“Now, switch. Tell me how it feels to be somebody else” – 6LACK, penyanyi rap asal Amerika Serikat
PinterPolitik.com
Di tengah-tengah ramainya kekhawatiran virus Corona (Covid-19) yang telah mencapai 27 kasus positif di Indonesia ini, sudah sewajarnya apabila publik membutuhkan kepastian dari pemerintah. Setidaknya, beberapa pemerintah daerah secara tanggap menerapkan instrumen-instrumen kebijakan terkait pencegahan dan penanganan virus ini.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan misalnya, membentuk Tim Tanggap Covid-19 guna menangani potensin penularan. Di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil juga menyiapkan crisis center bagi warganya di Depok. Tak hanya mereka, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini turut menyiapkan masker dan tes kesehatan bagi warga Kota Pahlawan.
Meski langkah-langkah seperti ini mengundang acungan jempol dari beberapa pihak, tampaknya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memiliki pendapat yang berbeda.
Pak Mahfud malah menyindir pemerintah-pemerintah daerah yang dianggap beliau melakukan politisasi atas isu virus Corona. Beliau menyatakan bahwa pusat informasi penanganan virus ini berada di bawah kendali Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Tentu saja, pernyataan Pak Mahfud ini mengundang kritik. Wartawan senior Ilham Bintang misalnya, mempertanyakan peran Pak Menko Polhukam dalam situasi Corona ini.
Menurut Pak Ilham, Pak Mahfud terlalu mencampuri urusan perihal ini. Padahal, persoalan kesehatan dianggap bukan menjadi ranah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Hmm, apa yang dibilang Pak Ilham bisa jadi benar. Pasalnya, Kemenkes bukanlah berada dalam ranah koordinasi Kemenko Polhukam, melainkan pada lingkup koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Hmm, kalau begitu, Pak Mahfud mulai mencampuri urusan kementerian dan lembaga lain dong. Apa mungkin beliau ingin menjadi Menteri Segala Urusan?
Kan, gelar seperti itu sebelumnya udah disematkan pada Luhut Binsar Pandjaitan yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Masa iya Pak Mahfud ingin menjadi seperti Pak Luhut? Waduh.
Seperti yang kita ketahui, Pak Luhut itu udah duluan berada di kabinetnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pertama. Ekonom Faisal Basri sampai-sampai mempertanyakan tuh mengapa Pak Menko Kemaritiman dan Investasi bisa punya kewenangan seluas itu.
Ya, terlepas benar atau nggaknya Pak Mahfud ingin menjadi seperti Pak Luhut, pemerintah sebenarnya nggak perlu cemas kalau pemerintah daerah mau memperhatikan warganya. Kan, malah bagus gitu itu.
Justru, publik kayaknya perlu khawatir tuh dengan komitmen pemerintah pusat dalam menangani dan mencegah penularan virus Corona. Soalnya nih, ada yang bilang kalau pemerintah masih kurang tuh dalam mensosialisasikan cara-cara mencegah penyakit ini. Wah, kalau gitu, gimana caranya publik bisa yakin ya? (A43)
► Ingin lihat video-video menarik? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
