Dengarkan artikel ini:
Audio dibuat menggunakan AI.
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
KATA PEMRED #20
PinterPolitik.com
Di sebuah ruang tamu di Brawijaya, sup ikan diangkat ke meja ketika matahari mulai turun di Jakarta. Tiga lelaki yang pernah membantu menghentikan perang komunal makan malam tanpa kamera. Di luar rumah itu, dalam empat belas hari, sebuah eksperimen sedang berjalan: bagaimana republik abad kedua puluh satu menghancurkan reputasi yang dibangun selama empat puluh tahun, hanya dengan dua jenis teknologi.
Eksperimen itu sedang menang.
Hitung dari kalender. Lima Maret, Jusuf Kalla memberi ceramah Ramadhan empat puluh tiga menit di masjid sebuah kampus Yogyakarta. Tiga puluh empat hari kemudian, sebelas April, sebuah video kurang dari satu menit beredar di media sosial — potongan yang dicabut dari konteks teologisnya. Dua belas dan tiga belas April, sembilan belas organisasi lintas-ormas melapor ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penistaan agama. Yang menarik bukan jumlah pelapornya, melainkan komposisinya: sebagian terhubung dengan lingkar politik tertentu, sebagian lagi terhubung dengan kelompok yang dalam peta formal seharusnya bermusuhan dengan lingkar itu. Pertanyaan-pertanyaan yang patut diajukan publik, dan yang belum dijawab media manapun: bagaimana komposisi pelapor yang seharusnya berbeda haluan bisa bertemu di satu target dalam jendela dua belas hari? Mengapa pemberitaan yang menjadi pemicu mulai beredar pada saat yang sama dengan polemik kebijakan publik yang sedang ramai? Siapa yang paling diuntungkan secara politis dari urutan peristiwa itu?
Lapis kedua serangan itu yang lebih meresahkan. Pada tujuh April, sebuah video terpisah menuduh Kalla mendanai pihak tertentu sebesar lima miliar rupiah. Pengunggah video itu sendiri, ketika ditelusuri media, mengakui bahwa video tersebut hasil rekayasa kecerdasan buatan. Pakar telematika Roy Suryo mengonfirmasi temuan yang sama: ciri-ciri sintesis suara dan kompresi visual menunjukkan video tersebut bukan asli. Indonesia, di pertengahan dua ribu dua puluh enam, sedang menyaksikan salah satu kasus deepfake politik paling menonjol yang menyasar tokoh publik nasional. Ini bukan kasus hukum biasa. Ini kasus keamanan informasi nasional. Pertanyaan yang harus dijawab Badan Siber dan Sandi Negara, dan yang belum mereka jawab: siapa yang punya kapasitas teknis untuk membuat deepfake setajam itu di Indonesia? Karena kalau pertanyaan ini tidak bisa di jawab, target berikutnya bukan lagi mantan wakil presiden. Bisa siapa pun, dari kalangan mana pun, yang berani bicara di luar arus.
Asimetri yang ganjil mulai terlihat dalam kasus ceramah itu. Pada delapan belas Maret di markas Palang Merah Indonesia, duta besar Iran yang negaranya sedang dihujani bom memakai istilah keagamaan yang sama persis dengan yang dipotong dari ceramah Yogyakarta — sebuah istilah dengan muatan teologis yang spesifik — untuk korban sipil di negaranya. Pernyataan itu disiarkan media nasional. Tidak ada satu organisasi pun yang melapor terhadap dubes itu. Pierre Bourdieu pernah mengingatkan bahwa tidak semua ucapan dinilai dari isinya; banyak yang dinilai dari posisi pengucapnya. Di Indonesia, konteks dihormati ketika pengucapnya warga negara asing, dan diabaikan ketika pengucapnya domestik. Yang membuat asimetri itu menarik bukan ketidakadilannya. Yang menarik adalah apa yang ia bongkar: bahwa standar hukum dan moral di republik ini ternyata bisa dipakai selektif, tergantung siapa yang sedang menjadi target politik pekan itu.
