“Memang ada buzzer-buzzer swasta, partikelir, yang bekerja sendiri.” – Donny Gahral Adian, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden
Isu tentang buzzer dan influencer memang beberapa waktu terakhir menjadi perdebatan menarik di masyarakat. Buzzer misalnya, selalu menjadi tajuk benturan utama yang terjadi di media sosial, utamanya antara kubu yang suka mengkritik pemerintah melawan kubu yang pro pemerintah.
Pemerintah sendiri sangat sering dituduh menggunakan strategi buzzer ini lewat akun-akun tertentu – kadang kala juga akun anonim – untuk memainkan opini dan narasi politik yang beredar di masyarakat. Manajemen isu lah istilahnya.
Sementara influencer lebih mengarah orang riil – entah itu figur publik maupun sosok-sosok yang dianggap punya pengikut banyak – yang bisa “memainkan” opini tertentu di media sosial dan mengubah persepsi atau pandangan banyak orang terkait hal tertentu.
Belakangan strategi influencer ini digunakan untuk meredam isu tertentu, mengajak masyarakat untuk melakukan hal tertentu, dan lain sebagainya. Soal influencer ini dikritik oleh banyak pihak beberapa waktu terakhir karena pemerintah disebut menghabiskan dana hingga Rp 90 miliar untuk membayar orang-orang tersebut. Jumlah uang yang tidak sedikit tentunya.
Bahkan, saking seringnya buzzer dan influencer itu dipakai, banyak yang menyebutkan bahwa persoalan-persoalan pemerintah tak akan bisa selesai tanpa dua faktor ini. Wih, sangar cuy.
Tapi, terkait buzzer, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dalam salah satu pernyataan terbarunya justru menuduh pihak-pihak tertentu – utamanya dari kelompok swasta – yang disebut memainkan isu buzzer ini. Kelompok ini memainkan isu tertentu – entah yang menyerang pemerintah ataupun pihak-pihak tertentu – untuk bayaran tertentu pula yang dijanjikan. Bisa dibilang bisnis lah.
Sekalipun memang pernyataan ini bisa dipahami maknanya, namun ini sekaligus juga menunjukkan bahwa pemerintah sebetulnya punya kemampuan untuk mendeteksi atau mengetahui para buzzer ini. Kalau nggak tahu, nggak mungkin dong KSP sampai ngomong seperti itu.
Pemerintah emang sudah pasti memiliki alat atau tools canggih yang bisa digunakan untuk melakukan hal ini. Wong untuk menyadap aja pemerintah punya alat yang namanya Pegasus kok, apalagi untuk sekedar mendeteksi buzzer.
Makanya, pemerintah dan khususnya KSP ini udah bertindak layaknya Doctor Strange dari seri superhero Marvel. Doi kan punya kemampuan kayak cenayang yang bisa melihat banyak hal, bisa melihat masa depan, dan lain sebagainya. Sangat mungkin dengan kemampuannya, doi juga bisa tahu buzzer siapa yang menyerang dirinya. Uppps.
Intinya, persoalan buzzer dan influencer ini sudah selayaknya menjadi kritik tersendiri bagi pemerintah. Bukan hanya dari konteks ujung penyelesaian persoalannya, tetapi juga dari sisi apakah layak uang negara dalam jumlah besar dihabiskan pada saat kondisi sulit seperti ini untuk buzzer dan influencer? Menarik untuk ditunggu jawabannya. (S13)
