HomeFokus BUMNPT Taspen Ikuti Arahan Pemegang Saham Soal Holding

PT Taspen Ikuti Arahan Pemegang Saham Soal Holding

Kecil Besar

PT Taspen (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan akan tetap mengikuti arahan dari pemegang saham dalam menanggapi wacana holding perusahaan asuransi pelat merah.


PinterPolitik.com

“Taspen kan menginduk ke BUMN. Tentu kami akan mengikuti BUMN apapun keputusannya,” kata Komisaris Utama PT Taspen, Franky Sibarani di Jakarta, Senin (27/1).

Demikian halnya dengan wacana peleburan Taspen dan Asabri dengan BPJamsostek. Direktur Utama Taspen, Antonius NS Kosasih mengatakan hal tersebut masih dibahas di tingkat pemegang saham.

Menurut Kosasih, jajaran direksi sendiri tidak memiliki wewenang untuk menentukan status kelembagaan Taspen. Kosasih mengatakan, pihaknya saat ini tengah fokus meningkatkan kinerja perusahaan. “Kami tidak berwenang, kami hanya kelola dan alhamdulillah dapat imbal hasil baik,” ucap Kosasih.

Wacana soal peleburan Taspen dan Asabri ke dalam BPJamsostek sebenarnya sudah muncul sejak lama. Hal itu merujuk pada Undang-Undang (UU) nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Beleid tersebut menyebutkan, keberedaan Jamsostek, Taspen, Asabri, dan Askes dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berdasarkan beleid itu, peleburan ditargetkan terealisasi pada 2029.

Sebelumnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengisyaratkan bakal melakukan holding terhadap beberapa perusahaan asuransi  di bawah naungan BUMN.  Rencana tersebut dinilai mendesak menyusul adanya kasus penyimpangan keuangan yang melanda dua perusahaan asurani pelat merah PT Jiwasraya dan PT Asabri.

Sementara itu PT Taspen mencatatkan laba bersih sebesar Rp 388,24 miliar sepanjang 2019. Capaian tersebut tumbuh 42,97 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya sebesar Rp 271,55 miliar.

Pertumbuhan laba tersebut didorong kenaikan pendapatan premi sebesar Rp 977 miliar serta kenaikan pendapatan investasi sebesar Rp 1,46 triliun. Masing-masingnya naik sebesar 12,08 persen dan 19,08 persen dibandingkan tahun lalu. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Erick Thohir Pastikan 4,7 Juta Masker Telah Didistribusikan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan 4,7 juta masker yang diproduksi oleh perusahaan pelat merah, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) telah...

BUMN akan Bangun RS Darurat Corona di Daerah

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memerintahkan jajarannya untuk membangun Rumah Sakit Darurat Corona di sejumlah daerah di Indonesia. Hal itu untuk mengantisipasi lonjakan...

BUMN Back Up Sepenuhnya RS Darurat Covid-19

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN),  Erick Thohir  menjamin RS Darurat Penangan Covid-19 siap beroperasi  pada Senin (23/3). BUMN sepenuhnya siap back up kebutuhan...