HomeFokus BUMNPLN Dorong Peraturan Teknis Untuk Mobil Listrik

PLN Dorong Peraturan Teknis Untuk Mobil Listrik

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) mendorong agar peraturan teknis terkait insentif  Mobil listrik segera dibuat. Adanya peraturan teknis ini, guna menguatkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang kendaraan bermotor listrik.


PinterPolitik.com

Wakil Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengakui saat ini mobil listrik masih jarang,  karena dinilai masih tidak ekonomis. Harganya masih jauh di atas dua kali lipatnya mobil berbahan bakar minyak, sehingga masyarakat masih enggan.

“Saat ini mobil listrik masih tidak ekonomis, meski untuk operasionalnya jauh lebih murah,” ungkap Darmawan  dalam acara Ngobrol Pagi BUMN, di Kementerian  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Jakarta, Jumat (17/1).

Menurut Darmawan perlu ada semacam insentif atau kebijakan yang membuat nilai mobil listrik lebih ekonomis, atau hanya sedikit di atas mobil BBM. Sehingga dengan sendirinya masyarakat akan berpindah karena keunggulannya.

Dijelaskannya, mobil listrik hanya butuh Rp 3.000 untuk perjalanan 10 kilometer, dibandingkan dengan BBM yang butuh Rp 9.000 untuk jarak yang sama. Selain itu, pengisian daya pun, menurutnya, tidak akan meningkatkan permintaan listrik yang sudah ada.

“Kita biasanya mengalami penurunan konsumsi pada malam hari dari kapasitas yang ada, ini bisa dipakai untuk isi daya mobil, tidak akan menambah capek,”  katanya pula.

Darmawan menambahkan keberlangsungan mobil listrik ini akan tergantung pada peraturan teknis yang saat ini sedang dibuat. Pihaknya  berharap kebijakan rinci mengenai insentif akan ada dalam Peraturan Menteri sehingga bisa diimplementasikan secepatnya.

Selain itu PLN juga terus menambah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Bahkan PLN sudah bekerja sama dengan 20 perusahaan untuk membangun SPKLU lebih banyak  lagi  pada tahun 2020. (R58)

- Advertisement -

Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

#Trending Article

Capres 2024 Hanya Omong Kosong?

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut pembahasan capres bisa di sejam terakhir. Lantas, mungkinkah beredarnya nama capres sejak akhir 2019 hanya untuk konten...

Jaksa Agung ST Burhanuddin Capres PDIP?

Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan ST Burhanuddin belakangan cukup kesohor berkat kesuksesan mengungkap kasus korupsi kelas kakap. Dengan afiliasi tidak langsungnya dengan PDIP, mungkinkah...

Tinggalkan Megawati, Jokowi Dirikan Partai?

Musra Relawan Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan rekomendasi nama capres kepada Presiden Jokowi secara tertutup. Rekomendasi itu akan diumumkan pada pertengahan 2023. Sama dengan...

GoTo Bisa Kendalikan Pemilu 2024?

Sebagai perusahaan yang memegang banyak informasi masyarakat, GoTo berpotensi menjadi sebuah alat politik yang kuat untuk Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024). Apa saja yang perlu kita waspadai dari perusahaan decacorn ini?

Menguak Dunia Gelap Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung bahwa kondisi pada tahun 2023 mendatang diibaratkan gelap. Ini bukan pertama kalinya RI-1 menyampaikan “aura negatif” ke hadapan publik....

Prabowo Pasti Gagal di 2024?

Nama Prabowo Subianto dirumorkan bakal jadi sosok yang didukung Presiden Jokowi di 2024. Mengapa hal itu sebenarnya mustahil?

Luhut “Sembunyikan” Utang Indonesia?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah utang luar negeri terkecil. Benarkah hal tersebut? Dan yang lebih penting, kenapa Luhut berkata demikian?

Ma’ruf Amin Dukung Anies 2024?

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin tetap ingin netral di 2024. Namun, beberapa waktu lalu, sambut kunjungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

More Stories

Erick Thohir Pastikan 4,7 Juta Masker Telah Didistribusikan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan 4,7 juta masker yang diproduksi oleh perusahaan pelat merah, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) telah...

BUMN akan Bangun RS Darurat Corona di Daerah

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memerintahkan jajarannya untuk membangun Rumah Sakit Darurat Corona di sejumlah daerah di Indonesia. Hal itu untuk mengantisipasi lonjakan...

BUMN Back Up Sepenuhnya RS Darurat Covid-19

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN),  Erick Thohir  menjamin RS Darurat Penangan Covid-19 siap beroperasi  pada Senin (23/3). BUMN sepenuhnya siap back up kebutuhan...