7 min read
Proporsi pendekatan ekonomi penanganan dampak multi-aspek Covid-19 Presiden Joko Widodo (Jokowi) pelan tapi pasti tampaknya mengarah ke jalan yang lebih baik. Indikasi awalnya ialah berbagai prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dikatakan akan jauh lebih baik dari negara lainnya pada paruh kedua tahun 2020 dan terus membaik pada 2021. Lalu, akankah hal tersebut berarti banyak bagi karier politik dan citra Presiden Jokowi beserta koalisi politiknya jika ekonomi Indonesia berhasil bangkit di tengah keterpurukan negara lain?
Pada medio Mei lalu, para pecinta film telah seharusnya dapat menyaksikan dan mengetahui bagaimana latar belakang comeback mengejutkan Han Seoul-oh dalam edisi terbaru film garapan Justin Lin, Fast & Furious 9.
Sayangnya pandemi Covid-19 membuat penggemar harus menahan rasa penasaran mereka karena bioskop-bioskop di seluruh dunia baru menunda rilisnya film yang bertajuk F9 itu hingga April 2021 mendatang.
Apakah rencana pembukaan kembali operasional bioskop yang diumumkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan disusul dukungan pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 tempo hari salah satunya dikarenakan terdapat aspirasi dari hasrat penasaran akan beberapa film menarik, termasuk F9, yang tak lagi tertahankan? Mungkin saja.
Namun yang jelas, Satgas Penanganan Covid-19 melalui juru bicaranya Wiku Adisasmito tak menampik bahwa salah satu pertimbangan dari rencana pembukaan kembali bioskop ialah berlandaskan pada pertimbangan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Wiku dalam keterangan pers yang diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden dalam melanjutkan dan merespon pembahasan wacana pembukaan bioskop di DKI Jakarta.
Pertimbangan ekonomi memang tak lagi asing bagi langkah, keputusan serta kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama menangani pandemi beserta dampak turunannya sejauh ini.
Mulai dari memilih tak menerapkan lockdown hingga membolehkan berbagai aktivitas bergeliat dengan pra syarat penerapan protokol kesehatan, meski pada faktanya di lapangan tak selalu berjalan ideal.
Walaupun menegaskan tak mengabaikan prioritas kesehatan, tendensi tak kasat mata Presiden Jokowi yang mengedepankan prioritas ekonomi, terus mendapat kritik tajam dari para pakar kesehatan publik, epidemiolog, hingga praktisi kesehatan hingga kini.
Akan tetapi, beberapa proyeksi ekonomi dari dalam dan luar negeri menyebutkan bahwa pertumbuhan Indonesia yang kian membaik menyiratkan eksistensi nuansa optimisme untuk bangkit lebih cepat dibandingkan negara-negara lain yang bahkan telah terjerembab ke jurang resesi.
Lalu, mengapa kiranya Presiden Jokowi sejak awal seolah mengedepankan kebijakan-kebijakan yang cenderung memprioritaskan ekonomi? Dan jika tren optimisme proyeksi positif kebangkitan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi kenyataan, akankah berdampak pada citra dan karier politik eks Wali Kota Solo itu?
Egoisme Etis Jokowi?
Self-interest atau kepentingan pribadi selalu menjadi pivot dalam menganalisa subjektivitas ataupun objektivitas perilaku individu dalam berbagai situasi. Acapkali kepentingan pribadi sendiri bermuara pada apa yang disebut sebagai egoisme.
Ethical egoisms atau egosime etis menjadi salah satu diskursus yang pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Inggris Henry Sidgwick dalam bukunya yang berjudul The Methods of Ethics. Sidgwick membandingkan egoisme dengan utilitarianisme, dan menyebut jika utilitarianisme berusaha memaksimalkan kesenangan atau kepentingan secara keseluruhan. Sedangkan egoisme hanya berfokus pada memaksimalkan kesenangan atau kepentingan pribadi.
Ihwal tersebut juga dinilai serupa tapi tak sama dengan asumsi Adam Smith dalam The Wealth of Nations bahwa setiap orang yang mengejar kepentingannya sendiri adalah cara terbaik untuk merengkuh kebaikan bersama.
Lalu, James Rachels dalam publikasinya The Elements of Moral Philosophy mengutip pemikir egoisme etis abad 20, Ayn Rand yang menyatakan altruisme etis sebagai konteks yang destruktif karena menyangsikan pentingnya nilai-nilai individu, dan oleh karenanya egoisme etis menjadi esensial.
Rachels kemudian mengatakan bahwa berbeda dari egoisme psikologis – di mana eksistensi kepentingan pribadinya mutlak merugikan pihak lain – egoisme etis adalah implementasi kepentingan pribadi yang efeknya mungkin secara kebetulan dapat merugikan, netral, atau justru menguntungkan pihak lain.
Dalam konteks keputusan pemimpin dunia dalam penanganan pandemi Covid-19 beserta dampaknya, faktor altruisme dan egoisme dinilai menjadi dua pilihan yang merepresentasikan hipotesa kontradiksi antara pengutamaan aspek kesehatan atau ekonomi.
