“Selain teguran kami juga sudah sampaikan kemungkinan membahas adanya aturan diskualifikasi. Itu bisa saja terjadi misalnya dengan membuat PKPU atau yang lainnya yang diperlukan”. – Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri
Sejak era proto demokrasi, manusia memang telah mengenal model pemilihan terbuka untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Di era yang umumnya dicirikan oleh masyarakat yang masih berburu dan mengumpulkan makanan ini, kelompok atau komunitas yang biasanya terdiri atas 50 hingga 100 orang dipercaya telah menerapkan prinsip dasar demokrasi.
Komunitas ini terikat atas hubungan kekeluargaan dan melahirkan keputusan lewat konsensus bersama. Inilah era demokrasi kuno yang sering dikenal sebagai tribalisme.
Tradisi demokrasi ini berkembang begitu pesat ketika kelompok masyarakat yang diatur bertambah besar dan cakupan luas wilayahnya juga bertambah. Hingga saat ini, perayaan warisan proto demokrasi itu masih dirasakan, termasuk dalam tajuk Pilkada 2020 yang saat ini sedang mendapatkan hype-nya.
Sayangnya, pesta demokrasi di tahun ini harus diwarnai oleh pandemi Covid-19. Tak heran, warisan gegap gempitanya seolah sedikit berkurang. Kerumunan orang akan dibatasi, konser dangdut dan musik lainnya untuk kepentingan kampanye sepertinya akan dihilangkan, dan kampanye tatap muka akan berganti dengan kampanye virtual.
Walaupun demikian, dalam 2 minggu terakhir ini gairah “berpesta” tersebut seolah meledak dan tak terbendung. Terbukti di beberapa daerah ada paslon yang masih melakukan konser dangdut untuk kampanye, dan beberapa juga melakukan konvoi dengan jumlah massa besar saat mendaftarkan diri ke KPUD.
Hmm, tak ada yang mau ketinggalan momentum sepertinya.
Makanya, pemerintah dipercaya akan memberlakukan sanksi tegas kepada kandidat yang melanggar protokol kesehatan. Bukannya gimana-gimana ya, dalam beberapa hari terakhir saja sudah ada 260 bakal pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan.
Nah, setelah muncul seruan dari Presiden Jokowi, gerak cepat pun dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Doi menyebut tengah membahas sejumlah aturan dan sanksi terkait pelanggaran protokol kesehatan selama masa Pilkada 2020.
Nggak tanggung-tanggung cuy, sanksinya bisa sampai didiskualifikasi dari kontestasi loh. Wah.
Hmm, tapi berani nggak nih Pak Tito kasih sanksi buat putra Pak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka? Soalnya, saat daftar ke KPUD beberapa hari lalu di Solo, ada konvoi yang mengiringi doi loh. Masyarkat yang datang juga diklaim capai ribuan orang.
Wih, jadi pertaruhan besar nih. Semoga ke depannya Mas Gibran nggak konvoi-konvoi lagi deh. Soalnya kasihan, sang ayah lagi pusing dengan angka Covid-19 yang naik, eh anaknya malah melakukan proses demokrasi tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Uppps.
Harapannya Pilkada 2020 bisa berjalan lancar tanpa memicu angka pertambahan jumlah pasien positif ya. Agar pesta demokrasi yang telah terjadi sejak ribuan tahun sejak era proto demokrasi ini masih bisa dirasakan semangat dan nuansanya. Uhhuyy. (S13)
