HomeCelotehSandiaga “Dihantui” Pasal Perzinaan?

Sandiaga “Dihantui” Pasal Perzinaan?

“Dapat dipahami bahwa aturan pidana perzinaan sangat erat kaitannya dengan perilaku moral. Namun, sesungguhnya perbuatan itu termasuk pada ranah privat yang seharusnya tidak diatur oleh negara dan tak dianggap sebagai perbuatan pidana,” – Hariyadi Budi Santoso, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)


PinterPolitik.com

Kini sedang ramai di beberapa pemberitaan dan media sosial (medsos) terkait pelaku usaha pariwisata yang menyoroti pasal perzinaan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP).

Aturan yang tertuang di Pasal 415 ayat (1) RKUHP berbunyi, “setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Sementara, Pasal 415 ayat (2) RKUHP menyatakan, “Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan.

Merespons hal tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Budi Santoso menyatakan bahwa pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam draf RKUHP bakal merugikan dunia usaha – terutama bidang pariwisata dan perhotelan.

Hariyadi melihat adanya potensi dari substansi yang ada pada pasal perzinaan tersebut, membuat wisatawan beralih ke negara lain, sehingga menurunkan pariwisata Indonesia.

Anyway, jika ditarik dalam konteks politik dan pemerintahan, persoalan ini akan berdampak pada kinerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

- Advertisement -

Terlebih, saat ini Sandi tengah menyiapkan program “Bangga Berwisata di Indonesia” yang merupakan salah satu strategi untuk lebih cepat membangkitkan pariwisata domestik yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Baca juga :  Hasto PDIP Mainnya Kurang Jauh?
image 122
Check In Hotel Bisa Dipidana?

Dalam konteks pasal RKUHP yang sedang viral, Sandi merespons hal itu dengan mengatakan bahwa pariwisata di Indonesia haruslah merupakan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dia memberikan contoh Thailand dan juga Las Vegas di Amerika Serikat (AS). Selama ini, kedua tempat itu mendapat stigma sebagai “surga” dunia karena aturan yang bebas. Namun, Sandi menyebutkan bahwa semua mulai berubah karena tuntutan jaman. 

Berdasarkan literasi ilmu politik, menjadikan institusi sebagai instrumen politik merupakan sesuatu yang wajar karena, dengan lembaga itulah, nilai-nilai yang diperjuangkan dalam politik dapat teramplifikasi.

Sebagai seorang menteri yang memunyai kuasa menggerakkan lembaganya, Sandi mampu mengonversi ancaman RKUHP yang mengandung pasal perzinaan menjadi produk politik yang berguna bagi banyak pihak.

David Easton dalam bukunya Approaches to The Study of Politics menggambarkan bagaimana peran lembaga atau institusi termasuk institusi pemerintah – dapat menjadi media perjuangan politik individu ataupun kelompok tertentu.

Bagi Easton, institusi dapat menjadi tempat tersambungnya alokasi nilai-nilai sosial yang diperjuangkan dalam politik – yang mana ia sebut dengan istilah “the authoritative allocation of social value”.

Hmm, selama perjuangan politiknya demi bangsa dan negara sih, mungkin semua sepakat yang jadi masalah jika perjuangan politiknya hanya untuk kepentingan pribadi dan sekelompok orang saja. RKUHP ini selalu dan jadi sorotan bagi hampir semua elemen pernah melakukan protes melalui demonstrasi atas Rancangan Undang-Undang (RUU) ini.

- Advertisement -

Jadi kepikiran, jika memang persoalan “traveling” dan “healing” bisa jadi pidana, bisa-bisa yang protes bukan mahasiswa, melainkan pegawai-pegawai RedDoorz, OYO, dan, mungkin, MiChat juga kali ya? Uppss. Hehehe. (I76)

Baca juga :  Jokowi Beri Jatah ke Prabowo?

Sejarah Nani Wartabone: Proklamator Sebelum Soekarno dari Gorontalo
spot_img

#Trending Article

Jakarta-Shanghai, Apple to Apple?

“In the long run, your human capital is your main base of competition. Your leading indicator of where you're going to be 20 years...

Mantra “Yakusa” Mahfud Buat Anies?

“Siap hadir ke arena Munas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Yakin usaha sampai (Yakusa) untuk membangun insan cita HMI” –   Mahfud MD,...

PDIP Takut Jokowi “Dijilat”?

“PDI Perjuangan mengimbau kepada ring satu Presiden Jokowi agar tidak bersikap asal bapak senang (ABS) dan benar-benar berjuang keras bahwa kepemimpinan Pak Jokowi yang kaya...

Membaca Pengaruh Jokowi di 2024

Lontaran ciri-ciri pemimpin yang pikirkan rakyat seperti kerutan dan rambut putih dari Jokowi jadi perbincangan. Inikah cara Jokowi relevan di 2024?

Jokowi dan Misteri Rambut Putih

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebut pemimpin yang pikirkan rakyat punya rambut warna putih. Siapa yang dimaksud oleh Jokowi?

Saatnya Jokowi Tinggalkan Relawan “Toxic”?

“Kita gemes, Pak, ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan, kita lebih banyak” –  Benny Rhamdani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)  PinterPolitik.com Si vis...

Saatnya Ganjar Balas Jasa Puan?

“Ganjar itu jadi Gubernur (Jateng) jangan lupa, baik yang pertama dan kedua itu, justru panglima perangnya Puan Maharani,” –   Said Abdullah, Ketua DPP...

PDIP Bakal Gabung KIB?

“Jadi warnanya tidak jauh dari yang ada di bola ini (Al Rihla)” – Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar PinterPolitik.com Demam Piala Dunia 2022 Qatar rupanya...

More Stories

PDIP Bakal Gabung KIB?

“Jadi warnanya tidak jauh dari yang ada di bola ini (Al Rihla)” – Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar PinterPolitik.com Demam Piala Dunia 2022 Qatar rupanya...

Saatnya Ganjar Balas Jasa Puan?

“Ganjar itu jadi Gubernur (Jateng) jangan lupa, baik yang pertama dan kedua itu, justru panglima perangnya Puan Maharani,” –   Said Abdullah, Ketua DPP...

Saatnya Jokowi Tinggalkan Relawan “Toxic”?

“Kita gemes, Pak, ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan, kita lebih banyak” –  Benny Rhamdani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)  PinterPolitik.com Si vis...