“No guns are allowed in here tonight. We’re gonna have a free-for-all. No fights” – Snoop Lion, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)
Siapa yang nggak suka bermain game Grand Theft Auto (GTA)? Dalam dunia game satu ini, pemain bisa diajak berkeliling sudut kota yang mirip dengan kota-kota Amerika Serikat (AS) sekaligus menjalani peran layaknya seorang gangster lho.
Sebagai anggota gang nih, pemain dituntut menjalankan sejumlah misi. Nggak dipungkiri, dalam banyak misi tersebut, aksi baku tembak juga turut mengisi lho. Wah, seru lah game satu ini.
Hmm, tapi nih, kekerasan dan aksi tembak yang ada di GTA ini tentu bukan untuk ditiru di dunia nyata ya, gengs. Lagipula, siapa juga yang pengen ada gang war di sini? Hmm.
Maka dari itu, kepemilikan senjata api (senpi) perlu diatur ya, gengs. Nanti kalau tidak diatur, bisa-bisa terjadi banyak insiden seperti di AS tuh. Seram, mass shootings ada di mana-mana.
Nah, soal senjata api nih, ada salah satu politikus yang tampaknya aktif dan hobi nih, yakni Ketua MPR Bambang Soesatyo. Politikus Golkar satu ini sering lho berkomentar soal kepemilikan senpi. Sampai-sampai, Pak Bamsoet ini punya koleksi senpi lho.
Nah, baru-baru ini, Pak Bamsoet berkomentar kembali soal kepemilikan senpi di Indonesia. Kata Pak Ketua MPR ini, kepemilikan senpi itu memiliki fungsi sebagai instrumen untuk membela dan melindungi diri lho – bukan untuk gagah-gagahan seperti di GTA. Hehe.
Baca Juga: Menyoal Istilah Laskar FPI
Pak Bamsoet pun mengutip sebuah pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar (UUD) RI 1945, khususnya Pasal 28G. Pasal tersebut menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.
Hmm, nggak salah sih dengan apa yang dibilang oleh Pak Bamsoet ini. Semua orang pasti berhak untuk melindungi diri. Tapi nih, Pak Bamsoet mungkin juga perlu nih mengingatkan para politisi, anggota DPR, dan pejabat-pejabat lainnya untuk melindungi rakyat-rakyatnya.
Coba lihat. Baru beberapa waktu lalu, enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) tewas tertembak lho. Selain itu, hak-hak masyarakat untuk perlindungan diri juga perlu nih dibantu dengan instrumen legal yang hingga kini belum selesai.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), misalnya, kan perlu tuh untuk perlindungan diri bagi para perempuan dan kelompok korban kekerasan seksual lainnya. Harus berapa banyak orang lagi yang harus hidup ketakutan di bawah bayang-bayang kekerasan seksual?
Belum lagi, di dunia siber serba modern ini, ancaman juga datang melalui daring lho. Hak untuk perlindungan data pribadi, misalnya, perlu juga lho di-uphold melalui RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Hmm.
Ya, semoga aja kata-kata pengingat atas hak perlindungan diri dari Pak Bamsoet ini bisa mengingatkan para politisi dan pejabat yang masih mengabaikan perlindungan bagi masyarakat. Semoga konsepsi keadilan – yang lagi ramai dibahas sekarang – benar-benar bisa ditegakkan lah ya. Hehe. (A43)
Baca Juga: Mahfud Ramal Akhir Pemerintahan Jokowi?