Yang berlangsung di Indonesia adalah versi domestik dari fenomena global. Pada dua ribu dua puluh dua, sebuah video deepfake menampilkan Presiden Zelensky meminta tentaranya menyerah — tujuh menit setelah video diunggah, ia sudah ditonton ratusan ribu kali sebelum sempat dibantah. Di Ukraina, deepfake dipakai untuk perang militer; di demokrasi seperti kita, ia dipakai untuk perang reputasi. Timothy Snyder pernah mengingatkan: ancaman modern terhadap demokrasi sering tidak datang sebagai larangan berbicara, melainkan sebagai kaburnya batas antara benar dan palsu. Yang sering beredar bukan kebohongan total, melainkan serpihan kebenaran yang dicabut dari tempat asalnya. Inilah kompresi kebenaran. Fakta panjang kalah dari emosi pendek. Biografi kalah dari fragmen. Rekam jejak kalah dari klip. Empat puluh tiga menit ceramah perdamaian tidak akan pernah mengejar kurang dari satu menit potongan kasar — bukan karena yang panjang kurang benar, tetapi karena yang pendek bergerak lebih cepat. Dan di linimasa, kecepatan adalah segalanya. Yang membayar harga atas asimetri kecepatan ini bukan satu pribadi. Yang membayar adalah kemampuan kolektif kita membedakan kebenaran dari penampilan kebenaran.
Lalu, bagaimana reaksi dari Istana? Presiden Prabowo Subianto, sampai pagi terakhir, belum mengucap satu kalimat pun tentang kasus ini. Diam seorang presiden selalu membuka banyak tafsir: kehati-hatian, jarak, atau kalkulasi agar negara tidak masuk ke perang simbolik yang lebih besar. Pada awal dua ribuan, ketika konflik komunal Indonesia paling membara, Prabowo Subianto adalah salah satu purnawirawan yang punya pengalaman langsung dalam jaringan keamanan negara. Generasi yang membantu memadamkan Poso dan Ambon adalah generasi yang ia kenal. Diam dalam situasi seperti ini, bila dibaca dengan sabar, bisa lebih banyak melindungi daripada satu pernyataan yang tergesa. Yang sedang terungkap dalam kasus ini bukan satu nama, melainkan satu kelemahan struktural republik: Malino dahulu efektif, tetapi sangat bergantung pada figur. Indonesia merayakan hasil damainya, namun gagal melembagakan metode damainya. Ketika pengetahuan disimpan di kepala, waktu menjadi ancaman politik.
Inilah yang harus diwaspadai dalam beberapa bulan ke depan. Bila pola dua minggu ini tidak diselidiki secara forensik — bukan oleh polisi semata, melainkan juga oleh BSSN dan Komdigi — Indonesia akan melihat eskalasi. Tokoh-tokoh senior republik ini, yang masih hidup dan masih bersuara, semuanya pernah membuat keputusan yang tidak populer di kalangan tertentu. Bila template potongan kurang dari satu menit dan template deepfake terbukti efektif untuk satu tokoh, barangkali ia akan dipakai ulang untuk tokoh lain. Pertanyaannya bukan barangkali, melainkan kapan. Negara modern tidak boleh menggantungkan ketenangan nasional pada stamina biologis para penengahnya, dan tidak boleh juga menggantungkan integritas informasinya pada kebetulan bahwa pelaku deepfake yang sekarang masih amatir. Republik ini memiliki teknologi distribusi abad kedua puluh satu, tetapi kadang memakai kedewasaan politik abad kesembilan belas. Itu jurang yang harus segera ditutup. Bukan dengan satu undang-undang, melainkan dengan jaringan: lembaga verifikasi forensik digital negara, kurikulum literasi media yang serius di sekolah, ruang dialog lintas kelompok yang aktif sebelum krisis, dan aparat yang dilatih membedakan pelaporan tulus dari pelaporan yang terkoordinasi.
Sup ikan akhirnya habis. Tamu-tamu pamit. Lampu di ruang depan dimatikan satu per satu. Tetapi pertanyaan yang ditinggalkan meja makan itu menggantung di udara Jakarta yang basah. Bukan tentang siapa yang akan menjadi tuan rumah berikutnya. Tentang berapa lama lagi republik ini akan beruntung punya pelaku-pelaku Malino yang masih bersedia datang ke ruang tamu pada Kamis malam, ketika negara seharusnya datang ke ruang publik pada hari kerja.
Negeri tidak rapuh ketika kehilangan tokoh besar.
Negeri mulai rapuh ketika kehilangan cara mengingat bagaimana tokoh-tokoh itu dulu menyelamatkannya.
Sebuah lembaga? Mungkin. Tetapi itu cerita berikutnya, pada bagian 3 tulisan ini.
**********************
Bagian 1 Trilogi Jusuf Kalla : Saksi Yang Harus Bersaksi Lagi
Bagian 3 Trilogi Jusuf Kalla : Pintu yang Tidak Selalu Terbuka
Tentang Penulis
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
