’, tugas pemerintah melakukan pembinaan,” ujar Ketua DPP PAN Yandri Susanto.
Amien Ribut Bikin Ribet
Bukan hanya di parlemen PAN membuat ulah, pada gelaran Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, saat pasangan calon (paslon) usungannya, Agus-Sylvi, kalah di putaran pertama, PAN malah mengalihkan dukungannya kepada paslon Anies-Sandi – bukannya ke Ahok-Djarot yang diusung sekutu koalisinya, PDIP. Drama politik elektoral penuh SARA ini berujung dengan kemenangan Anies-Sandi dan dipenjaranya Ahok.
Pendiri sekaligus tokoh sentral PAN, Amien Rais, juga tampak sekali anti-Ahok. Dia menjadi tokoh penggerak dalam setiap aksi bela Islam guna menuntut Ahok dipenjara atas kasus dugaan penistaan agama. Di usia senjanya, Amien bahkan selalu ikut turun ke jalan, mulai dari aksi 411, aksi 212, sampai aksi ‘Alumni 212 sambangi Komnas HAM’, Mei kemarin. “Harapannya Ahok segera ditahan. kalau enggak, bahaya,” ujar Amien di sela Aksi 212.
Guna membawa partai yang didirikannya itu membuat jarak sejauh-jauhnya dari Ahok, Amien juga melayangkan ancaman kepada Ketua Umum PAN, yang sekaligus besannya, Zulkifli Hasan. Andaikan PAN sampai memutuskan untuk mendukung Ahok, Amien mengancam akan menggalang kongres luar biasa untuk melengserkan Zulkifli Hasan dari kursi Ketua Umum PAN. “Saya sudah wanti-wanti kalau PAN sampai dukung Ahok, saya minta kongres luar biasa,” kata Amien.
Seperti diketahui, Amien juga tampak dekat dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab. Amien bahkan rela jauh-jauh pergi ke Arab Saudi untuk mengunjungi Rizieq yang sedang ‘bersembunyi’ di Mekah.
Tindak-tanduk Amien tidak hanya gaduh di perebutan kursi kuasa Jakarta, tetapi juga melebar hingga ‘Istana Negara’. Misalnya saja, saat Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, bersikeras reklamasi Teluk Jakarta harus dijalankan, Amien menantang Luhut untuk adu data. Saat Jokowi tidak dapat ditemui ketika Aksi 411 berlangsung, Amien menyebut, Jokowi bukanlah presiden untuk semua rakyat Indonesia, khususnya bagi umat Islam.
Apa benar bahwa tindak-tanduk Amien Rais lah yang telah membuat partai-partai KIH geram dengan PAN?
Politik Itu Dinamis, Katanya
Jika di balik PAN ada Amien Rais, di balik Jokowi ada Megawati. Relasi keduanya kadang romantis, kadang penuh sinis. Amien dan Mega mesra mendongkel Soeharto dari kuasa. Namun setelah itu, Amien dan Mega pecah kongsi. Saat Mega tengah optimis mendapat kursi Presiden karena PDIP menang telak di Pemilihan Umum (Pemilu) 1999, Amien malah membentuk ‘poros tengah’ MPR penanding partai banteng. Tak pelak, Mega pun kalah, dan Gus Dur naik menjadi presiden. Tapi bukan Amien kalau tak punya manuver, tahun 2001 Amien melengserkan Gus Dur, Megawati pun naik jadi Presiden.
Begitulah politik, ia kerap menampilkan drama yang tak terduga. Amien Rais sendiri pernah berkata, “Kalau yang namanya politik itu kan dinamis dan kreatif.”
PAN yang awalnya mendukung Prabowo akhirnya berbalik mendukung pemerintahan Jokowi. Padahal, usai Zulkifli Hasan terpilih menjadi Ketua Umum PAN yang baru, dia menyatakan PAN masih akan berada di luar pemerintahan. Amien Rais, pendiri dan tokoh utama PAN juga menyatakan hal serupa. Saat mendukung Jokowi, dengan segala politik ‘bagi-bagi jatah’ yang terjadi, nyatanya PAN malah tidak memberi kontribusi, bahkan pemimpin partainya sendiri – Amien Rais – kerap membuat tindakan kontroversi yang merugikan koalisi.
Tapi, apa iya politik sedinamis itu? Atau jangan-jangan istilah ‘dinamis’ itu hanya dalih untuk menutupi sikap pragmatis dan inkonsistensi para elit politik?
Berikan pendapatmu.
(H31)
