Menjadi raja dunia adalah mimpi yang besar bagi bangsa besar seperti Indonesia. Namun, sepertinya negara ini sedang tidak terlalu sehat untuk jadi raja dunia.
PinterPolitik.com
Pada akhir September lalu, Indonesia diwakili Wapres Jusuf Kalla (JK) hadir pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam kesempatan pidatonya, JK mengangkat berbagai isu terkait penyelesaian konflik internasional, seperti di Myanmar dan Palestina. Kedua isu tersebut adalah perhatian serius pemerintah Indonesia saat ini.
Di luar sesi sidang, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kemudian menyampaikan ambisi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dari kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar karena telah mendapat dukungan dari banyak negara.
Titik Terang RI Jadi Anggota Dewan Keamanan PBB https://t.co/p17i3ux3RD
— TEMPO.CO (@tempodotco) September 22, 2017
Retno meng-klaim, selama satu tahun terakhir Indonesia sudah mendapatkan dukungan yang cukup sebagai ambang batas keterpilihan, yakni 129 dari 193 negara anggota PBB. Indonesia sudah berada di titik terang dan dapat menyongsong pemilihan anggota DK PBB pada Juli 2018 dengan optimisme yang tinggi.
Apabila benar terpilih, Indonesia akan menduduki kursi PBB untuk keempat kalinya. Suatu kebanggan dan gengsi yang tinggi tentunya. Namun, ada jabatan ada biaya. Apa yang dikejar dan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah perkara kursi ini?
Gengsi Pemerintah di Mata Dunia
Sebelumya, Indonesia sudah tiga kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Dua kali pada masa Presiden Soeharto (1974-1975; 1995-1996) dan satu kali pada masa Presiden SBY (2007-2008).
Pada periode pertama di DK PBB (1974-1975), Indonesia diwakili oleh Menlu Adam Malik. Prestasi Adam Malik sejak zaman Orde Lama, seperti sukses merundingkan Papua Barat, membuatnya terus dipercaya sampai Orde Baru. Kepercayaan yang sama dari Soeharto untuk memimpin pembentukan ASEAN kemudian dilanjutkan dengan kesuksesannya membawa Indonesia pada kursi DK PBB.
Kemudian, pada periode kedua di DK PBB (1995-1996), lobi Indonesia diwakili oleh Menlu Ali Alatas. Banyak pengamat mengatakan, posisi Indonesia sebagai pemimpin KTT Non-Blok, atau negara-negara yang tidak ikut Blok Barat atau Blok Timur dalam Perang Dingin, menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia dapat dipercaya pada era ini. Berbeda dengan periode sebelumnya yang adem ayem, periode ini cukup penuh dengan dinamika, seperti upaya Indonesia menyelesaikan rekonsiliasi Perang Afghanistan yang selesai tahun 1990.
Pada periode ketiga di DK PBB (2007-2008), baik pemerintah Indonesia maupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri amat disegani di dunia internasional. Peran yang juga besar di ASEAN dan dunia, membuat Indonesia, dipimpin Menlu Hassan Wirajuda berhasil terpilih menjadi anggota DK PBB dengan 159 suara.
Khusus melihat ke periode terakhir, setidaknya ada dua faktor yang menjadikan Indonesia berhasil terpilih. Pertama, faktor citra dan peran Indonesia di kancah internasional yang positif. Kedua, faktor kekuatan ekonomi Indonesia di tahun 2007-2008 yang mampu menyokong ambisi pemerintah ini.
Di level regional, pemerintahan SBY berperan dominan dalam mempromosikan kerja sama ekonomi ASEAN sejak 2006, yang berujung pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015. Di level internasional, Presiden SBY juga dikenal unggul dalam pemberantasan terorisme, terutama pasca-Bom Bali 2005. Prestasi itu dilanjutkan pada 2006 hingga 2010, ketika Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.
Dinna Wisnu dari Paramadina Graduate School of Diplomacy mengatakan, pemerintahan SBY yang begitu aktif dan dominan di level internasional dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan SBY yang dinilai berwibawa dan cepat tanggap dalam masalah internasional. Hal tersebut membuat SBY dipercaya memimpin banyak forum internasional yang salah satunya adalah jabatan di DK PBB.
“Thousand Friends, Zero Enemy”
-Motto politik luar negeri Presiden SBY-
Faktor kedua, Presiden SBY berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi cukup stabil di tengah krisis global. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, pada tahun 2007, capaian pendapatan produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 6,3 persen, melebihi target yang ditetapkan Bank Indonesia.
Belum lagi, pada 2008 ketika krisis global akibat suprime mortgagedi AS terjadi, ekonomi Indonesia tidak ambruk. Di saat pertumbuhan ekonomi negara-negara lain dapat mencapai minus, Indonesia bertahan di angka 4,5 persen. Ini yang kemudian menjadi landasan kelayakan pemerintah mengejar gengsi di DK PBB.
