PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), perusahaan BUMN pengelola kawasan wisata Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta tambahan anggaran untuk mengembangan kawasan tersebut.
PinterPolitik.com
Curhat ITDC tersebut disampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta, Selasa (4/2).
Dalam raker ini dibahas mengenai pembahasan isu struktural masing-masing BUMN, terutama pariwisata yang saat ini sedang digenjot oleh pemerintah.
Direktur Utama ITDC, Abdulbar M Mansoer mengatakan pihaknya meminta tambahan anggaran kepada pemerintah dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).
Menurut Abdulbar, tambahan anggaran itu ditujukan untuk pembangunan destinasi pariwisata super prioritas yang diarahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kelima destinasi super prioritas yang juga disebut Bali Baru tersebut adalah Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.
“Kami perlu dukungan, support dalam percepatan pembangunan destinasi prioritas, yaitu dalam hal membangun infrastrukturnya,” ujar Abdulbar.
Abdulbar mengungkapkan, pembangunan infrastruktur pada lima destinasi tersebut bukan perkara mudah. Bahkan untuk pembangunan infrastruktur awal di Mandalika saja butuh pendanaan lebih dari Rp 5 triliun. Sedangkan di Labuan Bajo butuh lebih dari Rp 3 triliun. “Jadi kami butuh terobosan, salah satunya dengan dukungan penambahan PMN,” imbuhnya.
Dia juga mengungkapkan bahwa pihaknya membutuhkan anggaran tambahan, mengingat ITDC hanya mendapatkan PMN Rp 250 miliar yang diterima pada tahun 2015 lalu. Anggaran itu pun hanya untuk pengembangan Mandalika saja.
Terlebih lagi saat ini, kinerja keuangan perseroan semakin tertekan dengan adanya penugasan pembangunan destinasi pariwisata prioritas tersebut.
Sementara laba bersih ITDC terus mengalami penurunan, di mana pada 2015 sebesar Rp 87 miliar, 2016 Rp 80 miliar, 2017 Rp 63 miliar, 2018 Rp 73 miliar, dan 2019 menjadi Rp 53 miliar.
“Aset dan revenue naik tapi laba bersih tidak karena kami emban tugas besar untuk pengembangan Mandalika. Kami juga curahkan banyak resources, baik dari human maupun konstruksi, sehingga laba bersih tertekan dalam dua tahun terakhir,” tandasnya. (R58)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
