“Saya minta untuk menyelesaikan masalah Covid-19 ini jangan cuma pakai data, fakta atau drama dan sebagainya. Mari kita real semuanya. Saya meminta kepala daerah mulai gubernur, bupati dan wali kota membuat pakta integritas agar bisa saling bersinergi menyelesaikan Covid-19 di Jatim”. – Pangdam V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah
PinterPolitik.com
Surabaya emang tengah disorot oleh banyak pihak. Soalnya, ibu kota Provinsi Jawa Timur ini jadi salah satu penyumbang terbesar kasus positif Covid-19 di Indonesia. Jawa Timur sendiri telah jadi provinsi dengan angka kematian tertinggi di Indonesia, bahkan ngalahin Jakarta.
Wih, ngeri-ngeri sedap nggak tuh.
Tapi, bukannya menenangkan, beberapa waktu terakhir publik justru disuguhkan dengan aksi-aksi kepala daerahnya yang saling berseberangan. Contohnya yang terjadi antara Gubernur Khofifah Indar Parawansa dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang sempat ribut gara-gara mobil bantuan dari BNPB.
Nah, yang terbaru, tingginya kasus Covid-19 di Surabaya bukannya membuat Bu Risma meningkatkan pengawasan dan penerapan protokol kesehatan, eh doi malah mengusulkan agar pembatasan sosial berskala besar alias PSBB di wilayahnya dicabut aja sama gubernur. Alasannya karena ekonomi kian lesu dan orang makin susah cari makan.
Hmmm, iya sih, tapi bukannya pencabutan PSBB justru akan memperburuk keadaan Surabaya ya? Harusnya Bu Risma mencontoh Pak Anies Baswedan di Jakarta yang jadi salah satu pemimpin daerah yang cukup “keras kepala” menghadapi keinginan berbagai pihak yang ingin mencabut PSBB di ibu kota.
Walaupun akhirnya Jakarta masuk masa transisi, setidaknya publik melihat bagaimana Anies masih menghitung-hitung dampak kesehatan dan menempatkannya sebagai hal yang lebih utama.
Wih, berarti proyek ibu kota baru emang nggak ditunda ya? #infografis #politik #pinterpolitik https://t.co/ZdNSE1ycgs pic.twitter.com/E9waQICUHd
— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 11, 2020
Makanya, banyak pihak yang melayangkan kritik buat Bu Risma. Salah satu kritikan tidak langsung datang dari Pangdam V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah. Dalam nada agak keras, doi meminta para kepala daerah di Jawa Timur, mulai dari Gubernur, Bupati hingga Wali Kota untuk mengambil kebijakan yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut.
Bahkan, sang jenderal minta agar tidak ada “drama” dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Wih, jleb banget ini, secara tidak langsung menyinggung apa yang terjadi antara Bu Risma sama Bu Khofifah beberapa waktu lalu.
Soal drama ini langsung memicu reaksi. Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai misalnya, menyebutkan bahwa PDIP – sebagai partainya Bu Risma – hanya mencetak kader pembuat drama. Hmm, keras banget tuh kritiknya.
Walaupun PDIP kemudian menanggapinya dengan cuek-cuek bae, tapi jadi kayak misteri tersendiri nih buat partai banteng itu. Bukannya gimana-gimana ya, drama tuh kan identik kayak sinetron-sinetron atau telenovela yang di dalamnya sering ada dialog-dialog dalam hati. Itu loh yang bangsanya “dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiranku”, dan lain sebagainya. Uppps.
Hmm, jadinya malah makin tepat nih status itu diberikan oleh Kaks Natalius. Soalnya, PDIP kerap menampilkan hal yang kayak sinetron itu loh.
Tengok aja dalam konteks hubungan dengan Presiden Jokowi. Di depan media dan publik semuanya kelihatan kayak “aku sayang kamu” banget.
Tapi, sering kali juga menampilkan “dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiranku”. Makanya, muncul tuh istilah petugas partai, dan lain sebagainya. Soal PDIP dan drama itu juga terlihat waktu pemilihan cawapresnya Pak Jokowi. Mahfud MD yang udah siap-siap banget, ditikung di belokan terakhir. Uwuwuwu.
Hmmm, semoga dramanya berkurang ya. Soalnya, makin lama masyarakat juga akan bisa menilai, mana partai yang jujur dan mana yang suka pakai “dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiranku”. Uppps. (S13)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
