“Cabut pajak motor dan SIM berpotensi membuat Si Komo semakin gendut dan malas beranjak dari jalan raya.”
PinterPolitik.com
[dropcap]D[/dropcap]i tahun politik seperti ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di bawah kepemimpinan Mohamad Sohibul Iman, seakan tidak mengenal kata menyerah untuk menarik simpati rakyat dengan merencanakan penghapusan pajak kendaraan bagi sepeda motor. Selain itu, Presiden PKS itu juga sudah lebih dahulu mewacanakan program Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup.
Komitmen perjuangan politik yang diklaim membela nasib rakyat kecil itu dilakukan dengan penghapusan pajak motor bagi 100 juta rakyat kecil. Hal ini didasari oleh kebijakan ekonomi yang selama ini dianggap hanya berpihak kepada kelompok-kelompok kelas atas melalui program pengampunan pajak bagi para konglomerat dan pemodal. Weleh-weleh.
Eh tapi sebentar deh, memangnya yakin kebijakan yang diajukan Sohibul akan membuat rakyat kecil bahagia? Hmmm, bukannya kebijakan itu malah membuat masyarakat makin stres ya? Atau jangan-jangan Sohibul mau memperlancar usaha diler motornya nih? Ahaha, bercanda ya bro.
Hal yang akan membuat rakyat semakin stres dengan kebijakan Sohibul adalah karena nantinya kebijakan itu akan membuat rayat lebih memilih naik motor dibanding menggunakan transportasi umum. Tentunya semakin banyak motor di jalan, pasti jalanan akan semakin padat. Artinya, masyarakat bukannya merasa semakin diuntungkan, malah semakin stres karena saat ingin berpergian ke mana-mana, jalan jadi semakin macet. Betul apa betul?
Nah, bicara macet, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah bilang bahwa mengacu pada hasil studi Bappenas, angka kerugian karena kemacetan di Jabodetabek setiap tahunnya mencapai Rp65 triliun. Selain itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sempat menyampaikan hal yang sama, bahkan angka kerugiannya jauh lebih besar, yakni menyentuh Rp100 triliun tiap tahunnnya. Walah dalah.
Jadi gimana nih bro menurut kalian, apakah kebijakan Presiden PKS itu dapat menjadi solusi kerugian negara yang ditemukan Bappenas dan Gubernur DKI Jakarta? Atau gimana? Wkwkwk, sudah lah bro, tidak usah diperpanjang lagi. Biarin aja doi mau gimana. Lagian Sohibul kan hanya Presiden PKS, bukan Presiden RI. Jadi belum tentu kan doi bisa beneran hapus kebijakan pajak motor dan surat izin mengemudi. Ehehehe.
Oh iya bro, di luar itu semua, kenapa ya Presiden PKS tidak berpikir mendorong kebijakan seperti di Jerman yang lebih memilih menggratiskan transportasi umumnya saja? Bukannya kalau seluruh jenis transportasi umum gratis masyarakat kecil akan lebih merasa diperhatikan? Kali aja kan kalau transportasi umum gratis, masyarakat jadi lebih antusias menggunakan kendaran umum dibanding harus naik kendaraan pribadi yang nambah polusi dan bikin jalan macet. (G42)