Berbagai pemimpin negara di penjuru dunia berjuang keras menentukan kebijakan dan langkah terbaik masing-masing dalam mencari titik keseimbangan penanganan krisis kesehatan publik agar tidak semakin parah, dengan tetap berusaha menjaga prekonomian agar tidak ambruk di tengah ketidakpastian.
Pilihan dilematis dalam mengarungi pandemi Covid-19 tersebut nyatanya juga dihadapi “nahkoda” Indonesia, Presiden Jokowi. Ketika di awal merebaknya pandemi, pemimpin negara lain yang dinilai mengedepankan altruisme dengan tegas menerapkan lockdown, Presiden Jokowi justru tidak demikian.
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kala itu dinilai menjadi keputusan yang berlandaskan egoisme etis Presiden Jokowi sebagai kepala negara, di mana tendensi mengedepankan prioritas ekonomi cukup kental terasa.
Makhluk mikroskopik dengan nama ilmiah Sars-CoV-2 seolah terus memutar balikkan asumsi awal mengenai pilihan dan keputusan pemimpin negara di dunia dalam menangani pandemi beserta dampak turunannya.
Jika di awal pandemi, keputusan lockdown dengan menghentikan seluruh aktivitas dianggap merupakan pendekatan altruistik terbaik, sementara apa yang dilakukan Presiden Jokowi kurang tepat, tidak demikian halnya dengan hari ini.
Momok resesi atau bahkan depresi telah menjadi realita kekinian di sejumlah negara akibat dampak lockdown. Dan faktanya, meski turut terpuruk dan tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang negatif, situasi saat ini dan proyeksi ekonomi Indonesia dikatakan jauh lebih baik dibanding negara lainnya.
Terbaru, Moody’s Investors Service memproyeksikan bahwa Tiongkok, India, dan Indonesia akan menjadi negara G-20 yang mencatat kenaikan PDB riil yang cukup kuat pada paruh kedua tahun 2020 dan di sepanjang tahun 2021.
Meski tidak bisa seketika dikatakan positif, ketidakpastian menjadikan Indonesia dinilai berada satu langkah di depan untuk bangkit secara keseluruhan, mengingat saat ini belum benar-benar ada negara yang 100 persen dapat mengendalikan dampak krisis kesehatan publik akibat Covid-19.
Lalu, akankah tendensi tersebut berarti positif bagi karier politik, citra, dan legitimasi Presiden Jokowi di tahun mendatang?
Jokowi Bangkit di 2021?
Beberapa negara yang memilih melakukan lockdown ketat dan dinilai sangat positif di awal pandemi, kini justru di ambang dan bahkan beberapa telah terjerembab ke jurang resesi bahkan depresi ekonomi. Inggris, Amerika Serikat (AS), Jerman, Prancis, Meksiko hingga negara tetangga seperti Singapura dan Filipina jadi contoh nyata.
Meski belakangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mewanti-wanti resesi di depan mata, proyeksi berbeda justru hadir baik di dalam dan luar negeri. Selain Moody’s, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) juga menyebut ekonomi Indonesia bisa rebound paling lambat pada pertengahan tahun 2021.
Sementara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan bahwa composite leading indicator (CLI) atau indikator utama perekonomian Indonesia terus menunjukkan tren perbaikan ke arah positif, meski belum bisa se-prima sebelum pandemi.
Kendati pun masih sebatas analisa dan proyeksi, hal tersebut agaknya menjadi angin segar di tengah bombardir kabar kurang menyenangkan sepanjang pandemi. Dan agaknya pula, hal tersebut dapat berarti banyak bagi karir politik Presiden Jokowi yang banyak mendapat kritikan tajam sebelumnya.
Jeffrey Sonnenfeld dan Andrew Ward dalam Firing Back: How Great Leaders Rebound After Career Disaster mengatakan bahwa reputasi dan karier pemimpin sangat mungkin untuk bangkit meski telah terpuruk cukup hebat akibat berbagai faktor.
Sonnenfeld dan Ward mencontohkan eks Presiden AS Jimmy Carter yang bangkit setelah karier politiknya ambruk paska kalah sebagai inkumben dalam Pilpres 1980 dari Ronald Reagan.
Legacy “kegagalan” pada krisis sandera Iran meruntuhkan citra dan moralnya. Akan tetapi, Carter bangkit dengan mendirikan Carter Center yang aktif memediasi konflik internasional dan kemudian perjuangannya berbuah nobel perdamaian pada tahun 2002 dan sekaligus mengembalikan reputasinya.
Meski konteksnya sedikit berbeda, peluang untuk bangkit dari career disaster Presiden Jokowi pun masih tetap terbuka, mengingat periode kepresidenan yang masih panjang dan terdapat proyeksi positif di bidang ekonomi.
Dan jika situasi ekonomi Indonesia bangkit dengan pesat di tahun mendatang serta dampaknya terasa bagi publik, Presiden Jokowi dinilai akan kembali merengkuh kepercayaan. Kembalinya citra positif dan reputasi politik Presiden Jokowi juga tampaknya sekaligus akan mengubah konstelasi politik sedemikian rupa.
Lalu, akankah Presiden Jokowi bangkit dari keterpurukan karier politik seperti yang Jimmy Carter lakukan? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