Logika sederhananya adalah, ketika urusan dalam negeri telah berjalan baik, pantaslah kita menjadi polisi dunia. Ketika ekonomi kuat di dalam negeri, bolehlah kita menghabiskan sebagian uang untuk citra di luar negeri.
Harga Mahal Keanggotaan DK PBB
Kuasa di level pengambil keputusan DK PBB adalah gengsi yang begitu tinggi bagi negara manapun. 15 anggota DK PBB (5 tetap dan 10 tidak tetap) disebut sebagai pemimpin sesungguhnya PBB. DK PBB berperan dalam menghalang agresi negara maupun menurunkan pasukan perdamaian. Lantas, sudah sejauh mana dan ingin sejauh apa lagi peran Indonesia di dunia internasional?
Bila melihat komposisi angkatan bersenjata yang menjadi Kontingen Garuda saat ini, Indonesia sudah berperan cukup besar. Ada setidaknya 10 misi perdamaian dan 4.000 tentara yang telah diturunkan oleh Indonesia di seluruh dunia. Ini belum menghitung pengiriman polisi, pegawai sipil, maupun bantuan alutsista dari Indonesia.
Indonesia juga telah masuk ke dalam jajaran 10 besar pengirim prajurit dalam misi perdamaian. Dengan demikian, pemerintah terlepas dari ‘obligasi’ mengirim bantuan dana. Semakin banyak kontribusi tenaga manusia di PBB, kontribusi dana tak terlalu lagi dipikirkan.
Bila kemudian posisi DK PBB dianggap strategis untuk memberi perintah atas misi perdamaian, tidakkah kontribusi Indonesia pada misi perdamaian sudah cukup optimal?
Apakah sumbangsih prajurit Indonesia kurang cukup, sehingga sumbangsih dana harus dilakukan, termasuk melalui kursi DK PBB?
“Here’s my first principle of foreign policy: good government at home.”
-William E. Gladstone-
Ada setidaknya tiga jenis biaya yang perlu dikeluarkan Indonesia dalam ambisi ini. Pertama, adalah biaya lobi dan kampanye ke negara-negara lain untuk terpilih. Kedua adalah biaya komitmen pinjaman yang perlu dikeluarkan setelah terpilih. Ketiga, adalah gaji birokrat DK PBB.
Negara middle power seperti Kanada atau Australia, dikabarkan menghabiskan $25 juta (lebih dari 300 miliar rupiah) untuk ambisi ini dan gagal terpilih. Sementara, Turki pada 2008 berhasil memenangkan kursi dengan biaya $85 juta (lebih dari 1 triliun rupiah).
Angka yang cukup besar tersebut menimbulkan pertanyaan melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Di tengah instabilitas ekonomi, isu rendahnya daya beli, dan utang luar negeri yang meningkat, upaya mengejar kursi DK PBB tentu turut menambah beban APBN.
Terlebih, menurut analisis Foreign Policy, seluruh negara berkembang yang pernah menjabat di DK PBB pasti akan menambah utang pada Bank Dunia. Mexico adalah yang terparah, dimana terdapat sekitar 36 persen kenaikan pinjaman Bank Dunia untuk membiayai operasional mereka di DK PBB.
Siapkah kita menambah utang lagi-lagi demi ambisi?
Signifikansi Internasional, Sifat Alami Indonesia?
Politik luar negeri bebas aktif Indonesia, yang juga dilandasi amanat UUD untuk menjaga perdamaian dunia, adalah motor semangat yang terus digencarkan sejak negara ini merdeka. Kita patut bangga dengan kinerja negara sejauh ini di kancah internasional.
Di mata negara luar, Indonesia memang negara besar yang sering dianggap berperan signifikan terhadap masalah regional. Seperti kasus Rohingya di Myanmar maupun Abu Sayyaf di Filipina. Indonesia telah dan akan terus dikenal menjadi kekuatan di Asia.
Presiden Jokowi sendiri memang cukup disorot dunia. Jokowi menjadi leading actor di Organisasi Kerjasama Islam (OKI) hingga dipuji PBB karena peran signifikannya mengurusi Rohingya. Bahkan, presiden sempat mengritik komposisi anggota dewan di PBB yang menurutnya “terlalu berorientasi barat”. Presiden Jokowi terlihat ingin mengangkat budaya Islam pada umumnya dan Indonesia khususnya berperan lebih besar dalam pengambilan keputusan di PBB.
Bangsa ini memiliki sifat untuk menjadi besar. Akan tetapi, perlukah saat ini Indonesia masuk ke dalam jajaran selevel DK PBB, terutama di saat kondisi ekonomi dan politik dalam negeri tidak dalam kondisi prima? (R17)
