Tidak terlihatnya Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada reshuffle kabinet mengundang tanda tanya sebagian orang. Apakah ini bermakna bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak butuh Ma’ruf?
Sebagian orang menyoroti momen janggal saat pengumuman reshuffle kabinet pada 15 Juni 2022 lalu. Meski saat itu ramai dihadiri oleh para ketua umum partai politik koalisi pemerintah, tapi masih terasa janggal karena Wakil Presiden Ma’ruf Amin tidak ikut bergabung.
Momen ini tentu berbeda dengan reshuffle sebelumnya pada 2020. Saat Presiden Jokowi mengumumkan adanya pergantian komposisi enam menteri di tubuh kabinetnya, saat itu Ma’ruf terlihat hadir menemani Jokowi.
Pada reshuffle kali ini sosok Ma’ruf tidak tampak, baik itu secara fisik maupun secara virtual saat pelantikan. Hal ini yang kemudian menjadi tanda tanya besar dalam benak publik, ke mana Ma’ruf saat itu?
Jika pertanyaan ini dijawab secara harfiah, maka jawabannya bisa merujuk pada informasi yang diterbitkan oleh Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres). Berdasarkan agenda kegiatan Setwapres, Ma’ruf pada saat yang sama dengan agenda reshuffle sedang menggelar rangkaian kunjungan kerja ke Bangka Belitung dan Jambi.
Masduki Baidlowi, Juru Bicara Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, mengatakan bahwa agenda kunjungan kerja ke daerah Bangka Belitung dan Jambi merupakan penugasan khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tentunya karena ini tugas khusus maka wajib dilaksanakan.
Hmm, literally dapat kita tangkap alasan ketidakhadiran Ma’ruf, tapi sebagai aktor politik, tentunya perlu penjelasan lebih mendalam terkait konteks tidak hadirnya Wapres saat reshuffle. Hal ini yang juga dipertanyakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan partai oposisi pemerintah saat ini.
Mardani Ali Sera, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, berpendapat, meski Ma’ruf saat itu tengah melakukan kunjungan kerja di Jambi, tapi akan terlihat indah suasana pelantikan jika Ma’ruf tetap hadir secara virtual.
Mardani menitikberatkan peran Ma’ruf yang juga banyak membantu Jokowi saat pemenangan Pilpres 2019 lalu, sehingga kehadiran Ma’ruf dianggap penting sebagai simbol etika politik, setidaknya ada ”unggah-ungguh”.
Kata unggah-ungguh di sini menjadi kunci memahami ketidakhadiran Ma’ruf dalam konteks etika. Istilah unggah-ungguh menurut bahasa adalah gabungan dari dua kata, yaitu kata unggah dan kata ungguh.
Unggah dalam leksikon bahasa Jawa mirip dengan kata munggah yang artinya naik, mendaki, memanjat. Mengartikan kecenderungan orang Jawa dalam menghormati orang lain didasarkan pada tingkat kedudukan atau derajat yang lebih tinggi. Sedangkan ungguh artinya berada, bertempat, pantas, cocok sesuai dengan sifat-sifatnya.
Di sini mulai menarik. Seharusnya Jokowi sebagai aktor politik Jawa dapat memperlihatkan etika politik Jawa yang dianggap kuat dan mampu membentuk simpul kekuasaan lebih kokoh. Secara historis, etika kekuasaan dalam politik Jawa selalu menghadirkan cita-cita kolektif untuk membangun keharmonisan.
Mayoritas orang Jawa menghormati orang lain dan selalu berhati-hati dalam membawa diri. Sikap berhati-hati dan waspada bermaksud agar tingkah lakunya sesuai, pantas, dan tidak mengganggu orang lain atau menimbulkan konflik dalam masyarakat.
Hmm, sejauh ini sih Abah Ma’ruf santai-santai saja dan tidak merasa terganggu meskipun tidak hadir dalam reshuffle. Apa jangan-jangan, kita saja yang baru sadar kalau Abah Ma’ruf seolah tidak dibutuhkan Jokowi, sedangkan Abah Ma’ruf sudah tahu itu sejak lama, jadi santuy. Hehehe.
Soalnya kan, Masduki Baidlowi sempat mengibaratkan kalau Ma’ruf ibarat ban serep di pemerintahan Jokowi. (I76)
