Bebasnya konglomerat satu ini di tahun 2014, menuai kontroversi karena dianggap ‘inkosisten’ dan ‘kontraproduktif’ secara hukum. Apapun penilaian pengamat hukum saat itu, Hartati Murdaya tetap bebas. Bahkan kini, dirinya dipercaya sebagai wakil bagi umat Buddha Indonesia (Walubi) untuk bertemu Presiden Jokowi. Seberapa besar pengaruh Hartati Murdaya di dunia politik?
PinterPolitik.com
[dropcap size=big]D[/dropcap]engan ramah, pemilik harta kekayaan 2,2 miliar dolar US tersebut menjabarkan pesan yang disampaikan Presiden Jokowi padanya. Ia berkata jika sang presiden, banyak membahas tentang kerukunan antar umat beragama, “Tadi itu membicarakan umat Buddha dan semangat kebangsaan, bahwa kita ini dapat warisan dari nenek moyang kita, bahwa kita ini berbhineka tunggal ika dan bersatu. Itu given dan harus dipertahankan jangan sampai bangsa dan tanah air ini pecah,” ujarnya.
Bisa dikatakan, pertemuan Hartati Murdaya dengan Presiden Jokowi beberapa hari lalu, merupakan acara kenegaraan pertamanya selepas bebas dari penjara. Kembali ke 2013 lalu, ia ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terbutki menyuap Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu terkait kepengurusan izin usaha perkebunan di Buol.
Sempat menangisi putusan hukum 2 tahun 8 bulan di hadapan hakim, ternyata membuatnya mendapatkan ‘pengampunan’. Belum genap dua tahun, Hartati Murdaya sudah bisa menghirup udara bebas di tahun 2014 dengan ‘tiket’ bersyarat. Inilah yang membuat panas pengamat hukum asal Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan kemunduran bagi usaha pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia. Tak hanya Hartati Murdaya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Amir Syamsuddin, yang menyetujui pembebasan bersyarat ketua Walubi tiga periode itu, tak luput pula dari kecaman.
Namun apa daya, semua kecaman dan protes tersebut hanya angin lalu bagi Hartati Murdaya. Walaupun mengalami ‘jungkir balik’ dalam dunia politik, ia tetap mempunyai tempat yang ‘spesial’ untuk kembali. Kira-kira apa kendaraan politik konglomerat ini?
Dari Biarawati, Pengusaha, Lalu Penjara
Siti Hartati Murdaya dilahirkan 71 tahun silam dalam keluarga pengusaha Buddha. Ia pernah bercita-cita menjadi seorang biarawati Buddha, namun harus kandas karena ayahnya menginginkan ia meneruskan bisnis keluarga. Karena ayahnya itu pula, ia masuk ke Universitas Trisakti jurusan administrasi, mengikuti pertukaran pelajar ke Standford University, lalu meneruskan sekolah bisnis ke National University of Singapore (NUS).
Apa yang diharapkan ayahnya ternyata tak meleset. Lepas dari sekolah dan berbisnis, ia mampu meluaskan ekspansi bisnis keluarga dengan bekerja sama dengan perusahaan terkenal luar negeri. Kemampuannya berbisnis berlipat, saat Hartati menikah dengan Poo Tjie Guan atau yang akrab dikenal Murdaya Widyawimarta Poo.
Suaminya juga seorang pebisnis yang juga terjun di dunia politik. Bersama suaminya, mereka menjadi pasangan ‘kuat’, karena mampu masuk sebagai salah satu dari 20 orang terkaya di Asia Tenggara versi Forbes. Bahkan Hartati masuk sebagai salah satu dari 50 pebisnis wanita terpenting di Asia Tenggara versi Forbes. Masih bersama dengan suaminya, Hartati mendirikan perusahan Central Cipta Murdaya (CCM) atau akrab dikenal dengan Becra yang bergerak di bidang teknologi, real estate, kehutanan, perkebunan, produksi konsumsi sehari-hari, dan lain-lain.
