Menurut peneliti dari Charta Politica, upaya Cak Imin mendapatkan kursi cawapres Jokowi akan mendapat tantangan dari Airlangga Hartarto.
PinterPolitik.com
“Kemampuan membaca medan dan kecerdikan melihat kesempatan, dibutuhkan di tengah persaingan.” ~ Harold H. Greene
[dropcap]D[/dropcap]i masa Pemerintahan Qianfu, Tiongkok, tahun 875, saat dipimpin Kaisar Xizong dari Dinasti Tang, tersebutlah seorang prajurit yang terkenal tangkas dan cerdas, Qian Lu. Berkat ketangkasannya, Qian Liu pun diangkat sebagai wakil komandan pasukan yang diberangkatkan untuk menghadapi pemberontak di wilayah bagian timur Zhejiang.
Di tengah jalan, mata-mata melaporkan kalau pemberontak memiliki ribuan pasukan. Padahal pasukan komandannya, Dong Chang, jumlahnya hanya ratusan. Namun Qian Liu tak kecut, ia berkata, “Seorang Jenderal menang karena kecerdasan, bukan keberanian. Sepasukan tentara menang karena kualitasnya, bukan jumlahnya.”
Atas izin Dong Chang, Qian Lu memilih 300 prajurit dengan ketangkasan tinggi. Setelah melakukan cukup pengamatan, bersama pasukan terpilihnya itu, Qian Lu kemudian merancang taktik penyerangan. Melalui serangan fajar, ratusan prajurit Qian Lu akhirnya berhasil membuat ribuan pemberontak bertekuk lutut.
Di masa kini, jargon Qian Lu itu sepertinya berusaha digunakan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Walau partainya tidak banyak memiliki kursi di parlemen, namun Cak Imin menggunakan taktik “menyerang duluan” sebagai calon wakil presiden Jokowi, dengan mendeklarasikan kampanye JOIN, Jokowi – Imin.
Optimisme Cak Imin (PKB) sebagai Cawapres dalam pembentukan posko JOIN Jokowi-Imin digedung DPR-RI 11 maret 2018.
Sebenernya pilih Jowoki atau Prabowo ?
Kok ga kepastian sikap. pic.twitter.com/jabKmnC3ej— Don Hector (@Owaala) May 12, 2018
Manuver Cak Imin yang sering disebut “kepagian” oleh partai politik koalisi pemerintah ini, terbukti mampu mendongkrak elektabilitasnya. Dari sejumlah nama cawapres yang dianggap cocok bagi Jokowi, namanya kerap berada di daftar paling tinggi. Hanya saja, hingga kini serangan fajar Cak Imin ini masih belum mendapat tanggapan dari Jokowi.
Apalagi walau sudah mengkampanyekan JOIN, Cak Imin juga terkesan tidak sabaran dan berupaya menawarkan peluang yang sama pada kubu oposisi. Sikapnya yang terkesan plin plan ini, menurut Pengamat Politik Charta Politica, Muslimin, merupakan upaya bargaining Cak Imin pada Jokowi agar segera melamarnya.
Menurut alumni pascasarjana UI ini, ada banyak faktor yang membuat Jokowi tak segera menentukan cawapresnya. Salah satunya karena selain Cak Imin, ada tokoh-tokoh lain yang juga tak kalah kuat untuk digandeng di Pilpres nanti. Dan ia melihat, Ketua Umum Golkar yang juga Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto merupakan rival terkuat bagi Cak Imin untuk dipilih Jokowi.
Persaingan ketat ini terlihat dari hasil survei Populi Center, Februari lalu. Walau namanya muncul belakangan, namun berdasarkan simulasi pasangan Jokowi – Airlangga berhasil berada di posisi kedua dengan elektabilitas sebesar 54,3 persen, di bawah pasangan Jokowi – Sri Mulyani yang meraih 57,3 persen. Sementara untuk Jokowi – Cak Imin, cukup puas dengan peraihan 50,6 persen.
Satu Pertempuran, Beda Strategi
“Jangan berkompetisi dengan seseorang yang tidak akan merasa kehilangan apapun.” ~ Baltasar Gracián
Kesan tidak akan kehilangan apapun atau nothing to lose, seperti yang diungkapkan oleh penulis asal Spanyol di atas, seolah memang ingin dicitrakan oleh Partai Golkar. Partai dengan suara legislatif terbesar kedua ini, seolah bersikap malu-malu dalam menyodorkan ketua umumnya, Airlangga Hartarto, untuk disandingkan sebagai cawapres oleh Jokowi.
Berbeda dengan Cak Imin yang sudah mendeklarasikan diri sebagai cawapres Jokowi, walau belum mengikatkan janjinya untuk mendukung di 2019 nanti, Golkar termasuk salah satu partai yang paling awal mendeklarasikan diri mendukung mantan Walikota Solo tersebut untuk melanjutkan pemerintahan lima tahun berikutnya.
Sebagai partai tertua yang memiliki pemilih loyal, strategi yang digunakan oleh Golkar memang sangat berbeda dengan apa yang dilakukan Cak Imin. Tanpa harus menyodorkan diri, Partai Kuning ini sudah memiliki kekuatan bargaining yang tentunya akan diperhitungkan matang-matang oleh Jokowi.
