“Ditambah kerja sama yang lebih luas, termasuk bila KPU butuh Banser. Ya, nanti kita sediakan karena kita sudah menyumbangkan satu Banser jadi komisioner.” – Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
Konflik dalam literatur politik bukanlah hal yang tabu karena konflik tidak hanya selalu berdampak negatif, melainkan juga bisa menjadi positif jika konflik itu dapat melahirkan sebuah perubahan sosial.
Namun, ujungnya sedikit berbeda bila yang dimaksud adalah konflik kepentingan, Hal ini karena kepentingan bersifat esensial bagi kelangsungan hidup. Oleh karena itu, konflik kepentingan sering kali berujung destruktif dibanding konstruktif.
Nah, isu konflik kepentingan semacam ini mulai berhembus ketika Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengaku siap menjalin kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal itu disampaikan usai menerima silaturahmi Ketua KPU Hasyim Asy’ari beserta komisioner KPU lainnya di Kantor PBNU. Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu mengaku siap mengerahkan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) untuk membantu kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Sedikit memberikan informasi, Banser Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu badan otonom NU dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya mengatakan NU siap bekerja sama dengan KPU dalam hal memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan kepentingan politik NU, yaitu menjaga keselamatan bangsa dan negara.
Anyway, sebagian pengamat menilai kerja sama PBNU dan KPU ini berisiko dianggap mempunyai konflik kepentingan. Apalagi, banyak kritik yang melihat kerja sama semacam ini salah sasaran.
KPU dianggap lebih baik memperbaiki persoalan transparansi yang saat ini menjadi fokus utama kritik sejumlah organisasi pemilu.
Selain itu, jika memang tujuan kerja sama dengan organisasi masyarakat (ormas) seperti PBNU adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (parmasi), maka perlu lebih ketat menaati rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Merujuk pada Pasal 448 ayat 2 Undang-undang (UU) Pemilu telah dibatasi pada empat bentuk Parmas, yaitu sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan penghitungan cepat hasil Pemilu.
Bagaikan pisau bermata dua, parmas ini tidak hanya akan berdampak baik bagi pemilu, tapi juga secara tidak langsung akan rentan “berbau” konflik kepentingan dari tiap-tiap lembaga yang menjalaninya.
Tentu hal ini wajar, karena konflik kepentingan itu alamiah hadir di setiap momen politik – di mana setiap ada kepentingan pasti ada konflik. Hal ini sesuai dengan makna konflik itu sendiri.
Kata konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik memiliki makna proses sosial antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.
Franz Magnis Suseno dalam bukunya Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral mendefinisikan konflik kepentingan sebagai penyalahgunaan keputusan dari sebuah wewenang yang dimiliki seseorang. Keputusan yang dimaksud adalah bentuk tindakan yang menyalahi kepentingan publik atau organisasi, dan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya saja.
Konflik kepentingan ini erat hubungannya dengan aspek kepercayaan karena dapat mengurangi kepercayaan terhadap seseorang atau suatu profesi tersebut.
By the way, persoalan konflik kepentingan ini yang membuat kerja sama NU dan KPU ini relatif berisiko. Kalau dalam istilah sehari-hari, kita bisa menyebut hubungan semacam ini sebagai “hubungan tepi jurang”.
Persoalan “hubungan tepi jurang” ini adalah ungkapan “dark jokes” yang biasanya digunakan oleh para komedian stand-up. Sampai-sampai, ada yang bertanya. Apakah PBNU lewat Banser sebenarnya ingin bantu pengamanan atau “pemenangan” pemilu? Uppss. Hehehe. (I76)
