HomeBelajar PolitikTakbir Keliling: Polri VS FPI

Takbir Keliling: Polri VS FPI

Kecil Besar

Mencegah hal yang tak diinginkan, Polda Metro Jaya mengeluarkan surat edaran Kamtibnas berisi larangan takbir keliling pada malam Idul Fitri.


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]urat edaran itu, dikeluarkan Polri dengan mempertimbangkan berbagai musabab. Irjen Pol M. Iriawan, mewakili Polri menjelaskan jika pihaknya khawatir acara takbir keliling di malam Hari Raya Idul Fitri berpotensi mengganggu keselamatan masyarakat. Selain itu, situasi tak terduga dapat terjadi karena takbir keliling tersebut, “Tidak usah takbir keliling. Karena pertama, khawatir terjadi kecelakaan, terjadi gesekan tengah jalan, kemacetan. Toh, besoknya akan bersama-sama melaksanakan hari raya Idul Fitri. Jadi di masjid saja,” jelas Kapolda Jawa Barat ini.  

Alasan Iriawan jelas tak mengada-ngada. Tiap tahunnya, kegiatan konvoi takbir keliling sarat diwarnai dengan kasus kecelakaan, kemacetan, pencurian, curanmor (pencurian kendaraan bermotor), perkelahian, asusila, bahkan penganiayaan. Data tersebut dikumpulkan Polri tiap tahunnya menjelang hari raya Idul Fitri.

Iriawan menambahkan, Polri tak mempermasalahkan, apabila ada warga yang masih ngotot melakukan takbir keliling. Namun baiknya melakukan takbiran di lingkungan masing-masing. “Bukan larangan takbir keliling, tapi imbauan untuk takbir dilaksanakan di masjid atau musholla masing-masing lingkungannya,” timpal Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono.

Polri VS FPI
(Foto: Tirto)

Djarot: Ikut Festival Bedug Saja!

Kebijakan imbauan larangan takbir keliling itu, ditimpali juga oleh Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. Lelaki berkumis ini turut menyarankan masyarakat agar tak melakukan takbir keliling pada malam Idul Fitri. Sebagai gantinya, Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi warga untuk melakukan takbir di kantor-kantor pemerintahan. Salah satunya dengan ikut festival bedug di malam takbiran nanti.

Festival bedug diadakan Pemprov DKI, selain menyambut hari lebaran 2017 sekaligus merayakan HUT ke-409 DKI Jakarta. Balai Kota DKI akan dimeriahkan 44 bedug yang mewakili semua kecamatan di DKI Jakarta, sementara lima beduk melambangkan kabupaten atau kota, dan satu bedug besar yang melambangkan provinsi DKI Jakarta.

(Foto: Istimewa)

Walaupun mendukung larangan Polres terhadap takbir keliling di malam Idul Fitri, Djarot mengaku, Pemprov DKI tak memiliki wewenang untuk melarang warga yang ingin melakukan takbir keliling.

Menurutnya, yang berhak hanyalah aparat kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban. “Nanti kalau saya melarang, salah lagi. Untuk pelarangan dan sebagainya itu serahkan kepada kepolisian. Kami hanya memberikan saluran, akan memberikan kanal supaya warga bisa takbiran pukul bedug di tempatnya masing-masing, masjid, musala,” tutup Djarot.

Dilarang Takbir Keliling, FPI Meradang

Selain Djarot, kebijakan ini sudah pasti mengundang respon dari organisasi masyarakat terbesar di Jakarta, yakni Front Pembela Islam (FPI). Slamet Ma’arif, selaku juru bicara FPI angkat suara soal edaran Polda Metro Jaya tersebut. Dirinya menyebut kebijakan pelarangan takbir keliling sebagai bentuk kebijakan anti-syiar Islam.

Lebih jauh, Slamet berpendapat jika polisi seharusnya tak mengeluarkan surat edaran yang berisi imbuan larangan takbir keliling pada malam lebaran. “Takbir keliling itu bagian dari syiar Islam, tugas polisi mengamankan syiar tersebut, bukan melarangnya,” cetus Ma’arif.

Seakan cuek dengan imbauan Polri, Ma’arif justru mengajak umat Islam tetap melaksanakan takbir keliling sebagai bentuk kegembiraan menyambut kemenangan dan syiar Islam.

ribuan massa FPI takbir eliling pada 2016 (Foto: Istimewa)

Menghadapi pernyataan ormas pimpinan Habib Rizieq tersebut, Iriawan kembali pada pernyataan jika pihaknya tetap tak mempermasalahkan warga yang ngotot melakukannya. Di sisi lain, ia mengatakan dirinya optimis masyarakat akan mengikuti imbuan yang telah dikeluarkan Polda Metro Jaya, “Insya Allah, dengan imbauan saya, akan dimengerti sama yang melaksanakan takbir pada malam nanti,” tutup Iriawan.

Apakah kebijakan Polda Metro Jaya ini tepat? Atau malah mengekang kebebasan umat Islam mengekspresikan kegembiraan? Berikan pendapatmu. (Berbagai Sumber/A27)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Jangan Remehkan Golput

Golput menjadi momok, padahal mampu melahirkan harapan politik baru. PinterPolitik.com Gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 tunai sudah. Kini giliran analisis hingga euforia yang tersisa dan...

Laki-Laki Takut Kuota Gender?

Berbeda dengan anggota DPR perempuan, anggota DPR laki-laki ternyata lebih skeptis terhadap kebijakan kuota gender 30% untuk perempuan. PinterPolitik.com Ella S. Prihatini menemukan sebuah fakta menarik...

Menjadi Pragmatis Bersama Prabowo

Mendorong rakyat menerima sogokan politik di masa Pilkada? Prabowo ajak rakyat menyeleweng? PinterPolitik.com Dalam pidato berdurasi 12 menit lebih beberapa menit, Prabowo sukses memancing berbagai respon....