HomeFokus BUMNPT Taspen Bantah Pembayaran Pensiunan Telat

PT Taspen Bantah Pembayaran Pensiunan Telat

Direktur Utama PT Taspen (Persero), Antonius Steve Kosasih membantah kabar adanya pembayaran pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telat, sebagaimana yang muncul di media sosial beberapa waktu lalu.


PinterPolitik.com

Menurutnya, kabar pembayaran pensiunan PNS terebut hanya isu, tidak benar sama sekali. “Sebenarnya tidak ada pensiunan yang telat menerima pembayaran, tapi semua pensiunan itu perlu melakukan autentikasi,” ujar Antonius di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (7/2).

Antonius menjelaskan bentuk autentikasi bisa dengan memberikan Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) maupun secara daring. “Kalau tidak (autentikasi), kita tidak bisa kasih uang, takut uangnya haknya PNS lain kepake ke orang yang tidak berhak menerima,” jelasnya.

Antonius menilai apa yang dilakukan PT Taspen merupakan bentuk upaya pencegahan agar dana pensiunan tidak disalahgunakan. Karena itu pihaknya berharap para pensiunan tidak lalai memberikan SPTB agar dapat menerima pembayaran pada bulan berikutnya

“Kadang-kadang pensiunan suka lupa. Jadi Desember dia musti kasih, supaya Januari bisa terima. Itu sudah rutin, pensiunan sudah tahu,” imbuhnya.

Antonius menambahkan proses autentikasi dilakukan secara periodik seperti tiga bulan sekali, meski dia menilai idealnya dilakukan satu bulan sekali.

“Karena enggak dikasih sama pensiunan, Januari 2020 disetop. Itu cara paling ampuh untuk mengetahui masih hidup atau enggak. Kalau masih hidup pasti komplain. Kasih dong bukti kalau masih hidup, kita kan enggak tahu,” kilah Antonius.

Antonius menegaskan, PT Taspen ingin memberikan layanan yang prima dalam melayani para pensiunan. Untuk itu PT Taspen akan langsung melakukan pembayaran tatkala pensiunan telah menyerahkan SPTB.

Selama ini tidak ada masalah, seluruh pensiunan menerima pembayaran setiap bulan tidak pernah kurang dan telat. Antonius menduga pembayaran yang telat kemungkinan besar lantaran pensiunan belum memberikan SPTB.

Baca juga :  Operasi ‘Sudutkan’ Erick Thohir?

“Sekarang itu caranya sudah kita permudah, dulu perlu surat dari RT/RW kan ribet. Sekarang autentikasi daring juga bisa kok. Begitu dia kasih bukti, langsung kita bayar, enggak ada istilah terlambat,” tandasnya.

Sebagaimana dikutip dari Kompas.com, pensiunan PNS kebingungan gaji pensiunan mereka belum bisa diambil, yang ditengarai akibat keterlambatan pembayaaran oleh PT Taspen selaku penyelenggara program asuransi sosial PNS yang terdiri dari program pensiun PNS dan Tabungan Hari Tua (THT).

Salah satu pensiunan PNS, Sukirman mengatakan gaji pensiunnya belum masuk ke rekening bank miliknya hingga 4 Februari 2020. Ia pun merasa kebingungan.  “Padahal biasanya tanggal 2 itu sudah masuk, ini kenapa?” ujarnya.

Rupanya Sukirman tak sendirian. Di akun Twitter PT Taspen @taspenkita, sejumlah akun juga menanyakan kenapa gaji pensiunan Februari 2020 belum bisa ditarik.

Salah satu pengguna Twitter @nicholassiburian mengeluhkan bahwa gaji pensiunan pada Februari belum dibayarkan oleh Taspen. “Januari kemarin pensiunnya sudah masuk, dan sudah selesai masalahnya. Sekarang mau ambil yg Februari knp gak bisa”, cuitnya. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Kamala Harris, Pion dari Biden?

Presiden ke-46 Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah memutuskan mundur dari Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2024 dan memutuskan untuk mendukung Kamala Harris sebagai calon...

Siasat Demokrat Pepet Gerindra di Pilkada?

Partai Demokrat tampak memainkan manuver unik di Pilkada 2024, khususnya di wilayah-wilayah kunci dengan intrik tarik-menarik kepentingan parpol di kubu pemenang Pilpres, Koalisi Indonesia Maju (KIM). Lantas, mengapa Partai Demokrat melakukan itu dan bagaimana manuver mereka dapat mewarnai dinamika politik daerah yang berpotensi merambah hingga nasional serta Pilpres 2029 nantinya?

Puan-Kaesang, ‘Rekonsiliasi’ Jokowi-Megawati?

Ketua Umum (Ketum) PSI Kaesang Pangarep diwacanakan untuk segera bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Mungkinkah akan ada rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo...

Alasan Banyaknya Populasi Asia

Dengarkan artikel berikut Negara-negara Asia memiliki populasi manusia yang begitu banyak. Beberapa orang bahkan mengatakan proyeksi populasi negara Asia yang begitu besar di masa depan...

Rasuah, Mustahil PDIP Jadi “Medioker”?

Setelah Wali Kota Semarang yang juga politisi PDIP, Hevearita Gunaryanti Rahayu ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), plus, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto yang masih menjalani proses hukum sebagai saksi di KPK dan Polda Metro Jaya, PDIP agaknya akan mengulangi apa yang terjadi ke Partai Demokrat setelah tak lagi berkuasa. Benarkah demikian?

Trump dan Bayangan Kelam Kaisar Palpatine�

Percobaan penembakan yang melibatkan kandidat Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump (13/7/2024), masih menyisakan beberapa pertanyaan besar. Salah satunya analisis dampaknya ke pemerintahan Trump jika nantinya ia terpilih jadi presiden. Analogi Kaisar Palpatine dari seri film Star Wars masuk jadi salah satu hipotesisnya.�

Misteri Post Power Jokowi

Setelah dua periode memimpin Indonesia, masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir.

Rahasia di Balik Polemik Israel-PBNU?

Pertemuan “oknum” Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog mendapat kritik tajam di tanah air, termasuk dari PBNU sendiri. Namun, perdebatan akan esensi penting dibalik peran konkret apa yang harus dilakukan untuk perdamaian di Palestina kembali muncul ke permukaan. Meski kerap dianggap kontroversial, PBNU kiranya memang telah lebih selangkah di depan. Benarkah demikian?

More Stories

Erick Thohir Pastikan 4,7 Juta Masker Telah Didistribusikan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan 4,7 juta masker yang diproduksi oleh perusahaan pelat merah, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) telah...

BUMN akan Bangun RS Darurat Corona di Daerah

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memerintahkan jajarannya untuk membangun Rumah Sakit Darurat Corona di sejumlah daerah di Indonesia. Hal itu untuk mengantisipasi lonjakan...

BUMN Back Up Sepenuhnya RS Darurat Covid-19

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN),  Erick Thohir  menjamin RS Darurat Penangan Covid-19 siap beroperasi  pada Senin (23/3). BUMN sepenuhnya siap back up kebutuhan...