Keaktifan terjun di dunia politik, diikuti oleh Hartati dengan masuk Partai Demokrat, sementara sang suami saat itu menjabat sebagai salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Tak hanya itu, Hartati Murdaya juga dipercaya menjadi ketua Walubi dan Komite Eonomi Nasional (KEN). Sayangnya, kiprah politik sang suami tersendat saat PDIP memecat dirinya tanpa sebab. Pihak PDIP sendiri berkilah jika pemecatan terjadi karena suami Hartati terindikasi menerima aliran dana Century.
Sandungan yang terjadi di karir politik, juga menimpa Hartati Murdaya. Kasus suap Bupati Buol, Sulawesi Tengah menjadi titik balik dirinya. Jabatan sebagai anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, harus rela dilepaskannya karena sandungan tersebut. Ia juga melepaskan jabatannya sebagai ketua Walubi, yang sudah menjadi ‘rumah’ keduanya sejak masa Orde Baru.
Walubi, Kendaraan Politik Hartati Murdaya?
Walubi sebagai wadah berkumpul umat Buddha di Indonesia memiliki kisahnya sendiri. Pada masa Orde Baru, komunitas Buddha Indonesia terbagi menjadi dua kelompok, yakni mereka yang mendapat sokongan dari pemerintah (Kementerian Agama) dan yang tidak. Walubi merupakan kelompok yang didukung penuh oleh pemerintah Orde Baru dan juga sangat pro terhadap kebijakan negara.
Awal berdiri, Walubi dipimpin oleh Bhante Girirakkhito Mahathera, yang juga adalah guru spiritual Hartati Murdaya. Di tahun 1993, Walubi berhasil mengadakan upacara Waisak berkat sokongan dana dari Hartati Murdaya. Karena pengaruh Hartati yang dominan terhaap Walubi, ia ditunjuk sebagai ketua, tepat saat kelengseran Soeharto dan berkat dukungan Kementerian Agama. Di lain pihak, kelompok Buddha yang beroposisi dengan Walubi, mendirikan Konperensi Agung Sangha Indonesia (KASI) pada 14 November 1998. Hingga hari ini, KASI dan Walubi masih bertolak.
Kedudukan Hartati di Walubi, memperkuat komunitas tersebut hingga tingkatan MPR. Dengan dukungan pemerintah sejak awal, Hartati juga turut ditunjuk sebagai anggota MPR periode 1994 – 1999. Ia juga menjadi ketua dari Yayasan Kepedulian Sosial. Karir politiknya terus berjalan mulus ketika ia masuk Partai Demokrat sebagai Dewan Pembina. Ia juga menjadi ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN).
Saat dirinya ditangkap KPK atas kasus korupsi tahun 2013, satu persatu jabatan politik yang sudah dicapai Hartati mulai satu persatu ditanggalkannya. Ia mundur dari Partai Demokrat, ketua KEN dan sebagai ketua Walubi. Walubi sendiri juga tak tinggal diam ketika Hartati mendapati hukuman penjara tersebut, para biksu dan beberapa anggotanya terus membela dan mendukungnya.
Hingga saat dirinya bebas, tanpa harus menjalani masa tahanan 2 tahun, Walubi dengan tangan terbuka menerima perempuan empat anak tersebut, sebagai ketua Walubi. Pengangkatan kembali dirinya memang mengundang kontroversi,karena ia dinilai tak tepat mencerminkan sosok Buddha yang taat. Namun apa daya, dirinya kembali mendapat dukungan penuh dari para petinggi agama dan juga Kementerian Agama untuk duduk kembali sebagai ketua Walubi. Riuh redam suara yang tak setuju dengan kembalinya Hartati Murdaya di Walubi, tak membuat dirinya mundur sepetak pun. Ia tetap memiliki kelompok yang mengharapkannya kembali demi keuntungan tertentu.
Di luar prestasinya sebagai pengusaha yang sudah diakui oleh Forbes, dirinya masih memerlukan kendaraan politik untuk hinggap di tubuh pemerintahan. Pertemuan Hartati dengan Presiden Jokowi beberapa hari lalu, mengindikasikan kekuatan Walubi membonceng dirinya. Layaknya hubungan yang saling menguntungkan, Walubi dan Hartati sama-sama mendapatkan keuntungan (politis maupun ekonomis) dari hubungan mereka. Dengan begini, status eks-narapidana yang hinggap padanya, tak akan berarti jika ia menunggangi Walubi. (Berbagai Sumber/A27)