Bila merujuk pada Teori Permainan atau Game Theory yang pertama kali dikembangkan Emil Borel di tahun 1920-an, Golkar berupaya berhati-hati dan bersikap rasional dalam menyikapi kompetisi. Kalau PKB terang-terangan memperlihatkan dukungannya demi kekuasaan, Golkar memilih untuk memperbesar keuntungan dan memperkecil kerugian.
Ada banyak kemungkinan yang menyebabkan Partai Beringin ini bersikap hati-hati. Bisa jadi sebagai partai yang sebelumnya bergabung di kubu oposisi, Golkar berusaha menghormati posisi PDI Perjuangan yang merupakan partai pendukung utama Jokowi di Pilpres 2014, serta partai pemerintah dengan suara terbesar di koalisi Jokowi.
Di lain pihak, manuver Cak Imin juga diakui memberikan warna tersendiri dan membuat kompetisi menjadi semakin dinamis. Sebab menurut Pengamat Politik dari Universitas Columbia, E.E Schattschneider, sistem politik yang kompetitif antar pemimpin maupun parpol akan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.
Sesama “Orang Kuat”
“Siapalah kita ini. Kita tidak ada apa-apanya. Kita bukanlah siapa-siapa. Karena pada dasarnya diri kita ini adalah bagian dari perjuangan ini sendiri.” ~ Gus Dur
Perjuangan menyuarakan suara akar rumput, itulah motivasi Presiden Keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saat mendirikan PKB, partai yang kini diambilalih oleh Cak Imin. Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009–2014 ini pun mengakui, kalau partainya hanya memiliki loyalitas dan kecintaan dari akar rumput untuk menghadapi persaingan politik tanah air yang keras.
Memahami keterbatasan partainya itu, tak heran bila Cak Imin berupaya untuk mencuri start demi meningkatkan elektabilitasnya, sehingga akan menaikkan posisi tawarnya pada Jokowi. Namun apakah dengan modal loyalitas dan elektabilitas saja sudah cukup? Menurut Bruce I. Newman dan Richard M. Perloff, untuk memenangkan kompetisi politik, elektabilitas saja tidaklah cukup.
Dalam bukunya, Handbook of Political Communication Research, Newman dan Perloff mengatakan kalau dalam persaingan politik, ada prinsip-prinsip dan prosedur yang harus dipenuhi agar dapat menang dalam kontestasi politik. Faktor-faktor tersebut, antara lain strategi kampanye yang digunakan, kekuatan capital partai politik, ideologi, jumlah kursi legislatif, dan keberpihakan masyarakat.
Di atas kertas, kekuatan capital partai dan jumlah kursi legislatif sudah pasti akan dimenangkan oleh Golkar. Selain memiliki jumlah kursi parlemen terbesar kedua setelah PDI Perjuangan, organisasi internal Golkar juga sudah mapan, dukungan finansial dari para kadernya pun tak perlu diragukan lagi. Dua kriteria yang menang telak bila dibandingkan oleh PKB.
Namun dari segi ideologi dan keberpihakan masyarakat, PKB memiliki basis akar rumput Nahdlatul Ulama (NU) – organisasi massa Islam terbesar yang tak bisa dianggap remeh. Basis Muslim terbesar inilah yang dimanfaatkan Cak Imin sebagai peluangnya menjadi cawapres, terutama untuk membantu Jokowi meraih simpati umat Islam.
Sementara sebagai partai nasionalis, citra Golkar sempat terguncang akibat banyaknya kader dan kepala daerah yang terjerat korupsi. Setelah mantan ketua umumnya, Setya Novanto, dicyduk KPK, partai indukan dari partai-partai baru ini, berusaha mengubah citranya melalui kampanye “Tiga Program Rakyat” Airlangga Hartarto.
Posisi kedua partai yang nyaris seimbang ini, memang pada akhirnya berpulang pada bagaimana Cak Imin dan Airlangga menjalankan strategi kampanyenya. Terkait prosedur penelitian politik Newman dan Perloff, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Senin (14/5) lalu, merilis hasil simulasinya mengenai cawapres Jokowi.
Dengan menggunakan indeks tolok ukur dukungan elektabilitas, kapasitas kemampuan memerintah, akseptabilitas atau kenyamanan capres, akomodasi kepentingan politik atau agama, serta dana kampanye, lembaga tersebut memperlihatkan kalau nilai yang diraih Cak Imin dan Airlangga memang terpaut tipis.
Simulasi memperlihatkan, bila Jokowi berpasangan dengan cawapres dari partai yang berideologi nasionalis, maka pasangan Jokowi – Airlangga memang mendapatkan nilai tertinggi, yaitu 34. Sementara bila berpasangan dengan partai berbasis Islam, maka Jokowi dan Cak Imin memimpin dengan nilai 36.
Simulasi ini, tentu bukan menjadi patokan dalam menentukan cawapres, karena keputusan pada akhirnya ada di tangan Jokowi. Sehingga sikap Cak Imin yang tidak sabaran, bisa jadi malah mengurangi nilai tawarnya pada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Meski ia memastikan mendukung Jokowi di Pilpres 2019, namun bila harapannya sebagai cawapres tidak terwujud, mungkinkah PKB akan kembali berpaling? (R24)
